http://www.sinarharapan.co.id/berita/0801/04/sh01.html
Kemiskinan Meluas Akibat Bencana Oleh Web Warouw/Yuyuk Sugarman/Chusnun Hadi Jakarta - Bencana banjir, gelombang pasang, dan tanah longsor yang terjadi beberapa minggu terakhir ini di beberapa wilayah Indonesia sangat berpotensi menambah angka kemiskinan. Pemerintah perlu memberikan kemudahan untuk mendapatkan modal usaha bagi para korban musibah tersebut. Demikian rangkuman pendapat Ketua Umum Serikat Tani Nasional (STN) Donny Pradana dan pakar pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dr Ir Irham, yang dihubungi SH, Jumat (4/1) pagi. Sebelumnya, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Aburizal Bakrie menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjalankan program pengentasan kemiskinan. "Kita akan prioritaskan pada daerah paling miskin dan daerah yang terkena bencana," kata Aburizal. Donny Pradana mengingatkan bahwa kaum tani dan nelayan kehilangan harta benda dan lahan pekerjaan karena lahan pertanian rusak dan nelayan tidak bisa melaut karena gelombang pasang. Akibatnya, bencana kali ini semakin meluaskan kondisi kemiskinan di desa-desa. "Maka pemerintah perlu memberikan bantuan langsung jangka pendek dan mempermudah rakyat mendapatkan modal usaha kecil dan menengah dalam jangka panjang," kata Donny. Ia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa jumlah penduduk miskin sebelum bencana alam terakhir sebesar 37,17 juta orang atau 16,58%, diantaranya 23,61 juta terdapat di pedesaan. Kalau pemerintah lambat mengatasi persoalan ini, kaum miskin di pedesaan akan bermigrasi ke kota besar, dan ini dapat menambah jumlah pengangguran dan peminta-minta di kota besar, tutur Donny. Pendapat ini dibenarkan oleh Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Kota (SRMK) Marlo Sitompul yang mengatakan meningkatnya migrasi ke kota akan menambah risiko sosial politik. Namun di sisi lain, menurut Marlo, selama ini masyarakat sulit memperoleh kredit usaha kecil dan menengah dari bank, sebab syarat untuk mendapatkan kredit, calon debitor harus memiliki modal usaha Rp 100 juta. Mengenai sulitnya memperoleh pekerjaan di perkotaan juga disoroti oleh Ketua Umum Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Dominggus Tobu Kiek. Menurut penilaiannya, menjadi buruh di perkotaan tidak mudah sebab sistem buruh kontrak dan outsourcing justru melemahkan posisi kaum buruh. "Saat ini, industri Indonesia semakin merosot karena pengusaha mematok upah serendah-rendahnya agar tetap mendapatkan untung besar," kata Dominggus. Asuransi Pertanian Prof Dr Ir Irham, pakar pertanian UGM yang juga dihubungi SH, menekankan banjir bandang jelas-jelas merugikan sektor pertanian. Kerugiannya bukan hanya pada production loss tetapi juga merusak lahan, jaringan irigasi, dan jaringan distribusi. "Ini pada akhirnya ini akan membawa dampak inflasi karena akan timbul kelangkaan pangan. Ini akan menjadikan kemandirian kita di bidang pertanian semakin jauh," katanya. Irham mengisyaratkan banjir kali ini mengakibatkan production loss lebih dari 30%. Ia berpendapat ke depan pemerintah harus menerapkan asuransi pertanian dimana pemerintah yang menanggung preminya. "Dengan begitu, para petani akan menjadi tenang dan mempunyai kepastian bisa bercocok tanam lagi tanpa harus pusing memikirkan modal." Pola memberikan asuransi pertanian ini sudah dilakukan oleh Iran maupun India dan negara-negara ma-ju. Menurut Irham, banyak sekali dana pendampingan yang bisa dipakai untuk asuransi pertanian. Namun, ia tidak setuju jika untuk mengatasi kelangkaan pangan pemerintah melakukan impor beras secara terus-menerus. Senada dengan Irham, staf pengajar Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Gunawan Budianto, juga mengingatkan bahwa pemerintah sering terjerumus dalam kebijakan impor beras. Kebijakan impor beras membawa dampak sosial, politik dan ekonomi, serta dapat berakibat fatal dalam jangka panjang. Amien Widodo, peneliti bencana dari Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya (ITS), mengatakan bencana banjir akibat luapan Bengawan Solo yang terjadi di beberapa daerah di Jawa Timur sebenarnya merupakan bencana tahunan, tetapi antisipasi pemerintah terhadap bencana tersebut masih belum maksimal. Ia menambahkan berbagai peringatan telah diberikan oleh lembaga terkait, seperti Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini curah hujan dan volume air terus meningkat. Meski demikian, instansti terkait tidak langsung menyiapkan berbagai keperluan evakuasi seperti perahu karet dan perlengkapan pengungsian. "Setelah banjir terjadi, baru bingung mencari perahu karet," katanya. Gubernur Jawa Timur Imam Utomo mengatakan, meski sekitar 24.781 hektare sawah di 14 kabupaten terendam banjir, diyakini hasil produksi pertanian di Jatim tidak terganggu. Pihaknya memikirkan kerugian petani yang telah bersusah payah menanam padi. "Areal sawah produksi di Jatim sekitar 1,68 juta hektare, sehingga tidak terlalu berpengaruh saat 24.000 hektare lebih sawah terendam banjir. Apalagi rata-rata tanaman padi yang terkena banjir baru berumur beberapa minggu, sehingga bisa ditanami lagi. Hanya saja kita akan memikirkan kerugian para petani," kata Imam Utomo. Pihaknya yakin pada tahun ini Jawa Timur tetap terjadi surplus beras. Pada tahun 2006 lalu, surplus beras di Jatim mencapai 2,43 juta ton dari produksi 5,87 juta ton. Tahun 2007 lalu, surplus beras lebih dari 3 juta ton dari produksi 6,8 juta ton beras
