http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2008/4/4/b5.htm


DARI WARUNG GLOBAL
Pemerintah tak Ikhlas Perhatikan Kesehatan Masyarakat Miskin

WACANA Menkes untuk memberikan kuota jaminan kesehatan masyarakat atau 
jamkesmas untuk Bali menjadi sorotan belakangan ini. Hal ini terlihat 
pemerintah terkesan hitung-hitungan dalam memperhatikan masalah kesehatan 
masyarakat apalagi saat ini harga BBM naik. Tentu saja ibarat perusahaan, 
negara tak ingin dirugikan. Seiring dengan mahalnya harga-harga tentu saja 
masyarakat miskin bertambah. Lalu bagaimana dengan adanya jamkesmas nanti, 
apakah masyarakat miskin juga ikut bertambah juga? Itulah kekhawatiran 
masyarakat yang tertuang dalam acara Warung Global, Kamis (3/4) kemarin yang 
disiarkan Radio Global FM Bali. Berikut rangkumannya.

--------------------------------

Suthama di Kerobokan mengibaratkan di zaman serba parah saat ini, ia prihatin 
wacana yang didengungkan tak sesuai dengan implementasinya di lapangan, pasti 
saja akan bermasalah jika birokrasinya terlalu berbelit-belit. Kalau untuk 
pergantian nama ini, ia mengatakan tidak tertarik sedikit pun, malah ia 
sarankan kepada Menkes agar belajar dari Jaminan Kesehatan Jembrana, senada 
dengan hal itu.

Sangging di Gianyar dan Made Jujur di Sanglah menekankan agar Pemerintah 
melakukan studi banding saja ke Jembrana. Dengan adanya kuota ini terlihat 
pemerintah tidak plong dan ikhlas memberikan jaminan kesehatan kepada 
masyarakat. Hal ini telah menunjukkan keterlambatan pemerintah dalam mengambil 
sikap untuk rakyat, sementara ini banyak pengeluaran negara. Kenapa pemborosan 
tidak dialihkan saja untuk pendidikan, kesehatan dan pemerataan kesejahteraan 
masyarakat dengan menyediakan lapangan kerja, bukan malah melakukan pemborosan 
untuk hal yang lain. Jangan malu dan ragu untuk studi banding, dan ia pikir 
Bupati Jembrana mau bongkar kartu bagaimana cara menyehatkan masyarakatnya.

Kompyang Lombok di Bangli mempunyai pikiran bahwa Menkes tidak berpikiran untuk 
memberikan batasan. Masyarakat harus teliti, sebab SKTM dan Jamkesmas berbeda 
dan SK-nya memang benar. Jika memang masyarakat mampu, jangan mencari kartu 
miskin. Jadi buatlah aturan yang benar, siapa saja yang berhak untuk 
mendapatkannya, meski studi banding ke Jembrana. 

Ditambahkan Guatama di Tampaksiring, meski bwerganti nama, masyarakat miskin 
harus mendapatkan pelayanan yang maksimal, tidak ada perlakukan yang berbeda 
dari tim medis antara kaya dan miskin. Dari kuota ini jelas terlihat bahwa 
pemerintah masih setengah hati dalam memperhatikan kesehatan masyarakat. 
Keraguan tersebut bukannya akan mengurangi kemiskinan tapi malah menambah 
masalah ruwet yang akan terjadi belakangan. 

Demikian pula dikatakan Dewa Winaya di Tabanan, dengan adanya niat dan didukung 
sistem yang benar maka semua rencana akan berjalan dengan baik.

Kak Nges di Denpasar yang pernah menggunakan SKTM ini mengakui memang hanya 
bisa diagunakan di RS bersangkutan jika dibubuhi tanda tangan dari kepala dusun 
setempat. Jika tidak, tak akan dilayani. Sebuah dilema jika seseorang mendadak 
jadi miskin. Hal ini memerlukan ketegasan dari kepada dusun sendiri, ia yang 
tahu siapa yang berhak mendapatkan kartu miskin tersebut. Jika mendadak miskin 
karena suatu keadaan tidak berhak mendapatkan. Di samping ketidakpahaman 
masyarakat, pemerintah harus rutin melakukan sosialisasi. Ia berharap program 
ini memang menyentuh kaum miskin yang berhak mendapatkan karena itu adalah hak 
mereka. 

Lain halnya Tut De di Tabanan. Ia melihat pemerintah hanya menjadikan orang 
miskin sebagai kelinci percobaan saja, sebab komunikasi di atas tak sinkron. Ia 
masih melihat perbedaan orang miskin, kenapa orang sakit saja dibatasi?  Tak 
perlu ada Depsos, Depkes yang perlu adalah Departemen Orang Miskin, mestinya 
Pemda memikirkan hal ini.

Kekhawatiran Gede Biasa di Denpasar malah semakin menjadi-jadi ketika jamkesmas 
ini berlaku, malah orang miskin di Bali tidak terbendung. Namun sekarang 
kondisinya berbeda, banyak yang jadi miskin dadakan. 

Melihat hal itu, Putu Suwena di Pedungan menyarankan program ini bagusnya 
dilaksanakan tahun 2009 saja setelah presiden baru terpilih, sehingga data 
orang kaya dan miskin menjadi jelas

Kirim email ke