Refleksi: Dapat dimengerti mengapa bandit dan tukang catut berlomba-lomba mencari kursi empuk di Dewan Penipu Rakyat [DPR].
http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2008/5/23/n2.htm KPK Periksa Wakil Ketua Komisi IV DPR Akui Terima Rp 300 Juta ----- Jakarta (Bali Post) - Upaya untuk menjerat anggota Komisi IV DPR yang diduga menerima suap berhubungan dengan kasus pengalihan fungsi hutan, secara intensif terus dilakukan KPK. Para wakil rakyat itu dibidik dengan sangkaan menerima hadiah (gratifikasi) terkait dengan jabatan serta wewenangnya mengeluarkan rekomendasi bagi kepentingan tertentu. Untuk keperluan tersebut, tim penyidik KPK kembali memanggil sekaligus memeriksa Wakil Ketua Komisi IV DPR Suswono. Ia tiba di gedung KPK, Kamis (22/5) kemarin, tanpa didampingi penasihat hukum. Suswono menolak berkomentar saat dicecar pertanyaan oleh wartawan. Ia terus melenggang sambil melempar senyum. ''Nanti saja, setelah saya diperiksa,'' selorohnya ringan. Benar saja, Suswono memenuhi janjinya. Usai dimintai keterangan sebagai saksi, ia mengaku pertanyaan tim penyidik lebih banyak mengenai penerimaan gratifikasi oleh sejumlah anggota DPR, khususnya komisi yang dipimpinnya. Bahkan, dirinya selama hampir dua tahun ini, telah menerima Rp 300 juta. Itu memang uang gratifikasi dan terkait masalah kehutanan. ''Hampir sebagian besar saya terima berupa cek perjalanan. Semuanya terkait masalah pengalihan fungsi hutan di sejumlah daerah di Indonesia. Tetapi, uang itu sudah saya kembalikan kepada KPK melalui fraksi saya,'' kata politisi PKS tersebut. Sayangnya Suswono menolak memberikan identitas pemberi uang tersebut. Alasannya, hanya KPK yang berhak tahu dan hal itu sudah dibeberkannya kepada tim penyidik. ''Kurang etis kalau saya beberkan sekarang. Tetapi pertanyaan Anda (wartawan-red) sudah masuk materi pemeriksaan. Pada saatnya nanti masyarakat juga akan tahu,'' tandasnya. Suswono menilai masalah alih fungsi ini tak bisa lepas dari pihak Departemen Kehutanan (Dephut). Karenanya, ia menyarankan kalau bisa KPK juga harus memeriksa pihak Dephut. Pengelolaan hutan lindung hanya boleh dilakukan, setelah ada kajian dari tim terpadu yang kemudian disetujui DPR. ''Dephut tidak bisa begitu saja mengeluarkan izin pengelolaan hutan,'' ujarnya terus membela lembaganya tersebut. Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua anggota Komisi IV DPR sebagai tersangka dugaan suap terkait pengalihan fungsi hutan. Mereka itu, Al Amin Nur Nasution dan Sarjan Tahir. Amin terkait kasus alih fungsi hutan di Bintan, Kepulauan Riau. Dalam kasus ini Sekda Bintan Azirwan juga ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan Sarjan terkait pengalihan fungsi hutan menjadi pelabuhan laut Tanjung Siapi-api, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
