Tahun Depan, Subsidi Minyak Goreng Dihentikan http://www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/06/10/11433799/tahun.depan.subsidi.migor.dihentikan KOMPAS/R ADHI KUSUMAPUTRA Warga Serpong, Tangerang hari Minggu (25/5) pagi menyerbu penjualan minyak goreng murah yan g digelar Ikatan Alumni Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Dari kiri G Sulistyanto (Managing Director Grup Sinar Mas), Hendarman Supandji (Jaksa Agung, Ketua IKA Undip DKI Jakarta) dan Sigit Pramono (Komisaris Independen BCA, Ketua IKA Undip Pusat). OP Migor perliter Rp 8000 (Dibawah Harga Pasar)/KompasTV Selasa, 10 Juni 2008 | 11:43 WIB JAKARTA,SELASA - Setelah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), pemerintah berencana menghentikan subsidi minyak goreng pada tahun depan. Menurut Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, subsidi minyak goreng akan dihentikan karena pemerintah telah menyalurkan dana bantuan langsung tunai (BLT). "Subsidi minyak goreng akan dihentikan, karena sudah ada BLT sehingga pemerintah tidak ada kewajiban lagi untuk memberi subsidi kepada masyarakat," kata Mari pada Seminar On Impact of High Iinternational Commodity Prices: Accident Challenge and Opportunities di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (10/6). Dihentikannya subsidi minyak goreng ini, menurut Mari, lebih banyak disebabkan tingginya harga minyak mentah dunia. "Langkah ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan (harga), semua terjadi pada saat yang bersamaan atau istilahnya perfect strom," tuturnya. Lonjakan yang dimaksud adalah lonjakan harga pangan, minyak mentah, dan harga komoditas lainnya. Untuk mengantisipasi ketidakstabilan ekonomi yang mungkin terjadi akibat dihapuskannya subsidi minyak goreng ini, pemerintah berjanji akan membangun iklim investasi yang kondusif, agar pemerintah dan swasta dapat berkerja sama membantu pengusaha menenengah bawah dalam meningkatkan produksinya. "Tugas pemerintah adalah menyediakan prasarana irigasi, teknologi, dan lahan. Sementara swasta bertugas untuk menyediakan energi," ujarnya. Namun, Mari menegaskan, subsidi minyak goreng yang pada tahap I tahun ini telah mencapai 60 akan tetap terus dilaksanakan sesuai rencana, yakni sampai akhir tahun 2008. "Intinya untuk tahun ini pemerintah masih memakai APBN untuk 6 bulan ke depan. Sementara untuk tahun depan belum ada rancangannya," ungkap Mari. (M10 - 08)
