http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=191212
OPTIMISME BANGSA Pangan dan Minyak Ancam Struktur Ekonomi Siswono Yudhohusodo, Ketua Badan Pertimbangan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kamis, 24 Januari 2008 JAKARTA (Suara Karya): Kelangkaan pasokan dan kenaikan harga komoditas pangan yang berkombinasi dengan lonjakan harga minyak dunia mustahil tak berdampak terhadap ekonomi nasional. Jika tak diantisipasi secara cepat dan tepat, itu bisa menjadi masalah serius yang membahayakan daya tahan struktur ekonomi nasional. Demikian rangkuman pendapat ekonom Binny Buchori, pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo, Ketua Badan Pertimbangan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Siswono Yudhohusodo, dan anggota Komisi XI DPR Emir Moeis yang dikemukakan secara terpisah di Jakarta, kemarin. Mereka sependapat, tekanan lonjakan harga pangan dan harga minyak dunia potensial mengoyak optimisme bangsa menyangkut kelangsungan ekonomi nasional di tengah krisis ekonomi global sekarang ini. Menurut mereka, selain menjadi pemicu inflasi, gejolak harga pangan dan harga minyak dunia juga otomatis menurunkan daya beli masyarakat. Pemerintah sendiri sejak jauh hari sudah diingatkan mengenai krisis harga pangan dan minyak dunia ini. Namun tim ekonomi di Kabinet Indonesia Bersatu tidak juga menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Menurut Binny Buchori, tingginya harga komoditas pangan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia harus dapat diantisipasi dan diimbangi dengan berbagai kebijakan yang tepat. Sebab, kondisi sulit yang berlangsung saat ini tidak hanya karena faktor global, namun juga disebabkan kebijakan pemerintah yang tidak tepat. Menurut Binny, pemerintah perlu berupaya keras agar lonjakan harga sejumlah komoditas pangan tidak sampai mengakibatkan krisis pangan di dalam negeri. Terlebih produksi pangan di dalam negeri sendiri sulit diharapkan mampu memenuhi kebutuhan. "Hingga saat ini tidak ada kebijakan komprehensif pemerintah yang bisa mengatasi kekurangan produksi pangan di dalam negeri. Karena itu, ketergantungan terhadap komoditas impor semakin kuat. Akhirnya harga-harga akan terus melambung tinggi sebagai konsekuensi mekanisme pasar yang dianut pemerintah. Jadi kalau tidak ada tekad kuat dan ketegasan pemerintah, masalah pangan ini akan terus berlangsung," kata Binny. Menurut dia, memasuki awal 2008, kemerosotan daya beli masyarakat semakin mengkhawatirkan seiring kenaikan harga komoditas pangan dan barang-barang konsumsi lain. Apalagi pemerintah cenderung mengabaikan peringatan menyangkut kerentanan ketahanan pangan nasional sejak beberapa tahun lalu. "Bulan depan kita dikagetkan oleh tingginya inflasi. Jika langkah antisipasi tidak diambil cepat, maka dalam jangka menengah dan panjang, harga pangan akan terus rentan," ujarnya. Sementara Sudaryatmo mengatakan, kenaikan bahan bakar minyak (BBM) untuk industri tidak lagi terhindarkan seiring kenaikan harga minyak dunia. Secara otomatis, itu menyebabkan biaya produksi membengkak dan memicu lonjakan harga barang-barang kebutuhan masyarakat, khususnya makanan olahan yang termasuk kebutuhan pokok. Dampak paling besar akan dirasakan masyarakat bawah (miskin) yang selama ini tidak memiliki pilihan akibat keterbatasan pendapatan. "Mereka akan merogoh lebih dalam tabungan yang semula direncanakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Ini demi kepemenuhan kebutuhan primer. Apalagi pengeluaran yang membengkak tidak diimbangi dengan tambahan pendapatan. Akan terjadi proses kemiskinan secara cepat. Pengaruhnya adalah banyaknya anak yang putus sekolah dan kebutuhan gizi semakin berkurang," tutur Sudaryatmo. Bagi Siswono Yudhohusodo, kenaikan harga komoditas pangan dunia seharusnya tidak menjadi masalah karena Indonesia merupakan negara pertanian sumber pangan. Kalau saja intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian sudah terealisasi dengan baik, pertumbuhan permintaan tak lantas memaksa impor. Tapi yang jadi soal, pemerintah tidak memberi insentif bagi kegiatan pertanian pangan. "Petani enggan menanam kedelai, misalnya, akibat harga tidak menguntungkan," katanya. Petani kedelai di dalam negeri tak bisa menikmati untung karena kedelai impor selama ini jauh lebih murah. Emir Moeis menjelaskan, kebijakan antisipasi pemerintah terkait kenaikan harga komoditas pangan dan minyak dunia terkesan bersifat putus asa. Padahal minimnya proteksi dan penerapan mekanisme pasar seiring liberalisasi perdagangan membuat dampak harga pangan dan minyak dunia tak bisa diantisipasi dengan baik. (Abdul Choir/Andrian/Devita
news_icon.html?id=191212
Description: Binary data
