http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=318999
Jumat, 28 Des 2007, Indonesia Rawan Pangan SEBUAH publikasi dari Badan PBB untuk Urusan Pangan dan Pertanian (FAO) tak banyak memantik perhatian publik. Padahal, laporan resmi itu sangat memiriskan hati. Apa itu? Indonesia termasuk salah satu negara yang terancam rawan pangan. Agak aneh memang, negara agraris yang sejak merdeka memiliki basis sektor pertanian yang kuat, ke depan bisa kekurangan pangan. Namun, inilah warning bahwa kita sedang menghadapi problem yang sangat serius. Tentu, tidak perlu lagi diperdebatkan apakah laporan dari badan dunia tersebut akurat atau tidak. Sebab, pasti itu merupakan hasil sebuah studi mendalam. Itu adalah peringatan dan pemerintah harus mengambil kebijakan-kebijakan strategis di bidang pangan dan pertanian. Laporan FAO tersebut tak hanya membuat kita terbelalak akan sebuah kenyataan yang dua dekade lalu tak pernah kita bayangkan bisa terjadi. Laporan itu juga sangat memalukan kita sebagai bangsa. Negara besar ini, negara kepulauan ini, dan negara yang gemah ripah loh jinawi ini, rakyatnya terancam kelaparan. Mungkin tidak seekstrem itu karena kita bisa mengimpor beras dari Thailand atau Vietnam. Tapi, sampai berapa lama kemampuan impor kita itu ketika sektor-sektor yang lain juga mulai bergantung pada pasokan dari luar negeri? Yang juga memalukan adalah Indonesia sejajar dengan negara-negara miskin seperti Timor Leste, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Haiti, Nikaragua, Jamaika, dan Chechnya. Apa yang sudah dilakukan pemerintah selama 62 tahun merdeka untuk mengembangkan sektor pertanian? Indonesia menjadi negara rawan pangan tentu bukan karena keterbatasan alam seperti Timor Leste atau Sri Lanka, tapi karena mismanajemen. Ada kesalahan kebijakan, strategi, dan iktikad baik untuk mengembangkan sektor strategis tersebut. Sektor pertanian di Indonesia seperti anak tiri. Petani tidak lagi menjadi salah satu pilar dalam pemberdayaan ekonomi. Sektor tersebut mulai ditinggalkan karena memang leverage-nya sangat terbatas. Petani kalah oleh tengkulak gabah. Jadi, sektor pertanian tak mungkin lagi bisa menjadi penopang ekonomi warga. Pemerintah memiliki Bulog (Badan Usaha Logistik) yang memiliki tugas untuk stabilisasi harga. Namun, langkah-langkah yang diterapkan Bulog sering tidak pada momentum yang tepat. Ujung-ujungnya, eksistensi lembaga itu tak pernah berpihak kepada petani, tapi justru menguntungkan para tengkulak tersebut. Menteri Pertanian Anton Apriantono langsung merespons laporan FAO tersebut. Dia mengajak departemen pemerintah yang lain untuk siaga dan mengambil langkah strategis mengantisipasi warning FAO itu. Hanya, kebijakan-kebijakan tersebut pasti tidak fundamental dan hanya bersifat tambal sulam. Indonesia butuh lebih dari sekadar respons, juga reformasi struktural dalam bidang pertanian dan pangan
