republika Senin, 14 Januari 2008
Tegaknya Keadilan dan Ironi Soeharto Fajar Kurnianto Peneliti PSIK Universitas Paramadina Jakarta Ketika penguasa rezim Orde Baru, Soeharto, terbaring kritis di rumah sakit Pertamina, Jakarta, berbagai kalangan penting, terutama yang dulu 'mengabdi' pada Soeharto, datang silih berganti menjenguk. Tokoh-tokoh masyarakat dan politisi juga tidak kalah 'baiknya' mau membesuk. Para petinggi yang saat ini mengaku 'anti-Orde Baru' juga bersimpati menengok. Bahkan, beberapa aliansi yang keras bersuara agar Soeharto diadili juga menengok sekaligus mendoakan kesembuhan agar bisa diadili. Tuntutan keadilan Sejak runtuhnya rezim Soeharto, tuntutan agar penguasa Orde Baru itu diadili menggema di mana-mana, terutama dari mereka yang merasakan betul bagaimana 'penindasan' dan tirani Dinasti Cendana, telah membuat mereka mewarisi keadaan yang carut-marut seperti sekarang. Orde Reformasi yang diharapkan bisa menuntaskan 'dosa-dosa kemanusiaan' Soeharto ternyata masih belum bisa berbuat banyak. Penguasa demi penguasa pasca-Soeharto tampak gamang untuk mengambil inisiatif berani. Penyelesaian kasus Perdata Soeharto berjalan amat lambat sebelum kemudian komplikasi penyakit berat menyerangnya. Saat ini, apa yang hendak dilakukan terhadap Soeharto tampak sulit mengingat kondisinya yang sangat kritis. Pandangan yang beredar bermacam-macam. Ada yang memandang bahwa kasus perdata Soeharto bisa diteruskan terhadap ahli warisnya jika Soeharto meninggal dunia nantinya. Ada yang memandang kasus Soeharto sebaiknya dihentikan dengan berbagai pertimbangannya. Pemerintah, dengan 'lagaknya' yang bijaksana meminta rakyat untuk melihat secara jernih Soeharto, dan menghentikan silang pandangan tentang dirinya. Pemerintah tampaknya condong untuk menghentikan kasus Soeharto. Jika betul pemerintah menghentikan kasus Soeharto, maka atas nama keadilan, pemerintah berarti telah melakukan blunder fatal. Keadilan tetap harus ditegakkan apa pun risiko dan keadaannya. Dan pemerintah sebagai penjaga gawang keadilan harusnya bersikap dan bertindak, apalagi itu menyangkut hukum, secara konsisten dan konsekuen. Apa pun harus ditempuh demi tegaknya hukum. Jika, karena alasan kondisi, seseorang lepas dari jerat hukum, tentu ini merupakan preseden buruk penegakan hukum untuk ke depannya. Jika alasannya adalah atas nama kearifan, justru keadilan yang tegak adalah kearifan itu sendiri. Seseorang harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku karena bersalah atas nama keadilan. Hukum memang kadang tampak tidak manusiawi, tetapi hukum adalah kesepakatan bersama demi melindungi kemaslahatan yang lebih banyak dan besar ke depan. Harus diakui, Soeharto banyak jasanya terhadap bangsa ini. Dan untuk jasa-jasanya itu, ia telah pula menggondol berbagai penghargaan. Tetapi, di samping itu, ia banyak pula dosanya terhadap bangsa dan negara, dan harus dihukum karena kesalahan-kesalahan itu. Jika saat ini Soeharto tampak tidak memungkinkan untuk diadili, perlu ditempuh cara lain tanpa keluar dari koridor hukum yang berlaku. Dan penyelesaian yang bisa ditempuh salah satunya adalah dengan melimpahkannya kepada ahli warisnya, Dinasti Cendana. Kasus Perdata Soeharto tidak bisa terlepas (dilepas) begitu saja, sekali lagi ini soal keadilan. Rakyat menuntut keadilan tegak, menyentuh siapa pun pelanggarnya. Rakyat mungkin bisa memaafkan Soeharto, tetapi keadilan adalah masalah hukum yang diagendakan Orde Reformasi akan dijunjung setinggi langit. Rakyat tidak ingin melihat keadilan ternyata hanya menyentuh orang-orang lemah. Jika alasan kemanusiaan dan kearifan terhadap Soeharto membuat kasusnya ditutup, bagaimana kemanusiaan dan kearifan terhadap rakyat yang selama Orde Baru dizalimi? Bagaimana menjawab jerit tangis rakyat Aceh, Tanjung Priok, dan lain-lainnya, yang belum tuntas dan masih membekas di ingatan mereka? Apa jawaban yang harus diberikan kepada rakyat yang dilanggar hak asasinya selama Soeharto berkuasa? Ironi Soeharto Soeharto adalah ironi sejarah bangsa yang penting jadi pelajaran ke depan. Kekuasaan yang dipegangnya dengan model dispotis dan tangan besi dibungkus ideologi Pancasila versi Orde Baru, telah mewariskan kenyataan pahit bangsa saat ini. Mentalitas bangsa hancur akibat kebebasan berekspresi dan berpendapat dipasung kuat-kuat. Akibatnya nyata terasa saat ini. Meski penguasa berganti aktor, mentalitas dan gaya politik Orde Baru tidak betul-betul hilang. Bagi sebagian politisi, Soeharto bisa dianggap sebagai sosok luar biasa, baik itu dibaca dari sisi positif maupun negatif. Sayang, tahtanya keburu runtuh sebelum dirinya secara legawa turun, seperti yang dilakukan Mahathir Muhammad, perdana menteri Malaysia. Soeharto harus digoyang-goyang hingga tersentak dan kemudian terjungkal jatuh. Bisa disebut, kekuasaan Soeharto berakhir tragis: Diturunpaksakan rakyat dan orang-orang yang sudah jengah melihat despotisme dan tiranisme Orde Baru yang begitu akut. Dan, itu berhasil. Orde Reformasi diamanati untuk mengadili Soeharto dan kroni-kroninya. Nyatanya, lambatnya proses pengadilan membuat Soeharto keburu dimakan usia dan berbagai penyakit berat, 'terkapar' tanpa daya. Hukum sejarah telah berlaku. Aktor yang mengambil kekuasaan secara 'bermasalah' akan berakhir secara 'bermasalah' juga. Inilah yang dialaminya saat ini. Dipastikan, kondisi Soeharto tidak memungkinkan lagi untuk diadili secara langsung. Pemerintah mesti bertindak cepat sebelum kasusnya menggantung penuh ketidakpastian. Keadilan mesti menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam hal ini. Persoalan maaf-memaafkan adalah hal lain. Keadilan tetap harus ditegakkan pada setiap orang tanpa pandang bulu. Tidak ada yang kebal hukum di negeri berhukum ini, bahkan jika itu harus dilakukan terhadap mantan presiden sendiri.
