Refleksi: Bagaimana tidak diloloskan, bila peraturan hukum kleptokratik adalah 
demikian?  

http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail&id=10228

Jumat, 28 Mar 2008,


Anak-Anak Soeharto Lolos 


Kasus Korupsi, Pengadilan Hanya Hukum Pengurus Yayasan Supersemar
JAKARTA - Upaya hukum untuk mengembalikan uang negara dari keluarga mantan 
Presiden Soeharto (alm) berakhir sia-sia. Dalam sidang kemarin (27/3), PN 
Jakarta Selatan membebaskan lima ahli waris Soeharto dari segala kerugian 
negara dalam kasus korupsi dana Yayasan Supersemar.

Lima ahli waris itu adalah Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut), Sigit Harjojudanto, 
Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Hariyadi (Titiek), dan Siti Hutami Endang 
Adiningsih (Mamiek). Sedangkan Tommy Soeharto menolak menjadi ahli waris dalam 
kasus Supersemar.

Majelis hakim yang diketuai Wahjono membeberkan, Soeharto selaku ketua yayasan 
tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi karena telah melaporkan 
pertanggungjawaban kepada yayasan dan di hadapan Sidang MPR 1998. "Sebagai 
pengurus yayasan, dia (Soeharto) telah membuat laporan pertanggungjawaban," 
ujar Wahjono yang didampingi hakim Aswan Nurcahyo dan Eddy Risdianto. 

Hakim berpendapat, pengurus yayasan justru yang terbukti melakukan perbuatan 
melawan hukum. Mereka dapat dimintai pertanggungjawaban membayar kerugian 
materiil sebesar 25 persen dari total nilai gugatan, yakni USD 105,727 juta dan 
Rp 46,479 miliar.

Emerson Yuntho, ketua bidang Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, menilai bahwa 
putusan tersebut menguatkan bahwa upaya perdata kasus Supersemar merupakan 
persidangan pura-pura. "Soeharto dan kroni-kroninya menjadi tak tersentuh 
lagi," kata Emerson saat dihubungi koran ini kemarin (27/3). Putusan tersebut, 
lanjut Emerson, telah diperkirakan sejak kejaksaan menghentikan penuntutan 
pidana melalui penerbitan SKPP (surat ketetapan penghentian penuntutan).

Menurut Emerson, ketidakseriusan penanganan kasus Supersemar terlihat ketika 
jaksa pengacara negara (JPN) tidak menyita seluruh aset Soeharto dan yayasan. 
Padahal, upaya perdata selalu diikuti sita jaminan alias conservatoir beslag 
(CB).

Di tempat terpisah, Ketua Ombudsman Nasional (KON) Antonius Sudjata menilai, 
kejaksaan telah gagal atas upaya hukum kasus Soeharto. Kejaksaan seharusnya 
tidak menempuh upaya perdata karena pewarisan gugatan tidak dikenal. "Gugatan 
itu sejak awal sudah diprediksi lemah," jelas Antonius, yang mantan Jaksa Agung 
Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus).

Selain itu, lanjut Antonius, putusan tersebut dapat dibenarkan karena mengacu 
pada UU Yayasan. "Dalam undang-undang tersebut dijelaskan, apabila ketua tidak 
dapat dipertanggungjawabkan, dapat dialihkan kepada pengurus lain," jelasnya. 

Meski demikian, kejaksaan harus menempuh upaya banding apabila putusan tersebut 
dianggap cacat. "Saya kira, satu-satunya jalan, kejaksaan harus banding," ujar 
Antonius.

Gayus Lumbuun, anggota Komisi II DPR (membidangi hukum), menolak mengomentari 
isi putusan kasus Soeharto. "Kalau putusannya demikian, ya begitulah," jelas 
Gayus. Anggota Fraksi PDIP itu juga menolak menyimpulkan bahwa putusan tersebut 
merupakan cermin kegagalan kejaksaan mengembalikan kerugian negara dalam kasus 
Supersemar.


Melanggar Kepmenkeu

Kasus Yayasan Supersemar memang rumit. Yayasan itu didirikan untuk memberi 
beasiswa kepada para mahasiswa yang tak mampu. Soeharto lantas menerbitkan PP 
15 Tahun 1976 dan Kepmenkeu No 333/KMK.011/1978, yakni meminta BUMN menyerahkan 
keuntungan 2,5 persen dari laba bersih. Nah, inilah salah satu sumber dana 
beasiswa itu. 

Dalam perjalanannya, sebagian dana disalahgunakan. Dana yang seharusnya untuk 
pendidikan itu dipinjamkan atau dimasukkan pernyataan modal ke sejumlah 
perusahaan milik kroni Cendana. Di antaranya, PT Kiani Sakti, PT Sempati Air, 
kelompok usaha Kosgoro, PT Bank Duta, PT Kalhod Utama, Essam Timber, dan PT 
Tanjung Redep Hutan Tanaman Industri (lihat grafis). 

Sebagian besar dana yang diberikan ke perusahaan itu tak kembali. Negara lantas 
menggugat kerugian USD 420 juta dan Rp 185 miliar. Soeharto sebagai ketua 
yayasan menjadi tergugat utama. 

Walaupun jaksa menganggap dana Yayasan Supersemar dari negara yakni potongan 
laba BUMN, majelis hakim berpendapat sebagian dana yang disalurkan bukan dari 
pemerintah.

Hakim juga menganggap yayasan telah menyalurkan sebagian uang yayasan sesuai 
peruntukan selama 1975 hingga 2007. Di antaranya, beasiswa Rp 206,76 miliar 
untuk 413.530 mahasiswa, beasiswa Rp 156,77 miliar untuk siswa SMK, beasiswa Rp 
6,98 miliar untuk 835 ribu atlet, dan bantuan beasiswa Rp 42,8 miliar untuk 
anak asuh SD. 

Menurut Wahjono, dengan bercampurnya uang untuk beasiswa dan keperluan sosial, 
sepantasnya uang pemerintah yang masuk dalam yayasan hanya 25 persen dari total 
nilai gugatan USD 420 juta dan Rp 185 miliar. Karena itu, majelis hanya 
mewajibkan pengurus yayasan mengganti kerugian 25 persen dari total nilai 
gugatan. Anak-anak Soeharto sendiri terbebas.

Bukan hanya itu. Keluarga Cendana juga bebas dari tuntutan membayar kerugian 
immaterial. "Majelis menolak nilai kerugian immaterial Rp 10 triliun, karena 
tidak ada hitungan jelas berapa mahasiswa (calon penerima beasiswa) yang 
dirugikan akibat penyalahgunaan tersebut," jelas majelis hakim. 

Seusai sidang, jaksa pengacara negara (JPN) Dachmer Munthe menilai aneh putusan 
tersebut. Majelis tidak dapat menjadikan alasan pertanggungjawaban di depan MPR 
sebagai penghapus perbuatan melawan hukum. "Itu kan bersifat politis yang 
berbeda dengan pertanggungjawaban hukum," ujar Dachmer. Karena itu, kejaksaan 
memastikan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Meski demikian, Dachmer menghormati putusan tersebut. Apalagi, lanjut Dachmer, 
itu dianggap mengabulkan dalil perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUH 
Perdata. "Gugatan saya sudah terbukti. Masalah nilai uangnya, itu (urusan) 
nanti. Kami benarin itu. Kalau kita, inginnya semua dong, USD 420 juta," 
jelasnya.

Terpisah, pengacara Soeharto, Juan Felix Tampubolon, mengatakan, tim pengacara 
tidak sependapat dengan putusan tersebut. "Kami juga ajukan banding," ujar Juan 
Felix. 

Dia menganggap putusan hakim berbeda dengan sejumlah materi eksepsi yang 
diajukan tim pengacara. Salah satunya, penggunaan uang negara, meski hanya 25 
persen dari total USD 420 juta dan Rp 185 miliar. "Dari fakta persidangan kan 
sudah jelas bahwa klien kami dan yayasan tidak pernah menggunakan uang negara, 
tetapi putusan hakim lain. Jadi, kalau kami harus mengembalikan uang negara, 
kami melihat bahwa negara tidak punya kepentingan apa-apa. Negara kan bukan 
sebagai pihak," beber Juan Felix. 

Selain itu, lanjut Juan Felix, penggunaan uang yayasan untuk swasta dibenarkan 
sesuai anggaran dasar (AD) yayasan. Dia juga menolak pendapat hakim yang 
menyebut pengurus yayasan melanggar PP No 15 Tahun 1976. "PP itu kan di bawah 
undang-undang. Sedangkan yayasan selama ini sudah bergerak sesuai 
undang-undang," jelas Juan Felix yang didampingi M. Assegaf, Denny Kailimang, 
dan O.C. Kaligis.


Pengurus Yayasan Mengaku Heran

Di tempat terpisah, Humas Yayasan Supersemar Herno Sasongko mengaku heran atas 
putusan pengadilan yang menghukum pengurus yayasan mengembalikan kerugian 
negara senilai 25 persen dari total nilai gugatan USD 420 juta dan Rp 185 
miliar. "Saya juga hadir dalam sidang, tetapi hakimnya bingung, menghitungnya 
dari mana bisa dapat hanya 25 persen uang negara yang masuk ke yayasan," jelas 
Herno.

Menurut dia, total aset yayasan Rp 600 miliar yang dikelola pengurus. Uang 
tersebut berasal dari sisa pengucuran pemerintah dan sejumlah perusahaan 
swasta. "Sejak 1998, kami sudah tidak dapat kucuran lagi bantuan dari 
pemerintah," ujarnya. 

Sejak berdiri 1975 silam, lanjutnya, total uang yang disalurkan untuk beasiswa 
mencapai Rp 400 miliar.

Herno menambahkan, pengurus yayasan justru bersyukur atas putusan tersebut. 
Sebab, Soeharto tidak dibebani kerugian negara. "Kalau pengurus sendiri masih 
menunggu. Sebab, putusannya kan belum final, kami akan ajukan banding," tegas 
Herno.

Usai pembacaan putusan hakim, katanya, seluruh pengurus yayasan tidak menggelar 
pertemuan untuk menyikapi isi putusan. "Kami biasa-biasa saja." Yayasan 
Supersemar kini hanya diurus oleh Sekretaris Abdurrahman dan Bendahara Subagyo. 
(agm/tof

Kirim email ke