http://www.suarapembaruan.com/News/2008/04/05/index.html

SUARA PEMBARUAN DAILY 
--------------------------------------------------------------------------------

Kebebasan Pers Wajib Tertuang dalam Konstitusi

[JAKARTA] Usulan dimasukkannya aturan kebebasan pers dalam amendemen UUD 1945 
yang diajukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan menguatkan pers sebagai pilar 
keempat demokrasi. Selain itu, hadirnya kebebasan pers dalam konstitusi sangat 
tepat untuk membangun pranata konstitusional. 

Demikian pandangan yang terungkap dalam diskusi yang digelar DPD di Jakarta, 
Jumat (4/4), yang menghadirkan pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin dan 
anggota Dewan Pers, Abdullah Alamudi. 

Irman mengakui, amendemen itu sendiri patut diwaspadai agar tidak ditunggangi 
kepentingan segelintir orang untuk meraih kekuasaan. Amendemen dipastikan 
rentan kepentingan politik, sehingga isu-isu tentang DPD jangan sampai 
ditunggani pihak lain. 

Dijelaskan, hadirnya kebebasan pers yang dituangkan dalam konstitusi adalah 
langkah tepat untuk membangun pranata konstitusional yang mantap. Dengan 
demikian, dipastikan kedudukan pers akan mengalami penguatan. 

"Pers nantinya tidak hanya dijadikan media untuk menyampaikan pendapat saja, 
melainkan juga punya ruang dan basis kekuatan sebagai kontrol sosial. Bahkan 
jika presiden melakukan tindakan pemberangusan maka pers dapat menekan 
presiden, termasuk impeachment," kata Irwan. 

Usulan yang mengemuka soal kebebasan pers dalam amendemen UUD 1945 disambut 
baik Dewan Pers. Anggota Dewan Pers, Abdullah Alamudi, menyatakan pers sebagai 
pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pers 
menjadi kontrol atas ketiga pilar dan melandasi kinerjanya dengan check and 
balance. 

Pendapat senada disampaikan Albert Hasibuan dari Lembaga Kajian Konstitusi. 
Albert mengatakan, UUD di negara modern telah memasukkan kebebasan pers dalam 
konstitusi dan tak hanya diatur dalam sebuah UU. Institusi pers pun dituntut 
untuk mempertahankan independensi jika kebebasannya nanti tertuang dalam 
konstitusi negara. 

Abdullah menambahkan, berdasarkan kode etik yang sudah bagus maka akan dibuat 
standar organisasi perusahaan pers dan profesi wartawan. Hal itu sebagai 
langkah pembelajaran kepada masyarakat agar bisa membedakan mana wartawan 
profesional dan wartawan asal-asalan. 

Saat ini, lanjutnya, Dewan Pers menggodok nota kesepahaman dengan kepolisian, 
mengingat banyak oknum yang mengaku wartawan alias wartawan memeras nara 
sumber. 

"Kalau ada sengketa tentang pemberitaan yang menyangkut etika pers maka Dewan 
Pers akan turun tangan. Namun, jika terjadi kasus pemerasan maka arahnya sudah 
ke pidana dan peran kepolisian akan dilibatkan," ujar Abdullah. 

DPD memang tengah bekerja keras mengajukan sejumlah usulan dalam draf amendemen 
UUD 1945. [ASR/H-12] 



--------------------------------------------------------------------------------
Last modified: 5/4/08 

Kirim email ke