Refleksi: Kalau gubernur ditunjuk presiden, mungkin benar guna kepentingan Golkar, tetapi yang lebih praktis sejalan dengan itu bila nama NKRI diganti menjadi Mojopahit. Mojohati adalah kerjaan zaman purba, NKRI memiliki bendera merah putih dari kerajan tsb. Burung Garuda pun sama hal. Jadi tidak banyak repot dan banyak cock untuk mengalihkan, apalagi presiden serta menteri-menterinya maupun para petinggi-petinggi militer berbintang-bintang mengkilat, seperti pendawa dan kestria zaman dulu juga. Bukankah mereka ini keturunan dari penguasa dan penghuni pusat kerajaan masa silam. Gubernur diangkat presiden dan beberapa dekret disesuaikan dengan pergantian maka maka lancarlah prosedur jalan upeti. Apakah tidak cocok?
Barangkali yang akan menjadi penghalang utama datang dari kaum surgawi gurun pasir. Mereka pasti tidak akan mengakui Garuda, karena akan dibilang itu dari mitologi Hindu dan bendera merah putih itu pun dari kerajaan kafir tsb. Lebih senang dan cocok bagi mereka tentunya bulan bintang dengan dasar hijau, agak mirip warna kaum pelindung linkungan, sekalipun bulan bintang itu datangnya dari gurun pasir yang hampir tidak ada banyak pohon seperti zamrud katulistiwa alias Nusantara. Begitulah intermezzo politik pagi ini. http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=317109 Jumat, 14 Des 2007, Gubernur Ditunjuk Presiden Sarat Kepentingan Golkar Oleh Joko Riyanto Hasil kajian peserta Pendidikan Reguler Angkatan XL Lemhanas merekomendasikan kepada presiden untuk menunjuk langsung gubernur sebagai kepala daerah provinsi. Bupati/wali kota tetap dipilih secara langsung oleh rakyat (pilkada langsung). Pengisian jabatan gubernur dengan memakai sistem yang sama justru mereduksi otoritas presiden sebagai kepala negara di daerah. Sebagai konsekuensi sistem penunjukan itu, presiden juga berwenang memberhentikan gubernur kelak. Sejauh ini, respons sebagian pengamat dan politikus di DPR cenderung kritis, bahkan menolak rekomendasi tersebut. Dari tinjauan legal-formal, sistem penunjukan langsung bertentangan dengan pasal 18 ayat (2) UUD 1945 dan pasal 24 ayat (5) UU No 32/2004, yakni kepda/wakepda di semua level pemerintahan daerah dipilih secara demokratis/langsung oleh rakyat. Lalu, dalam konteks otonomi, sistem itu dinilai tak sejalan dengan ikhtiar menempatkan daulat rakyat pada semua proses politik lokal yang menentukan, termasuk ikhwal perekrutan pimpinan daerah. Kepentingan Golkar? Dalam perspektif politik, usul itu ditengarai sarat muatan kepentingan politik partai tertentu, terutama Golkar. Hal tersebut tidak terlepas dari posisi Gubernur Lemhannas Muladi sebagai salah seorang ketua Golkar, dukungan muncul dari Agung Laksono (wakil ketua umum) dan kritik Jusuf Kalla (ketua umum) yang menyebut pilkada langsung sebagai sistem berbiaya mahal dan inefisiensi demokrasi. Boleh jadi, manuver para petinggi Golkar itu menunjukkan reaksi tidak percaya diri setelah kalah dalam sejumlah pemilihan gubernur dan merasa lebih efektif menyetir presiden untuk memilih usul mereka. Penghapusan pemilihan gubernur jelas tidak sejalan dengan semangat reformasi dan demokrasi yang sudah lama kita perjuangkan. Sekian lama kita terpaku pada demokrasi yang prosedural yang miskin makna. Maka, sepanjang Orde Baru, hampir tak ada pertentangan politik dalam pemilihan dan penentuan gubernur serta wakil gubernur. Praktis, gubernur dan wakil gubernur "dipilih" presiden. Memang, ditinjau dari sudut pembiayaan, pemilihan langsung gubernur oleh presiden jelas sangat menguntungkan. Sebab, banyak biaya yang bisa dihemat. Tapi, jika ditinjau dari sudut kepuasan publik, harapan masyarakat, khususnya dilihat dari khazanah demokrasi, pemilihan langsung tak lebih dari pengkhianatan terhadap nurani masyarakat. Penting UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah memang bertumpu pada pemberdayaan kabupaten/kota. Tapi, jangan silap, provinsi juga memegang peran cukup penting dalam memelihara harmoni pembangunan di satu kawasan regional. Karena itu, kehadiran gubernur dan wakil gubernur untuk mengoordinasi, yang memiliki legitimasi sama dengan para bupati/wali kota dan presiden, adalah sangat tepat. Kita khawatir, bangunan demokrasi akhirnya mengerdil di tengah jalan. Padahal, demokrasi kita saat ini sedang mekar. Sejumlah daerah bahkan sedang mempersiapkan diri menyongsong pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara langsung. Bisa dibayangkan, animo masyarakat yang begitu tinggi atas penyelenggaraan pilkada langsung tiba-tiba harus berhenti di tengah jalan. Demokrasi memang tidak melulu bertumpu pada prosesnya, tapi harus pada tujuan. Misalnya, lewat pemilihan langsung yang kita harapkan adanya legitimasi yang kuat dari masyarakat terkait dengan siapa yang berhak memimpin. Demokrasi mengilhami terwujudnya keadilan dan persamaan. Kita khawatir, bila wacana gubernur dipilih langsung oleh presiden, itu tidak menyelesaikan masalah, namun justru memperbanyak persoalan. Betul, di sejumlah daerah, penyelenggaraan pilkada langsung banyak melahirkan konflik. Misalnya, yang terjadi di Maluku Utara. Namun, sebagai proses awal, tentu demokrasi dalam bentuk pilkada langsung bukanlah sesuatu yang langsung jadi. Butuh proses. Masih banyak yang harus kita perbaiki. Karena itu, wacana pemilihan gubernur secara langsung oleh presiden sebaiknya disimpan dulu. Wacana tersebut perlu digali. Yang paling penting dilakukan sekarang adalah mematangkan aturan dan perangkat yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah secara langsung. Pola dan proses tersebut jangan dulu diganggu. Biarkan demokrasi di tingkat lokal tumbuh dan berkembang. Demokrasi di daerah akan menopang pematang demokrasi di tingkat nasional. Kita sudah berhasil memilih presiden dan wakil presiden secara langsung, demikian pula dengan gubernur dan wakil gubernur serta bupati/wali kota di sejumlah daerah. Ini sebuah prestasi yang mengagumkan. Selayaknya prestasi tersebut terus ditingkatkan. Akan tiba waktunya untuk melakukan evaluasi secara mendalam. Joko Riyanto SH, koordinator Riset Pusat Kajian dan Penelitian Kebangsaan (Puskalitba) Solo
