Refleksi: Kalau tidak salah ingat pada pemerintahan Megawati tidak ada menteri wanita. Bahkan masalah pelanggaran yang dilakukan terhadap TKW pun tidak ada suara protes. Bila catatan ini keliru, mohon dikoreksi.
http://batampos.co.id/Opini/Megawati_dan_Kepemimpinan_Perempuan Megawati dan Kepemimpinan Perempuan Oleh: Jumanga Nadeak Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepri, Bendahara DPD PDIP Kepri Kamis, 19 Juni 2008|10:03:48WIB Adalah bukan wacana yang usang bahwa perempuan masih di tempat sebagai objek dalam panggung politik. Perempuan seringkali oleh sebagian kalangan dipadang sebelah mata, perempuan seolah-olah warga negara kelas dua, sebab itu selalu ada pihak-pihak yang berusaha untuk membatasi partisipasi perempuan dalam kancah politik. Menurut Erich Fromm (salah satu pemikir USA) salah satu yang menyebabkan konstruksi sosial yang timpang terhadap kaum perempuan adalah pemahaman yang salah terhadap gender (kelamin) perempuan. ''Mengesampingkan perempuan hanya karena alasan gender, kelamin, kondisi fisik, dan biologis adalah nyata-nyata telah menempatkan perempuan pada suatu bilik yang secara kategoris tidak terlalu banyak membedakan mereka dari tumbuh- umbuhan dan binatang. Melaksanakan fungsi produktif dan reproduktif sesuai dengan naluri alamiahnya". Di negara demokrasi seperti Indonesia, hal semacam ini tentu tak perlu terjadi lagi. Negara yang menganut paham demokrasi selalu berupaya agar semua golongan dapat direpresentatifkan. Perempuan sudah saatnya berada di tengah bukan di pinggir lagi. Megawati sebagai salah satu ketua partai besar (PDIP / Partai Demokrasi Indonesia Perjuang) bukan hanya semata-mata mewakili keterwakilan kaum demokrat di Indonesia (sesuai asas PDIP; Demokrasi), namun juga merepresentatifkan perempuan di arena politik praktis. Sebagai perempuan (dia memang satu-satunya perempuan yang terlihat di atas panggung) di tengah simponi partai-partai yang di dalamnya didominasi oleh irama-irama patriarkhis-maskulinistis (laki-laki) harus kita akui bahwa Megawati telah mendobrak dinding-dinding baja sistem politik Orde Baru yang mengurung perempuan di dalam sangkar "domestik". Selama Orde Baru politik dikonstruksikan sebagai wilayah terlarang yang sama sekali tidak boleh dijamah perempuan. Pengabdian terbaik bagi perempuan bukanlah di bidang politik atau kekuasaan, melainkan tunduk pada laki-laki. Maka muncullah konsep "Darma Wanita", yaitu sebuah doktrin yang memaksa perempuan untuk tunduk pada perintah laki-laki sebagai suaminya serta harus tekun bekerja pada sektor rumah tangga, seperti mengasuh dan membesarkan anak. Dalam "Darma Wanita", pengabdian termulia bagi perempuan adalah dalam sektor domestik (yang berwatak a-politis) dan secara otomatis disingkirkan dalam sektor publik (yang dianggap berkarakter politis). Dengan demikian, domestikasi bagi perempuan sudah dianggap sebagai hal yang final, natural dan kodrati, serta tidak boleh dibantah sedikit pun. Menurut Julia I. Suryakusuma, rezim Orde Baru menciptakan sebuah tatanan pemerintahan dan negara yang menempatkan posisi perempuan sebagai pihak subordinat. Dan ini memperlihatkan bahwa rezim Orde Baru mengaplikasikan apa yang disebut sebagai "State Ibuism" (Ibuisme Negara). Di tengah refresif tekanan ''State Ibuism" orde baru inilah Megawati muncul yang bukan semata-mata memperjuangkan hak-hak ''wong cilik", namun juga menunjukan eksistensi perempuan dalam ruang publik. Megawati sangat menyadari partisipasi perempuan dalam ruang publik sangat penting, bukan saja untuk menunjukan eksistensi politiknya, namun juga merupakan bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa perempuan adalah pihak yang paling menderita akibat kemiskinan. Terlebih saat ini, di tengah tekanan hidup yang semakin berat akibat kenaikan BBM yang berimbas pada naiknya harga-harga barang, kaum perempuan marhen tentu sangat menderita. Pada tahun 2004 lalu, menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), jumlah penduduk miskin absolut tercatat sebesar 36,1 juta jiwa atau 16,66 persen dari total penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut jika dipisahkan menurut jenis kelamin ternyata lebih banyak penduduk perempuan miskin (16,72 persen) dibanding laki-laki (16,61 persen). Jika dirinci menurut rumah tangga, ternyata rumah tangga miskin yang dikepalai perempuan jumlahnya makin bertambah dari tahun ke tahun. Hasil Susenas 1996 dan 1999 menunjukkan rumah tangga miskin yang dikepalai perempuan bertambah sebesar 45,9 persen, dari 0,71 juta menjadi 1,03 juta. Angka ini meningkat menjadi 3,03 juta pada tahun 2004. Angka ini akan tentu terus bertambah, bila melihat dampak kenaikan harga BBM dan harga-harga kebutuhan pokok lain jika dibandingkan tahun 2004. Tidak hanya meningkatkan inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah menaikan BBM sebesar 30 persen pertengahan 2008 lalu menurut pengamat energi Pri Agung Rahmanto berimplikasi pada meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan. Menurut perhitungan dia, dampak kenaikan BBM dilakukan dengan empat model, antara lain model IHK. Dengan model ini, harga BBM dengan simulasi kenaikan 10 persen, 20 persen, dan 30 persen akan berdampak pada pertumbuhan inflasi tahunan masing-masing 8,98 persen, 17,96 persen, dan 26,94 persen. Penghitungan ini diambil dari simulasi data 1990-2006. Ada 20 variabel dan terangkum 342 data, sehingga keluarlah angka-angka itu. Untuk model GDP, yang banyak terimbas adalah BBM jenis solar. Dengan kenaikan solar 30 persen, akan berdampak pada penurunan GDP 2,30 persen. Model lainnya adalah model pengangguran. Dalam model ini yang banyak terpengaruh jua jenis solar, karena dengan kenaikan harga solar 30 persen, akan berdampak pada pertumbuhan pengangguran sebesar 10,83 persen. Kemudian model kemiskinan, yang banyak mempengaruhi adalah jenis minyak tanah, karena dengan kenaikan harga minyak tanah maksimal 30 persen akan berdampak pada kemiskinan 4,26 persen. Sebab itu di tengah semakin beratnya tekanan hidup. Kehadiran Megawati hari ini tidak semata-mata bertujuan untuk duduk dipuncak kekuasaan, namun bagaimana memperjuangkan kepentingan dan hak-hak perempuan untuk bebas dari kemiskinan dan kebodohan, serta menikmati berbagai kesempatan sebagaimana yang dicita-cita oleh R.A Kartini, beberapa tahun lalu. Tapi cita-cita tersebut, hanya akan menjadi cita-cita belaka, bila perempuan tidak menyadari penting perempuan duduk di kekuasaan. Megawati sebagai satu-satunya elite politik perempuan yang mempunyai kedudukan strategis di partai politik, memiliki kemungkinan untuk mengubah watak kekuasaan yang keras, kasar, dan maskulin dan cenderung memiskinan kaum perempuan itu, dengan semangat feminisme, santun, beradab, serta menekankan kasih-sayang kepada siapa pun.
