http://www.padangekspres.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1598&Itemid=61


      Pelajaran dari Lasha
      Oleh: Suyadi, S.Pd., M.A  
     


      Jumat, 28 Maret 2008 
      Penulis teringat seorang teman lama yang warganegara Tibet, Tsering 
Dhundup namanya. Seorang anak muda yang menjabat sebagai ketua Tibetan Youth 
Congress di India, mereka menyebutnya dengan The Exile Government, dengan 
Dharamsala (sebuah kota di Negara Bagian Himachal Pradesh) sebagai pusat 
pemerintahan Tibet di India.

      Pertemuan yang bukan suatu kebetulan. World Organization of Students and 
Youth (WOSY) yang diselenggarakan dari tanggal 4 hingga 6 Januari 2006 di kota 
industri Mumbay, India menjadi sebuah kesempatan bagi para pelajar dan pemuda 
se-Asia Selatan dan Asia Tenggara untuk curhat atas segala macam hal yang 
terjadi di negara masing-masing. Terutama sekali dalam hal pendidikan dan 
kebudayaan. Tema utama pada pertemuan itu adalah: WORLD IS A FAMILY (South & 
South-East Asian Youth Conference).


      Derita Tibet

      Dalam salah satu agenda dari pertemuan itu dihadiri oleh seorang menteri 
yaitu Menteri Pendidikan Tibet di India. Perlu kita ketahui juga bahwa The 
Exile Government of Tibet ini mempunyai kelengkapan komponen layaknya sebuah 
negara. Sayangnya Penulis lupa mencatat nama menteri. Dalam sambutannya, beliau 
meminta para warganegara Tibet di India untuk tetap menjalin kebersamaan, 
kesatuan, peningkatan pengetahuan yang tanpa batas serta tetap merasa sebagai 
orang Tibet. Artinya, mereka tetap memperjuangkan kebebasan Tibet dari 
penjajahan China namun dengan cara-cara yang damai. Meskipun seringkali terjadi 
demonstrasi yang dilaksanakan oleh pelajar-pelajar Tibet di India namun tidak 
sampai membuat kekacauan-kekacauan terhadap masyarakat sekitar. Beliau 
menekankan kebebasan rohani atas nama Tibet (bebas secara de jure) meskipun 
raga terkungkung oleh Pemerintah China (secara de facto).


      Sebuah kebebasan yang terdengar sangat semu; dimana mereka merindukan 
kebebasan secara penuh namun dalam kenyataannya mereka terbelenggu, dan 
keterbelengguan itu terasa hingga mereka sampai di India sekalipun. Anak muda 
Tibet terkenal cukup ulet dalam belajar dan juga mempromosikan negaranya untuk 
merdeka suatu saat nanti.

      Secara terpisah Penulis mendengar secara langsung ungkapan teman lama 
tadi (Tsering Dhundup) ketua Konggres  Pemuda Tibet saat itu: Orang-orang Tibet 
asli merupakan masyarakat nomor dua di negerinya sendiri. Dimana posisi-posisi 
penting dalam pemerintahan diisi oleh orang-orang China sedangkan orang Tibet 
hanya mempunyai peluang sebagai pelayan, penjaga malam, penjaga toko serta 
sebagai pekerja produksi yang selalu diawasi gerak-geriknya. Mereka (pemerintah 
China) selalu curiga terhadap kegiatan yang dilakukan oleh etnis Tibet. Bahkan 
dalam hal pendidikan pun mereka tidak diperkenankan mencapai pendidikan 
setingakat perguruan tinggi.

      Terasa miris mendengarkan pemaparannya  saat itu. Tapi itulah kenyataan 
yang mereka hadapi hingga saat ini. Hampir sama mirisnya ketika Penulis 
mendengar pemaparan dari Tashi Tangzam, seorang anggota Konggres Wanita Tibet 
yang lebih meng-exspose sisi kewanitaan, seringkali terjadi pelecehan terhadap 
wanita-wanita Tibet. Dan ungkapan benci terhadap China itu terbukti ketika dia 
melihat seorang pelajar yang berasal dari China, sepertinya mereka jijik 
melihatnya.

      Dilema China
      Sejak dideklarasikannya China sebagai Republik Rakyat China oleh Mao 
Zedong tahun 1949, China tidak pernah menganggap bahwa  Tibet adalah sebuah 
negara merdeka namun merupakan sebuah wilayah yang diberikan otonomi khusus. 
Oleh sebab itu setiap usaha untuk memisahkan diri dari RRC selalu dijawab 
dengan senjata yang bertujuan untuk meredam hasrat untuk merdeka bagi warga 
Tibet. Terlebih lagi saat ini China mulai membangun citra baik dengan 
mencanangkan sebagai negara yang kuat dalam segala hal. Keamanan tentunya 
menjadi prioritas untuk membangun citra tersebut. China yang kuat akan mereka 
buktikan dalam pesta olympiade yang akan dilaksanakan beberapa minggu ke depan.

      Demonstrasi terbesar yang terjadi di Lhasa pada hari Jum'at Maret 2008 
itu cukup membuat China was-was akan keamanan penyelenggaraan Olympiade di 
Beijing tahun ini, dan untuk meminimalisir situasi tersebut tentunya 
pembohongan media massa menjadi satu cara. Sepuluh orang tewas dalam kerusuhan 
itu menurut versi pemerintah, sedangkan versi pemerintah Tibet di pengasingan 
mengatakan korban mencapai angka 80 orang. Cara yang mirip dilakukan juga oleh 
Pemerintah Orde Baru untuk membungkam aksi sebagai akibat dari ekspose media 
massa yang telanjang.

      Banyak negara di Eropa dan juga Amerika mengutuk aksi Pemerintah China 
yang menggunakan senjata dalam meredam para demonstran di Lhasa. Namun seperti 
biasa Pemerintah China tidak begitu menggubris kecaman dari negara lain atas 
apa yang mereka lakukan terhadap kedaulatannya sendiri, meskipun tindakan itu 
melanggar hak asasi manusia. Bahkan mereka melontarkan propaganda saingan 
dengan mengatakan bahwa  ada negara-negara lain yang tidak ingin melihat China 
menjadi negara kuat. Dengan demikian mereka menganggap tindakan mereka benar, 
demi keutuhan wilayah China yang besar dan kuat. Sebuah keteguhan yang 
dilematis.

      Keteguhan seperti inilah yang dilakukan oleh Presiden Suharto; demi 
menyelamatkan ribuan orang tak apalah mengorbankan segelintir orang. Memang 
dilematis terasa. Sebab segelintir orang tersebut bila dibiarkan 
tindak-tanduknya akan menindas hak asasi manusia lainnya yang tidak tahu 
apa-apa. Untuk itu pemerintah harus tegas, seperti yang saat ini ditunjukkan 
oleh Pemerintah China.

      Memang penyelesaian yang dialogis merupakan sebuah jalan yang suci namun 
tetap bukan merupakan sebuah solusi yang mumpuni untuk membuat warga Tibet yang 
masih merasa bukan orang China. Mereka tetap merasa orang Tibet bukan orang 
China, sehingga keinginan untuk melepaskan diri dari China tetap di hati 
mereka. Sedangkan Pemerintah China juga tetap merasa bahwa Tibet adalah China, 
sehingga dua kutub itu hanya baik (damai) diatas kertas tidak menyentuh ke hati 
masing-masing pihak. Mungkin ada kesamaannya dalam hal ini antara Pemerintah RI 
dengan GAM; yang notabene damai diatas sebuah kertas yang ditandatangani di 
Helsinki, Finlandia. Sebelum hati warga Aceh merasa bahwa Indonesia adalah Aceh 
dan Aceh adalah Indonesia resiko untuk merobek kertas Helsinki itu masih ada.

      Semoga saja derita di Lhasa menjadikan pelajaran bagi kita semua untuk 
tetap menjaga satu kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Tentunya pemerintahan yang kuat tetap menjadi cita-cita mulia bagi kita semua. 
Sehingga derita Tsering Dhundup dan kawan-kawan di Dharamsala (India) tidak 
terjadi di negeri tercinta ini.

      Suyadi
      Pemerhati Masalah-Masalah Sosial Politik
      Alumnus University of Pune, India
     

Kirim email ke