http://www.gatra.com/artikel.php?id=111417
2008, Tahun Sandera Politik SBY Memasuki tahun 2008, diperkirakan suhu politik nasional semakin panas. Tidak berlebihan, dua tahun sisa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK) ini dikategorikan sebagai "tahun politik". Masing-masing elite berikut kelompoknya akan semakin sibuk melakukan manuver dalam rangka menampilkan diri untuk merebut kursi legislasi, termasuk perebutan kursi presiden dan wakil presiden. Dalam kondisi seperti itu, hubungan SBY dengan JK dan SBY dengan sebagian anggota kabinetnya besar kemungkinan akan mengalami pergesekan. Mengapa? Pertama, posisi JK dengan gerbongnya yang berasal dari Partai Golkar akan semakin berkonsentrasi pada upaya menggalang kekuatan dukungan rakyat untuk memenangkan pemilu legislatif pada April 2009. Pada saat yang sama, para menterinya yang berasal dari parpol yang berbeda dengan SBY akan semakin berkonsentrasi dengan agenda konsoliadasi dan perolehan dukungan suara legislatif untuk partainya. Di antara anggota kabinet Indonesia bersatu (KIB) sekarang ini terdapat dua ketua umum partai, yakni PPP (Menkop dan UKM Surya Darma Ali) dan PBB (Menhut MS Kaban), dan sebagian besar menteri lainnya berasal dari parpol. Kesemua menteri, yang merupakan fungsionaris dan atau kader parpol, akan tersedot sebagian besar energinya untuk membesarkan parpolnya. Sebab, hanya dengan modal parpol itulah mereka kelak bisa survive. Sehingga dengan sendirinya sudah pasti pula konsentrasinya terhadap tugas-tugas pokok di kementriannya akan terhambat. Atau, besar kemungkinan, agenda kementerian yang dipimpinnya akan disusupi oleh kepentingan parpol, dengan, antara lain, proyek yang diarahkan kepada kader atau jaringan partai untuk mengumpulkan dana politik menghadapi 2009. Ini artinya, tahun 2008 dan 2009, korupsi politik (political corruption) akan semakin menjamur dan dilakukan serta dinikmati secara berjamaah. Rongrongan dari dalam yang (akan) dilakukan oleh para pembantu presiden itu akan semakin merepotkan SBY ketika para figur pesaingnya dalam perebutan kursi nomor wahid tahun 2009 nanti sudah mulai bermanuver. Sejumlah figur potensial yang mengincar posisi capres saat ini sudah muncul di permukaan, seperti Megawati Sukarnoputri, Wiranto, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Sutiyoso. Kondisi seperti itu tentu tidak menguntungkan SBY, akan menjadikannya serba salah dalam bertindak, tersandera oleh kondisi politik yang ada. Mengapa? Pertama, dengan membiarkan para menterinya sibuk dengan agenda parpol masing-masing akan berimplikasi pada anjloknya kinerja atau prestasi kepemimpinan SBY secara keseluruhan. Sementara itu, menekan, apalagi menghentikan sebagian dari mereka (reshuffle), akan menciptakan musuh baru dalam menghadapi 2009, termasuk di dalamnya akan dilakukannya pembusukan sistematis terhadap SBY sendiri. Apa boleh buat, sebuah risiko dari pilihan politik yang melibatkan para menteri dari parpol. Kedua, sorotan dari kalangan oposisi akan sulit diredam. Soalnya, konsentrasi SBY juga tidak akan terfokus pada perbaikan kinerja, melainkan hanya akan meng-counter kritikan secara retorik, tanpa bisa melakukan perubahan konkrik secara signifikan. Watak SBY sendiri, yang kompromistis atau tidak tegas, akan menjadi komoditas politik yang memungkinkan terus dieksploitasi oleh para lawan politiknya. Ketiga, SBY bukan mustahil akan terjebak dengan manuver politik yang dilakukan oleh para pesaingnya. Para pesaing yang akan gencar melakukan kampanye ke masyarakat itu bukan mustahil menjadikan SBY ikut terpancing mengikuti irama mereka. Kalau SBY terjebak, maka kemungkinan akan mengikuti pola yang sama dalam kemasan yang berbeda, dengan cara melakukan kunjungan seremonial di masyarakat. Padahal, kalau itu dilakukan sudah pasti bukan saja tak menjawab permasalahan, melainkan sekaligus akan menjadi sasaran kritik karena, antara lain berdampak pada pemborosan dengan tingkat ketersedotan anggaran negara dalam berbagai acara seremonial itu. Maka, lagi-lagi, kalau ini terjadi, hanya akan menjadikan publik yakin dengan agenda kampanye negatif dari para pesaing politiknya. Lalu apa yang harus dilakukan SBY untuk keluar dari penyanderaan politik itu? SBY berada dalam posisi sulit. "Mundur kena, maju pun kena." Namun, kalau masih ingin survive dalam pemilihan presiden tahun 2009 nanti, ia harus berani melakukan terobosan strategis yang bisa menjadikan publik percaya serta lawan dan pengaruh pesaing politiknya pun lemah. Pertama, SBY perlu mengedepankan agenda kerakyatan, yakni program pembangunan yang bisa menyentuh langsung kebutuhan dan kepentingan rakyat yang mendesak. Agenda ini harus dikoordinasikan secara langsung dengan penyelenggara pemerintahan di daerah, sekaligus melakukan koordinasi intens dengan mereka. Kedua, SBY perlu memberikan peringatan dini kepada para menterinya dalam rangka memperkuat komitmen untuk lebih konsentrasi pada tugas kementerian. Hal ini memang sangat tidak mudah, karena setiap anggota kabinet yang politisi pasti telah menetapkan agenda sendiri menghadapi 2009. Ketiga, SBY harus memperkuat pengawasan melekat terhadap para menterinya, dalam rangka mengantisipasi atau memperkecil peluang korupsi politik seperti yang sudah dijelaskan di atas. Laode Ida Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI [Kolom, Gatra Nomor 10 Beredar Kamis, 17 Januari 2008]
<<27.jpg>>
