http://www.padangekspres.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1598&Itemid=61
Pelajaran dari Lasha
Oleh: Suyadi, S.Pd., M.A
Jumat, 28 Maret 2008
Penulis teringat seorang teman lama yang warganegara Tibet, Tsering
Dhundup namanya. Seorang anak muda yang menjabat sebagai ketua Tibetan Youth
Congress di India, mereka menyebutnya dengan The Exile Government, dengan
Dharamsala (sebuah kota di Negara Bagian Himachal Pradesh) sebagai pusat
pemerintahan Tibet di India.
Pertemuan yang bukan suatu kebetulan. World Organization of Students and
Youth (WOSY) yang diselenggarakan dari tanggal 4 hingga 6 Januari 2006 di kota
industri Mumbay, India menjadi sebuah kesempatan bagi para pelajar dan pemuda
se-Asia Selatan dan Asia Tenggara untuk curhat atas segala macam hal yang
terjadi di negara masing-masing. Terutama sekali dalam hal pendidikan dan
kebudayaan. Tema utama pada pertemuan itu adalah: WORLD IS A FAMILY (South &
South-East Asian Youth Conference).
Derita Tibet
Dalam salah satu agenda dari pertemuan itu dihadiri oleh seorang menteri
yaitu Menteri Pendidikan Tibet di India. Perlu kita ketahui juga bahwa The
Exile Government of Tibet ini mempunyai kelengkapan komponen layaknya sebuah
negara. Sayangnya Penulis lupa mencatat nama menteri. Dalam sambutannya, beliau
meminta para warganegara Tibet di India untuk tetap menjalin kebersamaan,
kesatuan, peningkatan pengetahuan yang tanpa batas serta tetap merasa sebagai
orang Tibet. Artinya, mereka tetap memperjuangkan kebebasan Tibet dari
penjajahan China namun dengan cara-cara yang damai. Meskipun seringkali terjadi
demonstrasi yang dilaksanakan oleh pelajar-pelajar Tibet di India namun tidak
sampai membuat kekacauan-kekacauan terhadap masyarakat sekitar. Beliau
menekankan kebebasan rohani atas nama Tibet (bebas secara de jure) meskipun
raga terkungkung oleh Pemerintah China (secara de facto).
Sebuah kebebasan yang terdengar sangat semu; dimana mereka merindukan
kebebasan secara penuh namun dalam kenyataannya mereka terbelenggu, dan
keterbelengguan itu terasa hingga mereka sampai di India sekalipun. Anak muda
Tibet terkenal cukup ulet dalam belajar dan juga mempromosikan negaranya untuk
merdeka suatu saat nanti.
Secara terpisah Penulis mendengar secara langsung ungkapan teman lama
tadi (Tsering Dhundup) ketua Konggres Pemuda Tibet saat itu: Orang-orang Tibet
asli merupakan masyarakat nomor dua di negerinya sendiri. Dimana posisi-posisi
penting dalam pemerintahan diisi oleh orang-orang China sedangkan orang Tibet
hanya mempunyai peluang sebagai pelayan, penjaga malam, penjaga toko serta
sebagai pekerja produksi yang selalu diawasi gerak-geriknya. Mereka (pemerintah
China) selalu curiga terhadap kegiatan yang dilakukan oleh etnis Tibet. Bahkan
dalam hal pendidikan pun mereka tidak diperkenankan mencapai pendidikan
setingakat perguruan tinggi.
Terasa miris mendengarkan pemaparannya saat itu. Tapi itulah kenyataan
yang mereka hadapi hingga saat ini. Hampir sama mirisnya ketika Penulis
mendengar pemaparan dari Tashi Tangzam, seorang anggota Konggres Wanita Tibet
yang lebih meng-exspose sisi kewanitaan, seringkali terjadi pelecehan terhadap
wanita-wanita Tibet. Dan ungkapan benci terhadap China itu terbukti ketika dia
melihat seorang pelajar yang berasal dari China, sepertinya mereka jijik
melihatnya.
Dilema China
Sejak dideklarasikannya China sebagai Republik Rakyat China oleh Mao
Zedong tahun 1949, China tidak pernah menganggap bahwa Tibet adalah sebuah
negara merdeka namun merupakan sebuah wilayah yang diberikan otonomi khusus.
Oleh sebab itu setiap usaha untuk memisahkan diri dari RRC selalu dijawab
dengan senjata yang bertujuan untuk meredam hasrat untuk merdeka bagi warga
Tibet. Terlebih lagi saat ini China mulai membangun citra baik dengan
mencanangkan sebagai negara yang kuat dalam segala hal. Keamanan tentunya
menjadi prioritas untuk membangun citra tersebut. China yang kuat akan mereka
buktikan dalam pesta olympiade yang akan dilaksanakan beberapa minggu ke depan.
Demonstrasi terbesar yang terjadi di Lhasa pada hari Jum'at Maret 2008
itu cukup membuat China was-was akan keamanan penyelenggaraan Olympiade di
Beijing tahun ini, dan untuk meminimalisir situasi tersebut tentunya
pembohongan media massa menjadi satu cara. Sepuluh orang tewas dalam kerusuhan
itu menurut versi pemerintah, sedangkan versi pemerintah Tibet di pengasingan
mengatakan korban mencapai angka 80 orang. Cara yang mirip dilakukan juga oleh
Pemerintah Orde Baru untuk membungkam aksi sebagai akibat dari ekspose media
massa yang telanjang.
Banyak negara di Eropa dan juga Amerika mengutuk aksi Pemerintah China
yang menggunakan senjata dalam meredam para demonstran di Lhasa. Namun seperti
biasa Pemerintah China tidak begitu menggubris kecaman dari negara lain atas
apa yang mereka lakukan terhadap kedaulatannya sendiri, meskipun tindakan itu
melanggar hak asasi manusia. Bahkan mereka melontarkan propaganda saingan
dengan mengatakan bahwa ada negara-negara lain yang tidak ingin melihat China
menjadi negara kuat. Dengan demikian mereka menganggap tindakan mereka benar,
demi keutuhan wilayah China yang besar dan kuat. Sebuah keteguhan yang
dilematis.
Keteguhan seperti inilah yang dilakukan oleh Presiden Suharto; demi
menyelamatkan ribuan orang tak apalah mengorbankan segelintir orang. Memang
dilematis terasa. Sebab segelintir orang tersebut bila dibiarkan
tindak-tanduknya akan menindas hak asasi manusia lainnya yang tidak tahu
apa-apa. Untuk itu pemerintah harus tegas, seperti yang saat ini ditunjukkan
oleh Pemerintah China.
Memang penyelesaian yang dialogis merupakan sebuah jalan yang suci namun
tetap bukan merupakan sebuah solusi yang mumpuni untuk membuat warga Tibet yang
masih merasa bukan orang China. Mereka tetap merasa orang Tibet bukan orang
China, sehingga keinginan untuk melepaskan diri dari China tetap di hati
mereka. Sedangkan Pemerintah China juga tetap merasa bahwa Tibet adalah China,
sehingga dua kutub itu hanya baik (damai) diatas kertas tidak menyentuh ke hati
masing-masing pihak. Mungkin ada kesamaannya dalam hal ini antara Pemerintah RI
dengan GAM; yang notabene damai diatas sebuah kertas yang ditandatangani di
Helsinki, Finlandia. Sebelum hati warga Aceh merasa bahwa Indonesia adalah Aceh
dan Aceh adalah Indonesia resiko untuk merobek kertas Helsinki itu masih ada.
Semoga saja derita di Lhasa menjadikan pelajaran bagi kita semua untuk
tetap menjaga satu kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tentunya pemerintahan yang kuat tetap menjadi cita-cita mulia bagi kita semua.
Sehingga derita Tsering Dhundup dan kawan-kawan di Dharamsala (India) tidak
terjadi di negeri tercinta ini.
Suyadi
Pemerhati Masalah-Masalah Sosial Politik
Alumnus University of Pune, India