http://www.suarapembaruan.com/News/2008/03/25/Nasional/nas01.htm
SUARA PEMBARUAN DAILY Otsus Papua Dinilai Lamban Dino: Data Kongres AS Tidak Akurat [JAKARTA] Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal menyatakan sikap anggota Kongres Amerika Serikat (AS) terlalu stereotip dan arogan. Surat sejumlah anggota Kongres AS yang dikirim ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait masalah Papua dinilai hanya berasal dari sumber sepihak. Saat dihubungi SP, Selasa (25/3), Dino mengatakan surat itu terkesan dipengaruhi oleh lobi Papua dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing yang anti-Indonesia. Mereka selalu memberikan gambaran yang tidak akurat soal Papua. "Data-data yang dimiliki LSM itu sudah ketinggalan. Gubernur Barnabas Suebu bahkan sudah berkeliling desa untuk membagikan dana terkait otonomi khusus (otsus). Dana tersebut pun diolah secara akuntabel. Presiden Yudhoyono pun mempunyai langkah percepatan pembangunan Papua, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur," kata Dino. Dikatakan, di dalam Kongres AS pun ada dua kubu, yang pro dan anti-Indonesia. Dino juga tidak menerima usulan agar penyelesaian masalah Papua dibantu oleh AS dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). "Perlu diingat bahwa Indonesia adalah negara berdaulat. Masalah Papua bukan masalah PBB. Apa iya, masalah dalam negeri negara kita harus mereka yang selesaikan?" tanya Dino. Sementara itu, Departemen Luar Negeri akan melakukan pendekatan persuasif melalui lobi kepada Kongres Amerika Serikat (AS) terkait persoalan di Papua. "Semua instansi terkait nanti akan terlibat dalam lobi tersebut," ujar Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri (Deplu) Eddy Pratomo. Nantinya, tambah Eddy, Deplu akan menjawab dan memberikan penjelasan kepada Eni FH Faleomavaega, Ketua Subkomite Asia, Pasifik, dan Lingkungan Global, Kongres AS, terkait masalah otsus Papua itu. Eni memang mengakui kalau Papua masuk dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kecewa Surat Kongres AS yang dikirim ke Presiden Yudhoyono dan salinannya diterima SP beberapa hari lalu ditandatangani oleh Eni dan Donald M Payne, Ketua Subkomite Afrika dan Kesehatan Global, Kongres AS. Dalam surat tertanggal 5 Maret 2008 itu, sejumlah anggota Kongres mengungkapkan kekecewaan terhadap Pemerintah Indonesia atas lambannya implementasi otsus Papua. Mereka juga kembali mendesak Pemerintah Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan Kongres AS dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar otsus Papua bisa berjalan dengan baik. Persoalan lain yang disoroti Kongres AS adalah pelanggaran HAM di Papua. Kongres AS mempersoalkan keberadaan aparat keamanan di sana. Bahkan, mereka juga mengirimkan kopi rekaman video pengalaman anggota Kongres AS dengan anggota TNI. Rekaman video itu juga dikirim ke Menteri Pertahanan AS Robert Gates, Menlu AS Condoleezza Rice, dan Kaukus Hitam Kongres AS. "Papua sama dengan kalian (warga negara lainnya). Mereka butuh pendekatan dengan hati tulus, butuh pendidikan, serta menginginkan kehidupan yang bebas dan menyenangkan. Mereka tak ingin diperlakukan seperti binatang, dikelilingi barikade kekuatan polisi dan diselimuti ketakutan akan adanya penembak terselubung," ujar Eni dalam surat itu. Sementara itu, anggota Komisi I DPR Yoris Raweyai menilai dalam surat tersebut ada indikasi provokatif. Untuk itu dia meminta pemerintah menanggapinya, karena surat itu dapat berimplikasi politik luas. Menurut Yoris, pernyataan surat Kongres AS bahwa pemerintah masih memperlakukan warga Papua seperti binatang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. "Tapi, surat itu harus dilihat juga sebagai ajang di mana komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus jelas terkait masalah di Papua," ujarnya. [ASR/O-1] Last modified: 25/3/08
