** Soeharto, "Win-Win Solution" & Guernsey & BPPC etc Soeharto, "Win-Win Solution" Kompas - Jumat, 28 Maret 2008 | 01:00 WIB
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang melepaskan mantan Presiden Soeharto, dari jeratan perbuatan melawan hukum dari Yayasan Beasiswa Supersemar adalah win-win solution. Tidak merusak nama baik Soeharto, tetapi juga mengembalikan uang ke negara. Demikian dikatakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung Romli Atmasasmita di Jakarta, Kamis (27/3). Ia menambahkan, "Persoalannya, apakah uang ini sudah sesuai?" Menurut Romli, putusan itu terkesan sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan perkara Soeharto. "Untuk menimbulkan citra hukum ditegakkan. Tetapi, ini belum usai. Masih ada pengadilan tinggi. Kita lihat bagaimana nanti, karena putusan tersebut ada ketidaklogisan. Soeharto sebagai Ketua Yayasan bebas dari perbuatan melawan hukum, sedang yayasan harus mengganti kerugian negara," tuturnya. Sedangkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, Wila Chandrawila S di Jakarta, Kamis, menilai, keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hal yang wajar. Karena, Soeharto memang tak bisa dimintai pertanggungjawaban. Meski menjadi pendiri dan pimpinan Yayasan Beasiswa Supersermar, saat perbuatan melawan hukum itu terjadi, Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang diperbarui dengan UU Nomor 28 Tahun 2004 belum berlaku. "Dugaan perbuatan melawan hukumnya pun harus dibuktikan melalui pengadilan pidana dulu. Tetapi, Yayasan memang bisa dikenai putusan membayar ganti rugi," ujarnya. Yayasan harus membayar Sebelumnya, dalam sidang di PN Jakarta Selatan, majelis hakim yang diketuai Wahjono dengan anggota Aswan Nurcahyo dan Edi Risdianto, menyatakan, Soeharto sebagai pendiri dan Ketua Yayasan Beasiswa Supersemar tak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Pertimbangan majelis hakim itu menyebutkan, Tergugat I (Soeharto) tak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. "Maka, ahli warisnya tak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum," katanya. Majelis hakim juga memutuskan, tergugat II (Yayasan Beasiswa Supersemar) melakukan perbuatan melawan hukum. Karena itu, harus membayar ganti rugi kepada penggugat, yakni Pemerintah RI, sebesar 105 juta dollar AS dan Rp 46,4 miliar. Tim jaksa pengacara negara yang diketuai Dachamer Munthe serta kuasa hukum tergugat, antara lain OC Kaligis, Mohamad Assegaf, Juan Felix Tampubolon, Denny Kailimang, dan Wimboyono Seno Adji, hadir dalam sidang itu. Juan Felix menyampaikan, Yayasan Beasiswa Supersemar menyatakan banding. Negara RI cq Presiden RI melalui jaksa pengacara negara menggugat Soeharto dan Yayasan Beasiswa Supersemar. Keduanya dinilai melakukan perbuatan melawan hukum berupa menyalurkan dana beasiswa dengan menyalahi peruntukannya. Soeharto digugat selaku pendiri dan ketua Yayasan Beasiswa Supersemar. Dana yang seharusnya diberikan untuk beasiswa bagi siswa dan mahasiswa yang cakap tapi kurang mampu, malah diberikan kepada beberapa perusahaan, yaitu PT Bank Duta sebesar 420 juta dollar AS, PT Sempati Air sebesar Rp 13,173 miliar, PT Kiani Lestari dan PT Kiani Sakti sebesar Rp 150 miliar, PT Kalhold Utama, Essam Timber, dan PT Tanjung Redep Hutan Tanaman Industri sebesar Rp 12,744 miliar, dan Kelompok Usaha Kosgoro sebesar Rp 10 miliar. Negara mengajukan ganti rugi materiil 420 juta dollar AS dan Rp 185 miliar serta ganti rugi immateriil Rp 10 triliun. Penggugat juga mengajukan permohonan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan Gedung Granadi, di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebutkan, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Beasiswa Supersemar, tidak ada larangan bagi yayasan untuk meminjamkan dana selama dapat melaksanakan pemberian beasiswa. Sumber dana dapat dihimpun melalui kerja sama dan kegiatan usaha lain. Yang penting, uang yang diperoleh yayasan digunakan bagi kepentingan beasiswa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1976 tentang Penetapan Penggunaan Sisa Laba Bersih Bank-bank Milik Pemerintah yang diatur lagi dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KMK.011/1978, uang itu hanya untuk kegiatan sosial, bukan untuk bisnis. Tindakan Yayasan meminjamkan uang kepada perusahaan merupakan perbuatan melawan hukum. Usai sidang, Dachamer menyatakan, akan mengkaji dahulu putusan majelis hakim. "Kan ada hak untuk banding," katanya. Juan Felix usai sidang mengatakan, tidak sependapat dengan putusan terhadap tergugat II. "Fakta di persidangan, tak ada keuangan negara yang masuk ke yayasan. Operasional yayasan juga tak melanggar UU," katanya. (idr/tra) Kompas - Jumat, 28 Maret 2008 | 01:00 WIB ================ Akta Perdamaian Goro Akan Dibawa ke Guernsey Kompas - Jumat, 28 Maret 2008 Akta notarial perdamaian antara Perusahaan Umum Bulog dan PT Goro Batara Sakti atau GBS ditandatangani Rabu pekan lalu. Rencananya, akta itu akan dibawa pihak Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, pemilik PT GBS, ke Pengadilan Guernsey, Inggris. Pengacara Tommy, OC Kaligis, menyatakan, perdamaian antara Perum Bulog dan PT GBS akan berpengaruh terhadap perkara yang menyangkut kliennya di Guernsey. "Akta perdamaian bisa jadi dasar untuk menarik uang itu kembali," katanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (27/3). Ketua Tim Jaksa Pengacara Negara Yoseph Suardi Sabda, Kamis, menyatakan, tak ada masalah dengan rencana Kaligis membawa akta perdamaian ke Guernsey. "Kami akan sampaikan kepada majelis hakim bahwa masih ada beberapa perkara lain yang berkaitan dengan Tommy Soeharto," katanya. Perkara itu, antara lain dugaan korupsi di Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC), PT Sempati Air, dan Petra Oil. Yoseph juga menyampaikan, ia baru menerima pemberitahuan tentang terjadinya perdamaian itu Kamis siang. Jaksa pengacara negara tak dilibatkan dalam proses perdamaian. Nuryanto, kurator PT GBS, menambahkan, dengan ditandatanganinya akta perdamaian, maka semua pihak yang terlibat dalam perkara itu telah mencabut pernyataan banding. Hal lainnya, adalah segala kewajiban PT GBS kembali pada putusan kepailitan yang ditetapkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebelumnya. (idr) -------------- Kejaksaan Masih Kaji Kasus BPPC Jum at, 28 Mar 2008 | 19:31 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:Kejaksaan Agung masih mengkaji kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) di Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC). "Tim sedang menyiapkan bahan-bahan kasusnya," kata Pelaksana Harian Jaksa Agung Muda Pidana Khusus KW. Sulatra di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jum'at (28/3). Bahan yang disiapkan, kata dia, di antaranya hasil penyidikan para jaksa ke beberapa daerah untuk mengetahui apakah dana bantuan likuiditas sebesar Rp 175 miliar benar-benar disalurkan ke para petani cengkeh. "Dulu kan ada uang yang dipinjam, apakah sudah dikembalikan atau berjalan dengan baik di daerah," ujarnya. Seperti diberitakan, Kejaksaan Agung menetapkan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana KLBI di BPPC sebesar Rp 175 miliar. BPPC sendiri dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 1992. Badan ini memiliki hak untuk membeli dan menjual cengkeh petani. Rini Kustiani ======================== Kasus Goro-Bulog Diputus Hari Ini Kamis, 28 Pebruari 2008 | 09:21 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:Gugatan perdata pemerintah terhadap PT Goro Batara Sakti (PT GBS) dan Tommy Soeharto akan diputus hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa Pengacara Negara Yoseph Suardi Sabda yakin putusan ini akan memperkuat posisi pemerintah di Pengadilan Guernsey. "Putusan hari ini jelas berpengaruh, namun artinya akan menguatkan posisi pemerintah di Guernsey," katanya saat dihubungi TEMPO, Kamis (28/2). Kejaksaan Agung menuntut ganti rugi sebesar Rp500 miliar lebih dari empat tergugat kasus perdata tukar guling Bulog-Goro. Yaitu PT GBS, Tommy Soeharto, Direktur PT GBS Ricardo Gelael, dan mantan Kabulog Bedu Amang. Sebelumnya, Pengadilan Guernsey mensyaratkan kepada pemerintah Indonesia agar membuktikan bahwa Tommy Soeharto memang bermasalah di dalam negeri. Melalui gugatan ini, pemerintah Indonesia mencoba membuktikan jika memang putra bungsu almarhum Soeharto ini bermasalah. Di Guernsey, Pemerintah Indonesia melakukan intervensi terhadap sengketa dana milik Tommy Soeharto yang disimpan di Banque Nationale de Paribas. Aset yang disengketakan senilai 36 Juta Euro yang saat ini statusnya dibekukan oleh Pengadilan Guernsey. Pasalnya, dana tersebut dicurigai pihak Bank berasal dari sumber yang bermasalah. Menurut Yoseph, putusan seputar sengketa aset Tommy Soeharto dan Pemerintah di Pengadilan Guernsey dijadwalkan akan diputuskan pada Bulan Maret ini. Sandy Indra Pratama ================ Soeharto Family Wins Supersemar Case Friday, 28 March, 2008 | 14:52 WIB TEMPO Interactive, Jakarta: The panel of judges of the South Jakarta District Court rejected the state's complaint of the late former President Soeharto about misuse of funds of the Supersemar foundation. Presiding judge Wahjono decided not guilty for Soeharto. The foundation, set up by the late Soeharto, was said to have caused state losses of US420.6 million and Rp. 186.1 billion ((US$20.2 million). The attorney accused the foundation of having distributed the fund illegally to several companies such as Sempati Air, Bank Duta, Kiani Lestari, Kiani Sakti, and Kosogoro Business Group. This fund distribution was suspected as having occurred when Soeharto was still President. The panel of judges said the fund was distributed illegally. "The foundation cannot be used for a loan or additional capital," said Wahjono. However, the judges did not find Soeharto's violated any law. "It is not proven," said Wahjono. Aswin Nurcahyo, one of panel of judges, said that as a founder and chairperson of the foundation, Soeharto should be responsible for what transpired to the foundation. Therefore, the panel found the Supersemar Foundation guilty. The court asked for compensation of $105 million and Rp. 46.4 billion and discharged it from paying the further compensation of a total of Rp. 10 trillion for immaterial losses as demanded by the prosecutors. Juan Felix Tampubolon one of Soeharto's lawyers, responded to the verdict by saying, "We will appeal." He said the lawyers could not accept that their clients had to pay the ordered amount, 25 percent of the total demanded by the prosecutors. "It is obvious the foundation did not use entire fund from the government," said Aswin. The court also asked the foundation to claim their funds from several companies that used the funds to benefit. Soeharto's attorneys responded positive to this decision. "We definitely won," said Otto Cornelius Kaligis, one of Soeharto's attorneys. However, the Supersemar Foundation disagrees with this decision. According to Juan Felix Tampubolon, it is the foundation's right to use the funds. A team of attorneys, led by Dachamer Munthe, did not comment on this. "Basically, the judges agree that there is a misuse of foundation's funds," he said. One of attorneys, Yoseph Suardi Sabda, said the decision was strange. "Why did they only find the foundation guilty and not the manager," he said. According to Yoseph, an institution cannot be established without the personnel. A civil jurist from Padjadjaran University Bandung, Isis Ikhwansyah, agreed with Yoseph. "A legal institution exists because there are personal resources," he said. If an institution does something against the law, the institution's managers should be responsible. "If it causes a state loss, its personnel should be responsible," he said. NURLIS E MEUKO | RINI KUSTIANI | EKA UTAMI APRILIA ================ Soeharto Bebas, Yayasan Supersemar Wajib Bayar Ganti Rugi Kamis, 27 Maret 2008 | 14:46 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan mantan Presiden (almarhum) Soeharto tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam gugatan perdata terhadap Soeharto dan Yayasan Supersemar yang diajukan pemerintah. "Tergugat satu (Soeharto) tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum," kata Ketua Majelis Hakim Wahjono saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (27/3). "Maka para ahli warisnya juga tidak melakukan perbuatan melawan hukum." Alasannya, kata anggota majelis hakim Aswin Nurcahyo, Soeharto sebagai pendiri dan ketua yayasan telah mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada seluruh pengurus yayasan dan pertanggungjawaban itu diterima. "Jika sudah dilaporkan, maka dia bebas karena telah mempertanggungjawabkan," katanya. Sementara tergugat dua, yakni Yayasan Supersemar diwajibkan membayar ganti rugi kepada pemerintah karena telah terbukti menyalahgunakan dana dengan cara memberi pinjaman dan menyertakan modal ke berbagai perusahaan. "Tergugat dua (Yayasan Supersemar) dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum," katanya. Majelis memerintahkan yayasan membayar ganti rugi sebesar 25 persen dari tuntutan ganti rugi yang diajukan pemerintah, yakni US$ 420 juta dan Rp 185 miliar. Menurut majelis, dalam persidangan yayasan tidak membantah telah memberikan sejumlah dana kepada beberapa perusahaan untuk dipinjamkan dan penyertaan modal. "Bahkan tergugat dua membenarkan," kata Aswin. Atas putusan tersebut, yayasan menyatakan banding. Sementara jaksa pengacara negara menyatakan pikir-pikir. Rini Kustiani =========================== Jaksa Banding atas Putusan Gugatan Perdata Soeharto Jum'at, 28 Maret 2008 | 15:24 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:Jaksa pengacara negara menyatakan akan mengajukan banding terhadap putusan dalam gugatan perdata negara melawan mantan presiden Soeharto dan yayasan Supersemar. "(Kami) nggak kalah. Kalau memang belum sesuai dengan gugatan kami, kami mengajukan banding," kata Jaksa Agung Hendarman Supandji di kantor presiden, Jumat (28/3). Kejaksaan, kata Hendarman, saat ini sedang mempelajari putusan yang membebaskan Soeharto ini. "Kami mempelajari dan kami pertimbangkan, nanti kami ajukan banding," kata Hendarman. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Wahjono kemarin membebaskan Soeharto dari tuduhan perbuatan melawan hukum. Majelis hakim membebankan kesalahan kepada Yayasan Supersemar. Karenanya yayasan diwajibkan mengganti kerugian kepada pemerintah sebesar $ 105 juta dan Rp 46 miliar. Nilai ganti rugi ini besarnya seperempat dari tuntutan ganti rugi yang diajukan pemerintah. Fanny Febiana ===========================
