http://www.kaltengpos.com/berita/index.asp?Berita=Fokus&id=46260
Sabtu, 5 April 2008 Lima Hari Kerja Diperdebatkan PALANGKA RAYA - Usulan DPRD Kalteng untuk mengubah hari kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari lima menjadi enam hari, jadi perdebatan. Sejumlah PNS ada yang setuju, namun tak sedikit yang menyatakan tak setuju. Udie, salah satu PNS yang tidak mau disebutkan kantornya, setuju dengan pemberlakuan lima hari kerja. "Saya setuju perubahan kerja PNS menjadi lima hari. Hal tersebut sebagai penyegaran dan variasi kerja, agar tidak terjadi kejenuhan. Kan dari dulu Kalteng menerapkan enam hari kerja. Apa salahnya mencoba lima hari kerja," ujarnya kepada Kalteng Pos, Jumat (4/4). Maman PNS di lingkungan Provinsi Kalteng mengungkapkan hal yang sama. Menurutnya, jika lima hari kerja diberlakukan maka dia dan keluarganya akan bisa menikmati liburnya lebih lama, yakni dua hari setiap minggu. "Menurut saya, sebenarnya antara enam hari dan lima hari kerja itu sama saja. Hanya saja, saya lebih tertarik dengan lima hari kerja. Karena bisa berlibur dengan keluarga selama dua hari dalam seminggu," tuturnya. PNS lainnya yang mau disebutkan identitasnya, juga menginginkan pemberlakuan lima hari kerja. Dia menilai, lima hari kerja lebih praktis dan melatih kedisiplinan. Karena dengan begitu, para PNS mempunyai kewajiban menyelesaikan pekerjaannya selama lima hari kerja. Sementara, dua PNS lainnya kepada Koran ini mengatakan dengan tegas, tetap menginginkan kebijakan semula, yakni enam hari kerja bagi PNS. Karena enam hari kerja dinilai sangat efektif dalam melaksanakan rutinitasnya. "Saya setuju dengan enam hari kerja. Karena dengan enam hari kerja, kita dapat bekerja lebih santai. Sehingga hasilnya pun bisa optimal. Lain dengan lima hari kerja, yang serasa diburu-buru pekerjaan terus," ucap Rey, salah satu PNS di Setda Kalteng, diamini rekan-rekannya. Berdasarkan pendapat dari mereka, enam hari kerja lebih efektif dibandingkan dengan lima hari kerja. Katanya, lima hari kerja seperti kerja lembur. Sehingga, hasilnya pun dinilai tidak akan mungkin bisa maksimal. Budi, salah satu PNS di Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kalteng mengaku setuju dengan kebijakan semula, yakni enam hari kerja bagi PNS. Pasalnya, dengan bekerja selama enam hari, atau mulai pagi hingga siang hari dinilai sangat efektif untuk bekerja secara profesional. Lain dengan lima hari kerja, dia menilai dengan kebijakan tersebut (lima hari kerja, Red) seperti bekerja lembur saja. Yang akan mempengaruhi terhadap kualitas hasil kinerja. "Kalau boleh memilih, saya lebih setuju dengan enam hari kerja. Karena secara manusiawi, kemampuan manusia konsentrasi bekerja mulai pagi hingga siang hari. Kalau sudah sore, pasti sudah tidak bisa konsentrasi lagi. Untuk itu, enam hari kerja menurut saya lebih efektif," kata Budi. Hal senada juga diungkapkan Suhin, salah satu PNS di Setda Kalteng. Menurutnya, enam hari kerja lebih baik, daripada lima hari kerja. Dia mengaku bingung apabila diberlakukan lima hari kerja, karena harus mengalami dua hari libur, yakni Sabtu dan Minggu. Katanya, libur selama dua hari membuatnya bosan dan suntuk. "Saya merasa bingung kalau harus libur dua hari, yakni hari Sabtu dan Minggu. Bingungnya, saya mau ngapain dalam mengisi waktu libur dua hari per minggu," ujarnya, diamini rekan-rekan lainnya. Lita, salah satu PNS di Dinas Kehewanan juga mengungkapkan pendapat yang sama. Dia mengatakan sudah merasa nyaman kerja enam hari. Jadi dia mengaku kurang setuju dengan usulan DPRD tentang lima hari kerja bagi PNS. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalteng Tagah Pahoe mengatakan tetap akan menunggu kebijakan dari gubernur, terkait revisi hari kerja PNS. Tentunya, kata Tagah, sebelum kebijakan disahkan, perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut, apakah lima hari kerja memang sesuai diterapkan di Kalteng. "Usulan lima hari kerja PNS boleh saja. Karena usulan tersebut salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas PNS di Kalteng. Tetapi, apapun keputusan yang akan ditetapkan, harus melalui tahap pengkajian. Jangan sampai ada merasa yang dirugikan atas kebijakan yang ditetapkan," tuturnya. Apabila pemerintah daerah (Pemda) mengubah kebijakan menjadi lima hari kerja, lanjutnya, konsekuensinya Pemda harus menganggarkan uang lauk pauk. Dengan demikian, tentunya Pemda juga harus mengeluarkan anggaran yang lebih besar dari sebelumnya. "Selain itu, jika lima hari kerja diberlakukan, pelayanan kepada masyarakat otomatis akan berkurang. Padahal, PNS dituntut memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Namun, perlu dimengerti bahwa, sebenarnya antara lima hari dan enam hari kerja itu sama. Semua tergantung selera masing-masing," ucapnya. Menanggapi usulan dari DPRD Kalteng tentang lima hari libur, sekali lagi Tagah menegaskan tetap akan menunggu kebijakan dari gubernur. Sementara, aparat pemerintahan hanya melaksanakan kebijakan saja. Yang penting, enam hari ataupun lima hari kerja jangan sampai mengurangi jam kerja PNS. (dha
