http://isola-pos.upi.edu/news/berita.php?id=20

29 Jan 2008

Kekerasan Terhadap Ahmadiyah, Bisakah Dimaklumi?


Bumi Siliwangi, IPO- 
Kajian Islam Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia atau KALAM UPI tidak 
membenarkan kekerasan yang dilakukan sebagian warga terhadap jamaah Ahmadiyah. 
Namun, itu semua merupakan efek dari kemarahan warga atas ketidaktegasan 
pemerintah dan aparat untuk menindak egas pelarangan ajaran Ahmadiyah, dan itu 
sebuah kewajaran dari kekecewaan warga terhadap aparat pemerintah.

Demikian yang diungkapkan Sekretaris Jendral (Sekjen) KALAM UPI, Taufik Rizky 
ketika ditemui oleh Isola Pos Online di ruang sekretariatnya, Sabtu, 26 Januari 
2008 lalu, disela-sela maraknya isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atas 
jamaah Ahmadiyah yang sering didiskusikan oleh KALAM. "Sebenarnya Majelis Ulama 
Indonesia atau MUI juga mengatakan, bahwa yang melakukan penyerangan terhadap 
Jamaah Ahmadiyah adalah sekelompok orang yang tidak jelas mengatasnamakan 
Islam, seperti yang terjadi di daerah Kuningan," sambungnya.

Taufik memaparkan, bahwa kalau dilihat dari ajaran Islam sendiri merupakan 
sebuah keharusan untuk melakukan penyerangan terhadap mereka karena termasuk 
murtad dari akidah Islam. Kalau Ahmadiyah membuat Agama (tidak ada embel-embel 
Islam-red) lanjut Taufik, silahkan saja, tapi dalam konteks hukum Indonesia 
yang diakui hanya lima Agama saja.

Secara terpisah, Sekretaris Umum Koordinator Komisariat Himpunan Mahasiswa 
Islam Universitas Pendidikan Indonesia (Korkom HMI UPI), Ade Candra mengatakan, 
masalah keyakinan bersifat rasional dan melalui proses pengetahuan, salah satu 
metodenya melalui diskusi bukan melalui jalur kekerasan, berbeda dengan 
permasalahan fikih melalui teks periwayatan. "Bila Jamaah Ahmadiyah diserang 
seperti itu, yang terjadi bukannya hilang keyakiannya malah mereka tambah 
yakin," ujarnya.

Ade menjelaskan, yang dimaksud dengan sesat itu bila sudah keluar dari jalur 
pokoknya, kesalahan dalam Ahmadiyah, kata Ade Candra terletak pada konsep 
kenabiannya, sedangkan permasalahan ibadahnya sama dengan Islam yang lain. 
"Yang menjadi pertanyaan, apakah Mirza Ghulam Ahmad yang mendeklarasikan 
dirinya nabi atau Jamaahnya yang mengangkat dia menjadi nabi," sambungnya. 
"Sekarang kan yang menetukan sesat atau tidaknya tergantung kebijakan MUI, yang 
dijadikan rujukan," tambahnya.

Kembali pada permasalahan keyakinan, Ade menegaskan, keyakinan berawal dari 
pengetahuan yang bersifat rasional, sehingga tidak ada yang bisa menyalahkan 
seseorang memiliki keyakinan terhadap sesuatu, apalagi mengadili dan melakukan 
penyerangan secara fisik. 
[Rudini] 

Kirim email ke