http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2008/4/4/b5.htm
DARI WARUNG GLOBAL Pemerintah tak Ikhlas Perhatikan Kesehatan Masyarakat Miskin WACANA Menkes untuk memberikan kuota jaminan kesehatan masyarakat atau jamkesmas untuk Bali menjadi sorotan belakangan ini. Hal ini terlihat pemerintah terkesan hitung-hitungan dalam memperhatikan masalah kesehatan masyarakat apalagi saat ini harga BBM naik. Tentu saja ibarat perusahaan, negara tak ingin dirugikan. Seiring dengan mahalnya harga-harga tentu saja masyarakat miskin bertambah. Lalu bagaimana dengan adanya jamkesmas nanti, apakah masyarakat miskin juga ikut bertambah juga? Itulah kekhawatiran masyarakat yang tertuang dalam acara Warung Global, Kamis (3/4) kemarin yang disiarkan Radio Global FM Bali. Berikut rangkumannya. -------------------------------- Suthama di Kerobokan mengibaratkan di zaman serba parah saat ini, ia prihatin wacana yang didengungkan tak sesuai dengan implementasinya di lapangan, pasti saja akan bermasalah jika birokrasinya terlalu berbelit-belit. Kalau untuk pergantian nama ini, ia mengatakan tidak tertarik sedikit pun, malah ia sarankan kepada Menkes agar belajar dari Jaminan Kesehatan Jembrana, senada dengan hal itu. Sangging di Gianyar dan Made Jujur di Sanglah menekankan agar Pemerintah melakukan studi banding saja ke Jembrana. Dengan adanya kuota ini terlihat pemerintah tidak plong dan ikhlas memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini telah menunjukkan keterlambatan pemerintah dalam mengambil sikap untuk rakyat, sementara ini banyak pengeluaran negara. Kenapa pemborosan tidak dialihkan saja untuk pendidikan, kesehatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan lapangan kerja, bukan malah melakukan pemborosan untuk hal yang lain. Jangan malu dan ragu untuk studi banding, dan ia pikir Bupati Jembrana mau bongkar kartu bagaimana cara menyehatkan masyarakatnya. Kompyang Lombok di Bangli mempunyai pikiran bahwa Menkes tidak berpikiran untuk memberikan batasan. Masyarakat harus teliti, sebab SKTM dan Jamkesmas berbeda dan SK-nya memang benar. Jika memang masyarakat mampu, jangan mencari kartu miskin. Jadi buatlah aturan yang benar, siapa saja yang berhak untuk mendapatkannya, meski studi banding ke Jembrana. Ditambahkan Guatama di Tampaksiring, meski bwerganti nama, masyarakat miskin harus mendapatkan pelayanan yang maksimal, tidak ada perlakukan yang berbeda dari tim medis antara kaya dan miskin. Dari kuota ini jelas terlihat bahwa pemerintah masih setengah hati dalam memperhatikan kesehatan masyarakat. Keraguan tersebut bukannya akan mengurangi kemiskinan tapi malah menambah masalah ruwet yang akan terjadi belakangan. Demikian pula dikatakan Dewa Winaya di Tabanan, dengan adanya niat dan didukung sistem yang benar maka semua rencana akan berjalan dengan baik. Kak Nges di Denpasar yang pernah menggunakan SKTM ini mengakui memang hanya bisa diagunakan di RS bersangkutan jika dibubuhi tanda tangan dari kepala dusun setempat. Jika tidak, tak akan dilayani. Sebuah dilema jika seseorang mendadak jadi miskin. Hal ini memerlukan ketegasan dari kepada dusun sendiri, ia yang tahu siapa yang berhak mendapatkan kartu miskin tersebut. Jika mendadak miskin karena suatu keadaan tidak berhak mendapatkan. Di samping ketidakpahaman masyarakat, pemerintah harus rutin melakukan sosialisasi. Ia berharap program ini memang menyentuh kaum miskin yang berhak mendapatkan karena itu adalah hak mereka. Lain halnya Tut De di Tabanan. Ia melihat pemerintah hanya menjadikan orang miskin sebagai kelinci percobaan saja, sebab komunikasi di atas tak sinkron. Ia masih melihat perbedaan orang miskin, kenapa orang sakit saja dibatasi? Tak perlu ada Depsos, Depkes yang perlu adalah Departemen Orang Miskin, mestinya Pemda memikirkan hal ini. Kekhawatiran Gede Biasa di Denpasar malah semakin menjadi-jadi ketika jamkesmas ini berlaku, malah orang miskin di Bali tidak terbendung. Namun sekarang kondisinya berbeda, banyak yang jadi miskin dadakan. Melihat hal itu, Putu Suwena di Pedungan menyarankan program ini bagusnya dilaksanakan tahun 2009 saja setelah presiden baru terpilih, sehingga data orang kaya dan miskin menjadi jelas
