http://isola-pos.upi.edu/news/berita.php?id=20
29 Jan 2008 Kekerasan Terhadap Ahmadiyah, Bisakah Dimaklumi? Bumi Siliwangi, IPO- Kajian Islam Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia atau KALAM UPI tidak membenarkan kekerasan yang dilakukan sebagian warga terhadap jamaah Ahmadiyah. Namun, itu semua merupakan efek dari kemarahan warga atas ketidaktegasan pemerintah dan aparat untuk menindak egas pelarangan ajaran Ahmadiyah, dan itu sebuah kewajaran dari kekecewaan warga terhadap aparat pemerintah. Demikian yang diungkapkan Sekretaris Jendral (Sekjen) KALAM UPI, Taufik Rizky ketika ditemui oleh Isola Pos Online di ruang sekretariatnya, Sabtu, 26 Januari 2008 lalu, disela-sela maraknya isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atas jamaah Ahmadiyah yang sering didiskusikan oleh KALAM. "Sebenarnya Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga mengatakan, bahwa yang melakukan penyerangan terhadap Jamaah Ahmadiyah adalah sekelompok orang yang tidak jelas mengatasnamakan Islam, seperti yang terjadi di daerah Kuningan," sambungnya. Taufik memaparkan, bahwa kalau dilihat dari ajaran Islam sendiri merupakan sebuah keharusan untuk melakukan penyerangan terhadap mereka karena termasuk murtad dari akidah Islam. Kalau Ahmadiyah membuat Agama (tidak ada embel-embel Islam-red) lanjut Taufik, silahkan saja, tapi dalam konteks hukum Indonesia yang diakui hanya lima Agama saja. Secara terpisah, Sekretaris Umum Koordinator Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Pendidikan Indonesia (Korkom HMI UPI), Ade Candra mengatakan, masalah keyakinan bersifat rasional dan melalui proses pengetahuan, salah satu metodenya melalui diskusi bukan melalui jalur kekerasan, berbeda dengan permasalahan fikih melalui teks periwayatan. "Bila Jamaah Ahmadiyah diserang seperti itu, yang terjadi bukannya hilang keyakiannya malah mereka tambah yakin," ujarnya. Ade menjelaskan, yang dimaksud dengan sesat itu bila sudah keluar dari jalur pokoknya, kesalahan dalam Ahmadiyah, kata Ade Candra terletak pada konsep kenabiannya, sedangkan permasalahan ibadahnya sama dengan Islam yang lain. "Yang menjadi pertanyaan, apakah Mirza Ghulam Ahmad yang mendeklarasikan dirinya nabi atau Jamaahnya yang mengangkat dia menjadi nabi," sambungnya. "Sekarang kan yang menetukan sesat atau tidaknya tergantung kebijakan MUI, yang dijadikan rujukan," tambahnya. Kembali pada permasalahan keyakinan, Ade menegaskan, keyakinan berawal dari pengetahuan yang bersifat rasional, sehingga tidak ada yang bisa menyalahkan seseorang memiliki keyakinan terhadap sesuatu, apalagi mengadili dan melakukan penyerangan secara fisik. [Rudini]
