Militer Diduga Jadi Hambatan
Molornya Pembahasan RUU Tipikor JAKARTA - Molornya pembahasan RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diduga karena adanya tarik-ulur dengan kepentingan militer. Salah seorang hakim ad hoc pengadilan tipikor Prof Dr Surya Jaya menduga, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ragu menegaskan komitmennya bahwa militer harus tunduk pada supremasi hukum sipil. Sekelompok aktivis LSM dan hakim ad hoc tipikor yang bergabung dalam Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KHRN) menghadap Ketua MPR Hidayat Nurwahid kemarin (22/5). Mereka prihatin atas lambannya pembahasan RUU Pengadilan Tipikor oleh pemerintah dan DPR. "Saya salah satu yang pesimistis dengan pembahasan RUU Tipikor itu," ujar Surya. Rasa pesimis yang diungkapkan hakim ad hoc di Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut cukup beralasan. Sebab, deadline pembahasan RUU Tipikor semakin dekat. Pada 19 Desember 2006, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan judicial review terhadap UU KPK. Dalam putusannya, MK menilai pasal tentang pengadilan tipikor bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu, MK mengamanatkan agar pemerintah dan DPR menyiapkan UU tersendiri tentang pengadilan tipikor. Waktu yang diberikan tiga tahun. Artinya, kesempatan menyusun UU tersebut akan berakhir 19 Desember 2009. "Yang dikhawatirkan, berbagai kesibukan anggota dewan menjelang dan pascapemilu legislatif serta pilpres bisa mengabaikan konsentrasi mereka," kata Ketua KHRN Firmansyah Arifin. Pada pertengahan 2008 ini, partai politik akan sibuk menyusun daftar caleg sementara (DCS) dan akan ditingkatkan pada daftar caleg tetap (DCT) beberapa bulan berikutnya. Politisi yang masuk dalam DCT dan DCS akan berkonsentrasi pada daerah pemilihannya untuk bisa mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya. Surya Jaya juga menyatakan, keraguan presiden untuk menyerahkan draf RUU Pengadilan Tipikor terkait dengan desakan bahwa militer yang diduga melakukan korupsi bisa diadili di pengadilan tipikor. Masalah tersebut bertambah ketika RUU Peradilan Militer juga tak jelas juntrungannya. "Ini perlu komitmen dari presiden bahwa militer harus tunduk di bawah pengadilan sipil," tegasnya. Namun, hal itu sulit diniscayakan karena Presiden SBY juga berlatar belakang militer. Seharusnya, kata Surya, presiden bisa mendasarkan pertimbangannya pada putusan MK tentang UU Pengadilan Tipikor. Dalam putusannya terhadap judicial review atas UU KPK, MK menyatakan bahwa pengadilan tipikor adalah satu-satunya pengadilan yang berhak mengadili kasus tindak pidana korupsi. "Kekhawatiran terbesar, ketika UU Tipikor disahkan, akan di-judicial review lagi karena UU Peradilan Militer belum ada," ujarnya.(cak/mk) [EMAIL PROTECTED] http://groups.yahoo.com/group/santrikiri http://www.jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=342951 Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com
