Refleksi: Pemerintah NKRI tidak membutuhkan Instusi Managemen pengrurusan hutan, hal ini dapat dimengerti, karena yang dibutuhkan ialah bukan perlindungan hutan, tetapi pencukuran hutan.
http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?id=12122&ses= 29 Februari 2008 02:34:29 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Institusi Managemen yang hilang dari Dinas Pengurusan hutan Sebelum tahun 1897, dibeberapa tempat sudah dilakukan penataan hutan yang dikelola berdasrkan Rencana Perusahaan Hutan sementara. Penataan hutan secara sistematis dan seragam baru ditetapkan sesudah ditetapkan Badan Penataan Hutan dalam Reglemen Hutan 1897. Dalam Reglemen ini, dijelaskan bahwa pemangku hutan jati dan hutan rimba dibentuk Kesatuan Pemangkuan Hutan dan Distrik Hutan yang luas dan batasnya ditentukan oleh Gubernur Jenderal. Kesatuan Pemangkuan Hutan merupakan hutan yang sudah ditata secara lengkap, sedangkan Distrik Hutan merupakan hutan yang belum ditata atau baru ditata sementara yang dikelola oleh pejabat Boschwesen. Bagian-bagian dari Distrik Hutan yang sudah ditata tetap oleh Gubernur Jenderal dapat dipisah dan digabung menjadi Kesatuan Pemangku Hutan, meliputi; penataan hutan, pemangku hutan dalam arti eksploitasi dan pengamanan hutan yang luasnya antara 2500 dan 10.000 hektar. Pembentukan badan tersebut bertujuan untuk mengurus dan mengatur jumlah penanaman, pemeliharaan dan penebangan hutan, serta harus mengutamakan tindakan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara. Dimasa reformasi ini, banyak kawasan hutan khususnya hutan lindung dan hutan produksi diluar jawa yang tidak ada atau ditinggalkan oleh pengelolanya, karena tidak ada kepastian usahanya. Akibatnya hutan menjadi semakin rusak dan menjadi objek penjarahan dan rawan alih fungsi. Untuk menata kembali pengelolaan hutan, perlu dilakukan pengaturan ulang dan menetapkan pemangkunya dalam unit-unit Kesatuan pengelolaan Hutan (KPH) sebagai pra syarat bagi terciptanya pengelolaan hutan lestari yang efesien dan berkeadilan. Untuk melaksanakan upaya-upaya tersebut, perlu dipersiapkan dengan baik dan jelas tentang tugas pokok dan fungsinya, jelas tata kerjanya dan hubungan kerja antar KPH, KPH dengan Dinas Kehutanan dan KPH dengan Bupati/Walikota serta Gubernur. Kelembagaannya harus kuat sehingga dapat menjadi sarana bagi desentralisasi, devolusi serta debirokratisasi. KPH diharapkan sebagai lembaga yang dapat mengurangi degradasi dan deforestrasi hutan diseluruh Indonesia. Kedua isu ini telah berkembang dan menempatkan Indonesia sebagai penyumbang emisi karbon yang cukup signifikan. Sedangkan sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia masih memposisikan sumber daya hutan sebagai sumber daya pembangunan ekonomi. Disisi lain, menurut data Departemen Kehutanan, penurunan penutupan vegetasi hutan akibat degradasi dan deforetasi hutan mencapai 1,8 juta hektar pertahun periode tahun 1985 - 1997. terjadi peningkatan hingga 2,8 juta hektar pada tahun 1997 - 2000. Sedangkan antara tahun 2000 hingga 2005 terjadi penurunan menjadi sebesar 1,08 juta hektar. Pembangunan KPH selama ini masih terbatas pada sebagian kawasan hutan yang menjadi areal kerja Perhutani (BUMN) di Pulau Jawa, yang sudah dimulai sejak jaman penjajahan Belanda, dan sebagian kawasan konservasi dalam bentuk unit-unit Taman Nasional. Diluar Jawa hingga tahun 1990 an, pernah terbentuk unit-unit KPH, namun karena kuatnya kecenderungan timber based management, KPH sebagai unit management tidak berkembang, bahkan dibubarkan, sehingga Dinas Kehutanan sebagai institusi pengurusan hutan (forest administration) kehilangan dasar pengurusan ditingkat tapak berupa institusi pengelolaan hutan dalam betuk KPH. (Kusam)
