http://www.kaltengpos.com/berita/index.asp?Berita=Fokus&id=46260

Sabtu, 5 April 2008


Lima Hari Kerja Diperdebatkan 



PALANGKA RAYA - Usulan DPRD Kalteng untuk mengubah hari kerja Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) dari lima menjadi enam hari, jadi perdebatan. Sejumlah PNS ada yang 
setuju, namun tak sedikit yang menyatakan tak setuju. 
Udie, salah satu PNS yang tidak mau disebutkan kantornya, setuju dengan 
pemberlakuan lima hari kerja. "Saya setuju perubahan kerja PNS menjadi lima 
hari. Hal tersebut sebagai penyegaran dan variasi kerja, agar tidak terjadi 
kejenuhan. Kan dari dulu Kalteng menerapkan enam hari kerja. Apa salahnya 
mencoba lima hari kerja," ujarnya kepada Kalteng Pos, Jumat (4/4). 

Maman PNS di lingkungan Provinsi Kalteng mengungkapkan hal yang sama. 
Menurutnya, jika lima hari kerja diberlakukan maka dia dan keluarganya akan 
bisa menikmati liburnya lebih lama, yakni dua hari setiap minggu. 

"Menurut saya, sebenarnya antara enam hari dan lima hari kerja itu sama saja. 
Hanya saja, saya lebih tertarik dengan lima hari kerja. Karena bisa berlibur 
dengan keluarga selama dua hari dalam seminggu," tuturnya. 

PNS lainnya yang mau disebutkan identitasnya, juga menginginkan pemberlakuan 
lima hari kerja. Dia menilai, lima hari kerja lebih praktis dan melatih 
kedisiplinan. Karena dengan begitu, para PNS mempunyai kewajiban menyelesaikan 
pekerjaannya selama lima hari kerja. 

Sementara, dua PNS lainnya kepada Koran ini mengatakan dengan tegas, tetap 
menginginkan kebijakan semula, yakni enam hari kerja bagi PNS. Karena enam hari 
kerja dinilai sangat efektif dalam melaksanakan rutinitasnya. 

"Saya setuju dengan enam hari kerja. Karena dengan enam hari kerja, kita dapat 
bekerja lebih santai. Sehingga hasilnya pun bisa optimal. Lain dengan lima hari 
kerja, yang serasa diburu-buru pekerjaan terus," ucap Rey, salah satu PNS di 
Setda Kalteng, diamini rekan-rekannya. 

Berdasarkan pendapat dari mereka, enam hari kerja lebih efektif dibandingkan 
dengan lima hari kerja. Katanya, lima hari kerja seperti kerja lembur. 
Sehingga, hasilnya pun dinilai tidak akan mungkin bisa maksimal. 

Budi, salah satu PNS di Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kalteng mengaku 
setuju dengan kebijakan semula, yakni enam hari kerja bagi PNS. Pasalnya, 
dengan bekerja selama enam hari, atau mulai pagi hingga siang hari dinilai 
sangat efektif untuk bekerja secara profesional. Lain dengan lima hari kerja, 
dia menilai dengan kebijakan tersebut (lima hari kerja, Red) seperti bekerja 
lembur saja. Yang akan mempengaruhi terhadap kualitas hasil kinerja. 

"Kalau boleh memilih, saya lebih setuju dengan enam hari kerja. Karena secara 
manusiawi, kemampuan manusia konsentrasi bekerja mulai pagi hingga siang hari. 
Kalau sudah sore, pasti sudah tidak bisa konsentrasi lagi. Untuk itu, enam hari 
kerja menurut saya lebih efektif," kata Budi. 

Hal senada juga diungkapkan Suhin, salah satu PNS di Setda Kalteng. Menurutnya, 
enam hari kerja lebih baik, daripada lima hari kerja. Dia mengaku bingung 
apabila diberlakukan lima hari kerja, karena harus mengalami dua hari libur, 
yakni Sabtu dan Minggu. Katanya, libur selama dua hari membuatnya bosan dan 
suntuk. 

"Saya merasa bingung kalau harus libur dua hari, yakni hari Sabtu dan Minggu. 
Bingungnya, saya mau ngapain dalam mengisi waktu libur dua hari per minggu," 
ujarnya, diamini rekan-rekan lainnya. 

Lita, salah satu PNS di Dinas Kehewanan juga mengungkapkan pendapat yang sama. 
Dia mengatakan sudah merasa nyaman kerja enam hari. Jadi dia mengaku kurang 
setuju dengan usulan DPRD tentang lima hari kerja bagi PNS. 

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalteng Tagah 
Pahoe mengatakan tetap akan menunggu kebijakan dari gubernur, terkait revisi 
hari kerja PNS. Tentunya, kata Tagah, sebelum kebijakan disahkan, perlu 
dilakukan pengkajian lebih lanjut, apakah lima hari kerja memang sesuai 
diterapkan di Kalteng. 

"Usulan lima hari kerja PNS boleh saja. Karena usulan tersebut salah satu upaya 
dalam meningkatkan kualitas PNS di Kalteng. Tetapi, apapun keputusan yang akan 
ditetapkan, harus melalui tahap pengkajian. Jangan sampai ada merasa yang 
dirugikan atas kebijakan yang ditetapkan," tuturnya. 

Apabila pemerintah daerah (Pemda) mengubah kebijakan menjadi lima hari kerja, 
lanjutnya, konsekuensinya Pemda harus menganggarkan uang lauk pauk. Dengan 
demikian, tentunya Pemda juga harus mengeluarkan anggaran yang lebih besar dari 
sebelumnya. 

"Selain itu, jika lima hari kerja diberlakukan, pelayanan kepada masyarakat 
otomatis akan berkurang. Padahal, PNS dituntut memberikan pelayanan kepada 
masyarakat secara maksimal. Namun, perlu dimengerti bahwa, sebenarnya antara 
lima hari dan enam hari kerja itu sama. Semua tergantung selera masing-masing," 
ucapnya. 

Menanggapi usulan dari DPRD Kalteng tentang lima hari libur, sekali lagi Tagah 
menegaskan tetap akan menunggu kebijakan dari gubernur. Sementara, aparat 
pemerintahan hanya melaksanakan kebijakan saja. Yang penting, enam hari ataupun 
lima hari kerja jangan sampai mengurangi jam kerja PNS. (dha

Kirim email ke