Media Indonesia Rabu, 02 April 2008 07:21 WIB
Bukan Republik Lapindo Brantas Ditulis oleh : M Fadjroel Rachman, Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedoman Indonesia) Tuan Presiden, keputusan Anda mengeluarkan Rp700 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja negara (perubahan 2008) untuk membayar ganti rugi korban semburan lumpur Lapindo sungguh merusak keadilan, akal sehat, dan hati nurani di republik ini. Teramat ironis dan salah, atas nama Republik Indonesia, Anda mengganti kerugian semua kesalahan PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur. Sesungguhnya, PT Lapindo Brantas harus bertanggung jawab atas semua kesalahan, itu saja. Tuan Presiden, sekarang rakyat bergulat dengan kemiskinan dan impitan kesulitan hidup. Rakyat cemas akan masa depan mereka karena pemerintah mesti berhemat dan akan memotong subsidi BBM serta listrik. Tetapi pada Rabu (27/2) dengan mudahnya Anda meneken kebijakan yang menguntungkan pemilik PT Lapindo Brantas. Sudahkah Anda menyimak, empat anak berusia di bawah lima tahun atau balita penderita gizi buruk di Kabupaten Lebak, Banten, meninggal dunia (5/2). Kematian itu menambah daftar panjang balita yang meninggal dunia sepanjang tiga tahun Anda berkuasa. Lupakah Anda pada Slamet yang menggantung diri karena gejolak harga kedelai yang menghancurkan usaha kecilnya, atau Daeng Basse, 27, yang sedang hamil lima bulan dan seorang balitanya, Fahril, 4, meninggal Jumat (29/2) siang karena lapar dan miskin. Kenapa Rp700 miliar tidak dikeluarkan untuk Basse, Slamet, dan sejawatnya serta empat balita di Lebak, Banten, yang sengsara sejak Multatuli (1856)? Tawanan korporatokrasi Tuan Presiden, keputusan Anda mengeluarkan uang Rp700 miliar dari kas negara membuat Republik Indonesia menjadi tawanan korporasi, tawanan korporatokrasi tepatnya. Berapa lama lagi semburan lumpur Lapindo, 10 atau 30 tahun? Apakah republik, dan generasi anak saya Mahatma, 11, dan Krishna, 9, harus menanggung kesalahan PT Lapindo Brantas juga? Apa yang membuat PT Lapindo Brantas begitu istimewa di mata Anda, apakah karena pemiliknya? Seharusnya semua warga negara istimewa karena kita hidup dalam sebuah republik konstitusional. Tak ada bedanya, Slamet dari Pandeglang maupun Aburizal Bakrie, pemilik PT Lapindo Brantas. Bila Tuhan berkehendak dan nasibnya bertukar, misalnya Slamet pemilik PT Lapindo Brantas dan Aburizal Bakrie atau Anda dan istri Anda adalah Slamet yang malang, semua hak dan kewajibannya serupa sebagai warga negara. Negara mesti menjamin hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya mereka semua, tanpa kecuali. Tuan Presiden, pemerintah hanyalah regulator semua kegiatan publik, termasuk aktivitas korporasi dan menegakkan hukum bila terjadi pelanggaran hukum. Pemerintah tak boleh tunduk kepada kepentingan individu atau korporasi manapun. Tentu saja Aburizal Bakrie konglomerat nomor satu Indonesia beraset US5,4 miliar (Forbes Asia, 2007) dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, mengangguk setuju dalam rapat terbatas yang Anda pimpin dengan keputusan yang menguntungkan grup usaha mereka. Conflict of interest semacam itulah yang merusak demokrasi yang susah payah kita bangun selama 10 tahun. Ketika penguasa dan pengusaha berkumpul di satu tangan, akan menjelma Leviathan. Publik pun pasti akan curiga tak habis-habisnya, keterkaitan Lapindo Brantas dengan Aburizal Bakrie serta kepentingan Presiden sendiri. Kecuali Aburizal Bakrie mengundurkan diri/diberhentikan dari Kabinet Indonesia Bersatu. Sebab sangat melecehkan akal sehat, pihak berkepentingan, atas nama jabatan negara, ikut serta mengambil keputusan terhadap nasib perusahaan miliknya sendiri. Batalkan keputusan Tuan Presiden, tidak ada jalan lain, keragu-raguan adalah kejahatan di tengah kemiskinan dan kesengsaraan rakyat. Membatalkan keputusan mengeluarkan uang rakyat Rp700 miliar untuk melindungi korporasi bermasalah, apa pun alasannya, akan membuktikan kepada siapakah sebenarnya presiden ataupun pemerintah berpihak. Pembangunan ekonomi yang bertumpu pada konglomerasi, tersentralisasi pada 150-200 konglomerat adalah pola pembangunan rezim Soeharto-Orde Baru. Hanya posisi konglomerat saling bertukar sekarang ini, dulu nomor wahid Lim Sioe Liong sekarang Aburizal Bakrie. Hasilnya, ketimpangan ekonomi, kemiskinan akut, dan totaliterisme politik, serta ketidakacuhan terhadap korban sosial-ekonomi. Apakah, Tuan Presiden ingin merevitalisasi Soehartoisme tanpa Soeharto? Sejarah akan melawannya. Tuan Presiden, Bapak dan Ibu pendiri bangsa ini mencita-citakan Republik Indonesia yang 'melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial'. Karena alasan itulah, ratusan suku bangsa dan 270 juta warga negara bersedia hidup bersama mewujudkan cita-cita tersebut. Tetapi, apabila pemerintah mengkhianatinya demi akumulasi kapital korporatokrasi, demi 150-200 konglomerasi lama, tak ada lagi alasan untuk hidup bersama. Tak masuk akal hidup bersama dalam kesengsaraan, penghinaan, dan ketidakadilan. Tuan Presiden, demi rakyat yang masih percaya pada republik konstitusional, batalkanlah sekarang juga keputusan Anda untuk mengeluarkan uang rakyat Rp700 miliar dari APBN-P (2008) itu untuk Lapindo Brantas. Gunakanlah sesuai dengan cita-cita para Bapak dan Ibu pendiri bangsa. Karena kami semua yakin, semoga Anda juga yakin, Republik Indonesia ini bukanlah Republik Lapindo Brantas.
