Media Indonesia
Rabu, 02 April 2008 07:21 WIB

Bukan Republik Lapindo Brantas
Ditulis oleh : M Fadjroel Rachman, Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan 
Negara Kesejahteraan (Pedoman Indonesia)
Tuan Presiden, keputusan Anda mengeluarkan Rp700 miliar dari anggaran 
pendapatan dan belanja negara (perubahan 2008) untuk membayar ganti rugi korban 
semburan lumpur Lapindo sungguh merusak keadilan, akal sehat, dan hati nurani 
di republik ini. Teramat ironis dan salah, atas nama Republik Indonesia, Anda 
mengganti kerugian semua kesalahan PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur. 
Sesungguhnya, PT Lapindo Brantas harus bertanggung jawab atas semua kesalahan, 
itu saja.

Tuan Presiden, sekarang rakyat bergulat dengan kemiskinan dan impitan kesulitan 
hidup. Rakyat cemas akan masa depan mereka karena pemerintah mesti berhemat dan 
akan memotong subsidi BBM serta listrik. Tetapi pada Rabu (27/2) dengan 
mudahnya Anda meneken kebijakan yang menguntungkan pemilik PT Lapindo Brantas. 
Sudahkah Anda menyimak, empat anak berusia di bawah lima tahun atau balita 
penderita gizi buruk di Kabupaten Lebak, Banten, meninggal dunia (5/2). 
Kematian itu menambah daftar panjang balita yang meninggal dunia sepanjang tiga 
tahun Anda berkuasa. Lupakah Anda pada Slamet yang menggantung diri karena 
gejolak harga kedelai yang menghancurkan usaha kecilnya, atau Daeng Basse, 27, 
yang sedang hamil lima bulan dan seorang balitanya, Fahril, 4, meninggal Jumat 
(29/2) siang karena lapar dan miskin. Kenapa Rp700 miliar tidak dikeluarkan 
untuk Basse, Slamet, dan sejawatnya serta empat balita di Lebak, Banten, yang 
sengsara sejak Multatuli (1856)?

Tawanan korporatokrasi

Tuan Presiden, keputusan Anda mengeluarkan uang Rp700 miliar dari kas negara 
membuat Republik Indonesia menjadi tawanan korporasi, tawanan korporatokrasi 
tepatnya. Berapa lama lagi semburan lumpur Lapindo, 10 atau 30 tahun? Apakah 
republik, dan generasi anak saya Mahatma, 11, dan Krishna, 9, harus menanggung 
kesalahan PT Lapindo Brantas juga? Apa yang membuat PT Lapindo Brantas begitu 
istimewa di mata Anda, apakah karena pemiliknya? Seharusnya semua warga negara 
istimewa karena kita hidup dalam sebuah republik konstitusional. Tak ada 
bedanya, Slamet dari Pandeglang maupun Aburizal Bakrie, pemilik PT Lapindo 
Brantas. Bila Tuhan berkehendak dan nasibnya bertukar, misalnya Slamet pemilik 
PT Lapindo Brantas dan Aburizal Bakrie atau Anda dan istri Anda adalah Slamet 
yang malang, semua hak dan kewajibannya serupa sebagai warga negara. Negara 
mesti menjamin hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya mereka 
semua, tanpa kecuali.

Tuan Presiden, pemerintah hanyalah regulator semua kegiatan publik, termasuk 
aktivitas korporasi dan menegakkan hukum bila terjadi pelanggaran hukum. 
Pemerintah tak boleh tunduk kepada kepentingan individu atau korporasi manapun. 
Tentu saja Aburizal Bakrie konglomerat nomor satu Indonesia beraset US5,4 
miliar (Forbes Asia, 2007) dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, 
mengangguk setuju dalam rapat terbatas yang Anda pimpin dengan keputusan yang 
menguntungkan grup usaha mereka. Conflict of interest semacam itulah yang 
merusak demokrasi yang susah payah kita bangun selama 10 tahun. Ketika penguasa 
dan pengusaha berkumpul di satu tangan, akan menjelma Leviathan. Publik pun 
pasti akan curiga tak habis-habisnya, keterkaitan Lapindo Brantas dengan 
Aburizal Bakrie serta kepentingan Presiden sendiri. Kecuali Aburizal Bakrie 
mengundurkan diri/diberhentikan dari Kabinet Indonesia Bersatu. Sebab sangat 
melecehkan akal sehat, pihak berkepentingan, atas nama jabatan negara, ikut 
serta mengambil keputusan terhadap nasib perusahaan miliknya sendiri.

Batalkan keputusan

Tuan Presiden, tidak ada jalan lain, keragu-raguan adalah kejahatan di tengah 
kemiskinan dan kesengsaraan rakyat. Membatalkan keputusan mengeluarkan uang 
rakyat Rp700 miliar untuk melindungi korporasi bermasalah, apa pun alasannya, 
akan membuktikan kepada siapakah sebenarnya presiden ataupun pemerintah 
berpihak. Pembangunan ekonomi yang bertumpu pada konglomerasi, tersentralisasi 
pada 150-200 konglomerat adalah pola pembangunan rezim Soeharto-Orde Baru. 
Hanya posisi konglomerat saling bertukar sekarang ini, dulu nomor wahid Lim 
Sioe Liong sekarang Aburizal Bakrie. Hasilnya, ketimpangan ekonomi, kemiskinan 
akut, dan totaliterisme politik, serta ketidakacuhan terhadap korban 
sosial-ekonomi. Apakah, Tuan Presiden ingin merevitalisasi Soehartoisme tanpa 
Soeharto? Sejarah akan melawannya.

Tuan Presiden, Bapak dan Ibu pendiri bangsa ini mencita-citakan Republik 
Indonesia yang 'melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan sosial'. Karena alasan itulah, ratusan suku 
bangsa dan 270 juta warga negara bersedia hidup bersama mewujudkan cita-cita 
tersebut. Tetapi, apabila pemerintah mengkhianatinya demi akumulasi kapital 
korporatokrasi, demi 150-200 konglomerasi lama, tak ada lagi alasan untuk hidup 
bersama. Tak masuk akal hidup bersama dalam kesengsaraan, penghinaan, dan 
ketidakadilan.

Tuan Presiden, demi rakyat yang masih percaya pada republik konstitusional, 
batalkanlah sekarang juga keputusan Anda untuk mengeluarkan uang rakyat Rp700 
miliar dari APBN-P (2008) itu untuk Lapindo Brantas. Gunakanlah sesuai dengan 
cita-cita para Bapak dan Ibu pendiri bangsa. Karena kami semua yakin, semoga 
Anda juga yakin, Republik Indonesia ini bukanlah Republik Lapindo Brantas.

Kirim email ke