Refleksi: Kalau gubernur ditunjuk presiden, mungkin benar guna kepentingan 
Golkar, tetapi yang lebih praktis sejalan dengan itu bila nama NKRI diganti 
menjadi Mojopahit. Mojohati adalah kerjaan zaman purba, NKRI memiliki bendera 
merah putih dari kerajan tsb. Burung Garuda pun sama hal. Jadi tidak banyak 
repot dan banyak cock untuk mengalihkan, apalagi  presiden serta 
menteri-menterinya maupun para petinggi-petinggi militer berbintang-bintang 
mengkilat, seperti pendawa dan kestria zaman dulu juga. Bukankah mereka ini 
keturunan dari penguasa dan penghuni pusat kerajaan masa silam. Gubernur 
diangkat  presiden dan beberapa dekret disesuaikan dengan pergantian maka maka 
lancarlah  prosedur jalan upeti. Apakah tidak cocok?

Barangkali yang akan menjadi penghalang utama datang dari kaum surgawi gurun 
pasir. Mereka pasti tidak akan mengakui Garuda, karena akan dibilang itu dari 
mitologi Hindu dan bendera merah putih itu pun dari kerajaan kafir tsb. Lebih 
senang dan cocok bagi mereka tentunya  bulan bintang dengan dasar hijau, agak 
mirip warna kaum pelindung linkungan, sekalipun bulan bintang itu datangnya 
dari gurun pasir  yang hampir tidak ada  banyak pohon seperti zamrud 
katulistiwa alias Nusantara. Begitulah intermezzo politik pagi ini.

http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=317109

Jumat, 14 Des 2007,



Gubernur Ditunjuk Presiden Sarat Kepentingan Golkar


Oleh Joko Riyanto 

Hasil kajian peserta Pendidikan Reguler Angkatan XL Lemhanas merekomendasikan 
kepada presiden untuk menunjuk langsung gubernur sebagai kepala daerah 
provinsi. Bupati/wali kota tetap dipilih secara langsung oleh rakyat (pilkada 
langsung). 

Pengisian jabatan gubernur dengan memakai sistem yang sama justru mereduksi 
otoritas presiden sebagai kepala negara di daerah. Sebagai konsekuensi sistem 
penunjukan itu, presiden juga berwenang memberhentikan gubernur kelak.

Sejauh ini, respons sebagian pengamat dan politikus di DPR cenderung kritis, 
bahkan menolak rekomendasi tersebut. Dari tinjauan legal-formal, sistem 
penunjukan langsung bertentangan dengan pasal 18 ayat (2) UUD 1945 dan pasal 24 
ayat (5) UU No 32/2004, yakni kepda/wakepda di semua level pemerintahan daerah 
dipilih secara demokratis/langsung oleh rakyat. Lalu, dalam konteks otonomi, 
sistem itu dinilai tak sejalan dengan ikhtiar menempatkan daulat rakyat pada 
semua proses politik lokal yang menentukan, termasuk ikhwal perekrutan pimpinan 
daerah.

Kepentingan Golkar?

Dalam perspektif politik, usul itu ditengarai sarat muatan kepentingan politik 
partai tertentu, terutama Golkar. Hal tersebut tidak terlepas dari posisi 
Gubernur Lemhannas Muladi sebagai salah seorang ketua Golkar, dukungan muncul 
dari Agung Laksono (wakil ketua umum) dan kritik Jusuf Kalla (ketua umum) yang 
menyebut pilkada langsung sebagai sistem berbiaya mahal dan inefisiensi 
demokrasi. 

Boleh jadi, manuver para petinggi Golkar itu menunjukkan reaksi tidak percaya 
diri setelah kalah dalam sejumlah pemilihan gubernur dan merasa lebih efektif 
menyetir presiden untuk memilih usul mereka. 

Penghapusan pemilihan gubernur jelas tidak sejalan dengan semangat reformasi 
dan demokrasi yang sudah lama kita perjuangkan. Sekian lama kita terpaku pada 
demokrasi yang prosedural yang miskin makna. Maka, sepanjang Orde Baru, hampir 
tak ada pertentangan politik dalam pemilihan dan penentuan gubernur serta wakil 
gubernur. Praktis, gubernur dan wakil gubernur "dipilih" presiden.

Memang, ditinjau dari sudut pembiayaan, pemilihan langsung gubernur oleh 
presiden jelas sangat menguntungkan. Sebab, banyak biaya yang bisa dihemat. 
Tapi, jika ditinjau dari sudut kepuasan publik, harapan masyarakat, khususnya 
dilihat dari khazanah demokrasi, pemilihan langsung tak lebih dari 
pengkhianatan terhadap nurani masyarakat.

Penting

UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah memang bertumpu pada pemberdayaan 
kabupaten/kota. Tapi, jangan silap, provinsi juga memegang peran cukup penting 
dalam memelihara harmoni pembangunan di satu kawasan regional. Karena itu, 
kehadiran gubernur dan wakil gubernur untuk mengoordinasi, yang memiliki 
legitimasi sama dengan para bupati/wali kota dan presiden, adalah sangat tepat.

Kita khawatir, bangunan demokrasi akhirnya mengerdil di tengah jalan. Padahal, 
demokrasi kita saat ini sedang mekar. Sejumlah daerah bahkan sedang 
mempersiapkan diri menyongsong pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara 
langsung. Bisa dibayangkan, animo masyarakat yang begitu tinggi atas 
penyelenggaraan pilkada langsung tiba-tiba harus berhenti di tengah jalan.

Demokrasi memang tidak melulu bertumpu pada prosesnya, tapi harus pada tujuan. 
Misalnya, lewat pemilihan langsung yang kita harapkan adanya legitimasi yang 
kuat dari masyarakat terkait dengan siapa yang berhak memimpin. Demokrasi 
mengilhami terwujudnya keadilan dan persamaan. Kita khawatir, bila wacana 
gubernur dipilih langsung oleh presiden, itu tidak menyelesaikan masalah, namun 
justru memperbanyak persoalan.

Betul, di sejumlah daerah, penyelenggaraan pilkada langsung banyak melahirkan 
konflik. Misalnya, yang terjadi di Maluku Utara. Namun, sebagai proses awal, 
tentu demokrasi dalam bentuk pilkada langsung bukanlah sesuatu yang langsung 
jadi. Butuh proses. Masih banyak yang harus kita perbaiki.

Karena itu, wacana pemilihan gubernur secara langsung oleh presiden sebaiknya 
disimpan dulu. Wacana tersebut perlu digali. Yang paling penting dilakukan 
sekarang adalah mematangkan aturan dan perangkat yang berkaitan dengan 
pemilihan kepala daerah secara langsung. Pola dan proses tersebut jangan dulu 
diganggu. Biarkan demokrasi di tingkat lokal tumbuh dan berkembang.

Demokrasi di daerah akan menopang pematang demokrasi di tingkat nasional. Kita 
sudah berhasil memilih presiden dan wakil presiden secara langsung, demikian 
pula dengan gubernur dan wakil gubernur serta bupati/wali kota di sejumlah 
daerah. Ini sebuah prestasi yang mengagumkan. Selayaknya prestasi tersebut 
terus ditingkatkan. Akan tiba waktunya untuk melakukan evaluasi secara mendalam.


Joko Riyanto SH, koordinator Riset Pusat Kajian dan Penelitian Kebangsaan 
(Puskalitba) Solo

Kirim email ke