Harian Analisa
Edisi Sabtu, 5 April 2008 

10 Daerah Jadi Target Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak 

Jakarta, (Analisa) 

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta Swasono mengatakan 
pemerintah memfokuskan upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan perempuan 
dan anak di sepuluh daerah yang dinilai rawan. 

"Harusnya semua dihilangkan. Tapi target awal pemerintah mengatasi masalah di 
daerah yang rawan dulu yakni Indramayu, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTT, NTB, 
Lampung, Kalimantan Barat, Riau, Kepulauan Riau dan Sumatera Utara," katanya di 
Jakarta, Jumat. 

Ia mengemukakan hal itu usai membuka pertemuan Komite Eksekutif International 
Council of Women (ICW) yang dihadiri pemimpin organisasi perempuan dari 35 
negara di Eropa, Asia Pasifik, Afrika, Australia dan Amerika. 

Dia menjelaskan, upaya itu antara lain dilakukan dengan menegakkan penerapan 
undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah 
tangga dan undang-undang No. 21 tahun 2007 penghapusan tindak pidana 
perdagangan orang. 

"Dalam undang-undang sudah diatur dengan jelas bahwa semua yang terbukti 
melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi, termasuk aparat pemerintah seperti 
lurah yang membuat hal itu terjadi," katanya. 

Sosialisasi dan penyebaran informasi tentang pencegahan dan pemberantasan 
tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, katanya, juga akan diintensifkan 
untuk meningkatkan pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dalam upaya 
tersebut. 

"Masyarakat harus tahu bagaimana itu bisa terjadi dan mewaspadainya. Terutama 
pada jerat hutang yang seringkali menjadi faktor penyebab," katanya. 

Ketua KOWANI Linda Agum Gumelar, yang pada kesempatan itu mendampingi Meutia, 
menambahkan pihaknya sepenuhnya mendukung upaya pemerintah untuk mencegah 
terjadinya kejahatan perdagangan perempuan dan anak. 

"Kami akan membantu mensosialisasikannya kepada masyarakat," katanya. 

Selain itu, ia melanjutkan, pihaknya juga melakukan berbagai kegiatan untuk 
memberdayakan perekonomian keluarga supaya kasus-kasus perdagangan orang tidak 
terjadi. 

"Karena hal ini biasanya terjadi karena himpitan ekonomi," demikian Linda Agum 
Gumelar.

<<0.gif>>

Kirim email ke