** Soeharto, "Win-Win Solution" &  Guernsey & BPPC etc

Soeharto, "Win-Win Solution"
 Kompas - Jumat, 28 Maret 2008 | 01:00 WIB

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang melepaskan mantan
Presiden Soeharto, dari jeratan perbuatan melawan hukum dari Yayasan
Beasiswa Supersemar adalah win-win solution. Tidak merusak nama baik
Soeharto, tetapi juga mengembalikan uang ke negara.

Demikian dikatakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Bandung Romli Atmasasmita di Jakarta, Kamis (27/3). Ia menambahkan,
"Persoalannya, apakah uang ini sudah sesuai?"

Menurut Romli, putusan itu terkesan sebagai jalan terbaik untuk
menyelesaikan perkara Soeharto. "Untuk menimbulkan citra hukum
ditegakkan. Tetapi, ini belum usai. Masih ada pengadilan tinggi. Kita
lihat bagaimana nanti, karena putusan tersebut ada ketidaklogisan.
Soeharto sebagai Ketua Yayasan bebas dari perbuatan melawan hukum,
sedang yayasan harus mengganti kerugian negara," tuturnya.

Sedangkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung,
Wila Chandrawila S di Jakarta, Kamis, menilai, keputusan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan hal yang wajar. Karena, Soeharto memang tak
bisa dimintai pertanggungjawaban.

Meski menjadi pendiri dan pimpinan Yayasan Beasiswa Supersermar, saat
perbuatan melawan hukum itu terjadi, Undang-Undang (UU) Nomor 16 
Tahun
2001 tentang Yayasan, yang diperbarui dengan UU Nomor 28 Tahun 2004
belum berlaku.

"Dugaan perbuatan melawan hukumnya pun harus dibuktikan melalui
pengadilan pidana dulu. Tetapi, Yayasan memang bisa dikenai putusan
membayar ganti rugi," ujarnya.

Yayasan harus membayar

Sebelumnya, dalam sidang di PN Jakarta Selatan, majelis hakim yang
diketuai Wahjono dengan anggota Aswan Nurcahyo dan Edi Risdianto,
menyatakan, Soeharto sebagai pendiri dan Ketua Yayasan Beasiswa
Supersemar tak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Pertimbangan majelis hakim itu menyebutkan, Tergugat I (Soeharto) tak
terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. "Maka, ahli warisnya tak
terbukti melakukan perbuatan melawan hukum," katanya.

Majelis hakim juga memutuskan, tergugat II (Yayasan Beasiswa
Supersemar) melakukan perbuatan melawan hukum. Karena itu, harus
membayar ganti rugi kepada penggugat, yakni Pemerintah RI, sebesar 
105
juta dollar AS dan Rp 46,4 miliar.

Tim jaksa pengacara negara yang diketuai Dachamer Munthe serta kuasa
hukum tergugat, antara lain OC Kaligis, Mohamad Assegaf, Juan Felix
Tampubolon, Denny Kailimang, dan Wimboyono Seno Adji, hadir dalam
sidang itu. Juan Felix menyampaikan, Yayasan Beasiswa Supersemar
menyatakan banding.

Negara RI cq Presiden RI melalui jaksa pengacara negara menggugat
Soeharto dan Yayasan Beasiswa Supersemar. Keduanya dinilai melakukan
perbuatan melawan hukum berupa menyalurkan dana beasiswa dengan
menyalahi peruntukannya. Soeharto digugat selaku pendiri dan ketua
Yayasan Beasiswa Supersemar.

Dana yang seharusnya diberikan untuk beasiswa bagi siswa dan 
mahasiswa
yang cakap tapi kurang mampu, malah diberikan kepada beberapa
perusahaan, yaitu PT Bank Duta sebesar 420 juta dollar AS, PT Sempati
Air sebesar Rp 13,173 miliar, PT Kiani Lestari dan PT Kiani Sakti
sebesar Rp 150 miliar, PT Kalhold Utama, Essam Timber, dan PT Tanjung
Redep Hutan Tanaman Industri sebesar Rp 12,744 miliar, dan Kelompok
Usaha Kosgoro sebesar Rp 10 miliar.

Negara mengajukan ganti rugi materiil 420 juta dollar AS dan Rp 185
miliar serta ganti rugi immateriil Rp 10 triliun. Penggugat juga
mengajukan permohonan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan Gedung
Granadi, di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebutkan, berdasarkan 
Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Beasiswa Supersemar, tidak 
ada
larangan bagi yayasan untuk meminjamkan dana selama dapat 
melaksanakan
pemberian beasiswa. Sumber dana dapat dihimpun melalui kerja sama dan
kegiatan usaha lain. Yang penting, uang yang diperoleh yayasan
digunakan bagi kepentingan beasiswa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1976 tentang 
Penetapan
Penggunaan Sisa Laba Bersih Bank-bank Milik Pemerintah yang diatur
lagi dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KMK.011/1978, uang
itu hanya untuk kegiatan sosial, bukan untuk bisnis. Tindakan Yayasan
meminjamkan uang kepada perusahaan merupakan perbuatan melawan hukum.

Usai sidang, Dachamer menyatakan, akan mengkaji dahulu putusan 
majelis
hakim. "Kan ada hak untuk banding," katanya.

Juan Felix usai sidang mengatakan, tidak sependapat dengan putusan
terhadap tergugat II. "Fakta di persidangan, tak ada keuangan negara
yang masuk ke yayasan. Operasional yayasan juga tak melanggar UU,"
katanya. (idr/tra)

 Kompas - Jumat, 28 Maret 2008 | 01:00 WIB
================
Akta Perdamaian Goro Akan Dibawa ke Guernsey
Kompas - Jumat, 28 Maret 2008

Akta notarial perdamaian antara Perusahaan Umum Bulog dan PT Goro
Batara Sakti atau GBS ditandatangani Rabu pekan lalu. Rencananya, 
akta
itu akan dibawa pihak Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto,
pemilik PT GBS, ke Pengadilan Guernsey, Inggris.

Pengacara Tommy, OC Kaligis, menyatakan, perdamaian antara Perum 
Bulog
dan PT GBS akan berpengaruh terhadap perkara yang menyangkut kliennya
di Guernsey. "Akta perdamaian bisa jadi dasar untuk menarik uang itu
kembali," katanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (27/3).

Ketua Tim Jaksa Pengacara Negara Yoseph Suardi Sabda, Kamis,
menyatakan, tak ada masalah dengan rencana Kaligis membawa akta
perdamaian ke Guernsey. "Kami akan sampaikan kepada majelis hakim
bahwa masih ada beberapa perkara lain yang berkaitan dengan Tommy
Soeharto," katanya.

Perkara itu, antara lain dugaan korupsi di Badan Penyangga dan
Pemasaran Cengkeh (BPPC), PT Sempati Air, dan Petra Oil. Yoseph juga
menyampaikan, ia baru menerima pemberitahuan tentang terjadinya
perdamaian itu Kamis siang. Jaksa pengacara negara tak dilibatkan
dalam proses perdamaian.

Nuryanto, kurator PT GBS, menambahkan, dengan ditandatanganinya akta
perdamaian, maka semua pihak yang terlibat dalam perkara itu telah
mencabut pernyataan banding.

Hal lainnya, adalah segala kewajiban PT GBS kembali pada putusan
kepailitan yang ditetapkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebelumnya.
(idr)
--------------
 Kejaksaan Masih Kaji Kasus BPPC
Jum at, 28 Mar 2008 | 19:31 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Kejaksaan Agung masih mengkaji kasus dugaan
korupsi penyalahgunaan dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) 
di
Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC). "Tim sedang menyiapkan
bahan-bahan kasusnya," kata Pelaksana Harian Jaksa Agung Muda Pidana
Khusus KW. Sulatra di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jum'at (28/3).

Bahan yang disiapkan, kata dia, di antaranya hasil penyidikan para
jaksa ke beberapa daerah untuk mengetahui apakah dana bantuan
likuiditas sebesar Rp 175 miliar benar-benar disalurkan ke para 
petani
cengkeh. "Dulu kan ada uang yang dipinjam, apakah sudah dikembalikan
atau berjalan dengan baik di daerah," ujarnya.

Seperti diberitakan, Kejaksaan Agung menetapkan Hutomo Mandala Putra
alias Tommy Soeharto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi
penyalahgunaan dana KLBI di BPPC sebesar Rp 175 miliar. BPPC sendiri
dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 1992. Badan 
ini
memiliki hak untuk membeli dan menjual cengkeh petani.
Rini Kustiani
========================
 Kasus Goro-Bulog Diputus Hari Ini
Kamis, 28 Pebruari 2008 | 09:21 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Gugatan perdata pemerintah terhadap PT Goro
Batara Sakti (PT GBS) dan Tommy Soeharto akan diputus hari ini di
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Jaksa Pengacara Negara Yoseph Suardi Sabda yakin putusan ini akan
memperkuat posisi pemerintah di Pengadilan Guernsey. "Putusan hari 
ini
jelas berpengaruh, namun artinya akan menguatkan posisi pemerintah di
Guernsey," katanya saat dihubungi TEMPO, Kamis (28/2).

Kejaksaan Agung menuntut ganti rugi sebesar Rp500 miliar lebih dari
empat tergugat kasus perdata tukar guling Bulog-Goro. Yaitu PT GBS,
Tommy Soeharto, Direktur PT GBS Ricardo Gelael, dan mantan Kabulog
Bedu Amang.

Sebelumnya, Pengadilan Guernsey mensyaratkan kepada pemerintah
Indonesia agar membuktikan bahwa Tommy Soeharto memang bermasalah di
dalam negeri. Melalui gugatan ini, pemerintah Indonesia mencoba
membuktikan jika memang putra bungsu almarhum Soeharto ini 
bermasalah.

Di Guernsey, Pemerintah Indonesia melakukan intervensi terhadap
sengketa dana milik Tommy Soeharto yang disimpan di Banque Nationale
de Paribas. Aset yang disengketakan senilai 36 Juta Euro yang saat 
ini
statusnya dibekukan oleh Pengadilan Guernsey. Pasalnya, dana tersebut
dicurigai pihak Bank berasal dari sumber yang bermasalah.

Menurut Yoseph, putusan seputar sengketa aset Tommy Soeharto dan
Pemerintah di Pengadilan Guernsey dijadwalkan akan diputuskan pada
Bulan Maret ini.

Sandy Indra Pratama
================
 Soeharto Family Wins Supersemar Case
Friday, 28 March, 2008 | 14:52 WIB

TEMPO Interactive, Jakarta: The panel of judges of the South Jakarta
District Court rejected the state's complaint of the late former
President Soeharto about misuse of funds of the Supersemar 
foundation.
Presiding judge Wahjono decided not guilty for Soeharto.

The foundation, set up by the late Soeharto, was said to have caused
state losses of US420.6 million and Rp. 186.1 billion ((US$20.2
million). The attorney accused the foundation of having distributed
the fund illegally to several companies such as Sempati Air, Bank
Duta, Kiani Lestari, Kiani Sakti, and Kosogoro Business Group. This
fund distribution was suspected as having occurred when Soeharto was
still President.

The panel of judges said the fund was distributed illegally. "The
foundation cannot be used for a loan or additional capital," said
Wahjono. However, the judges did not find Soeharto's violated any 
law.
"It is not proven," said Wahjono.

Aswin Nurcahyo, one of panel of judges, said that as a founder and
chairperson of the foundation, Soeharto should be responsible for 
what
transpired to the foundation. Therefore, the panel found the
Supersemar Foundation guilty.

The court asked for compensation of $105 million and Rp. 46.4 billion
and discharged it from paying the further compensation of a total of
Rp. 10 trillion for immaterial losses as demanded by the prosecutors.

Juan Felix Tampubolon one of Soeharto's lawyers, responded to the
verdict by saying, "We will appeal." He said the lawyers could not
accept that their clients had to pay the ordered amount, 25 percent 
of
the total demanded by the prosecutors.

"It is obvious the foundation did not use entire fund from the
government," said Aswin.

The court also asked the foundation to claim their funds from several
companies that used the funds to benefit.
Soeharto's attorneys responded positive to this decision. "We
definitely won," said Otto Cornelius Kaligis, one of Soeharto's
attorneys.

However, the Supersemar Foundation disagrees with this decision.

According to Juan Felix Tampubolon, it is the foundation's right to
use the funds.

A team of attorneys, led by Dachamer Munthe, did not comment on this.
"Basically, the judges agree that there is a misuse of foundation's
funds," he said.

One of attorneys, Yoseph Suardi Sabda, said the decision was strange.
"Why did they only find the foundation guilty and not the manager," 
he
said. According to Yoseph, an institution cannot be established
without the personnel.

A civil jurist from Padjadjaran University Bandung, Isis Ikhwansyah,
agreed with Yoseph. "A legal institution exists because there are
personal resources," he said.

If an institution does something against the law, the institution's
managers should be responsible. "If it causes a state loss, its
personnel should be responsible," he said.

NURLIS E MEUKO | RINI KUSTIANI | EKA UTAMI APRILIA
================
 Soeharto Bebas, Yayasan Supersemar Wajib Bayar Ganti Rugi
Kamis, 27 Maret 2008 | 14:46 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan menyatakan mantan Presiden (almarhum) Soeharto tidak terbukti
melakukan perbuatan melawan hukum dalam gugatan perdata terhadap
Soeharto dan Yayasan Supersemar yang diajukan pemerintah.

"Tergugat satu (Soeharto) tidak terbukti melakukan perbuatan melawan
hukum," kata Ketua Majelis Hakim Wahjono saat membacakan putusan di
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (27/3). "Maka para ahli
warisnya juga tidak melakukan perbuatan melawan hukum."

Alasannya, kata anggota majelis hakim Aswin Nurcahyo, Soeharto 
sebagai
pendiri dan ketua yayasan telah mempertanggungjawabkan perbuatannya
kepada seluruh pengurus yayasan dan pertanggungjawaban itu diterima.
"Jika sudah dilaporkan, maka dia bebas karena telah
mempertanggungjawabkan," katanya.

Sementara tergugat dua, yakni Yayasan Supersemar diwajibkan membayar
ganti rugi kepada pemerintah karena telah terbukti menyalahgunakan
dana dengan cara memberi pinjaman dan menyertakan modal ke berbagai
perusahaan. "Tergugat dua (Yayasan Supersemar) dinyatakan terbukti
melakukan perbuatan melawan hukum," katanya.

Majelis memerintahkan yayasan membayar ganti rugi sebesar 25 persen
dari tuntutan ganti rugi yang diajukan pemerintah, yakni US$ 420 juta
dan Rp 185 miliar. Menurut majelis, dalam persidangan yayasan tidak
membantah telah memberikan sejumlah dana kepada beberapa perusahaan
untuk dipinjamkan dan penyertaan modal. "Bahkan tergugat dua
membenarkan," kata Aswin.

Atas putusan tersebut, yayasan menyatakan banding. Sementara jaksa
pengacara negara menyatakan pikir-pikir.

Rini Kustiani
===========================
 Jaksa Banding atas Putusan Gugatan Perdata Soeharto
Jum'at, 28 Maret 2008 | 15:24 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Jaksa pengacara negara menyatakan akan
mengajukan banding terhadap putusan dalam gugatan perdata negara
melawan mantan presiden Soeharto dan yayasan Supersemar.

"(Kami) nggak kalah. Kalau memang belum sesuai dengan gugatan kami,
kami mengajukan banding," kata Jaksa Agung Hendarman Supandji di
kantor presiden, Jumat (28/3).

Kejaksaan, kata Hendarman, saat ini sedang mempelajari putusan yang
membebaskan Soeharto ini. "Kami mempelajari dan kami pertimbangkan,
nanti kami ajukan banding," kata Hendarman.

Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Wahjono kemarin
membebaskan Soeharto dari tuduhan perbuatan melawan hukum. Majelis
hakim membebankan kesalahan kepada Yayasan Supersemar.

Karenanya yayasan diwajibkan mengganti kerugian kepada pemerintah
sebesar $ 105 juta dan Rp 46 miliar. Nilai ganti rugi ini besarnya
seperempat dari tuntutan ganti rugi yang diajukan pemerintah.

Fanny Febiana
===========================


Kirim email ke