Refleksi: Kalau bangsa perusak hutan, berarti sudah lama tidak ada hutan dan yang tertinggal hanya gurun pasir atau padang tandus. Perusak hutan ialah tidak lain tuan-tuan penguasa di Jakarta dan konco-conco serta para cecungguk di daerah,
Bangka Pos
Kita Bangsa Perusak Hutan
edisi: Selasa, 17 Juni 2008 WIB
Penulis: Oleh: Fitriadi (Wartawan Bangka Pos Group)
____
____
TAHUKAH Anda setahun lalu Indonesia pernah mendapat gelar bangsa perusak hutan
tercepat di dunia? Atas prestasi tak bagus itu, Greenpeace pada 16 Maret 2007
mengusulkan Indonesia masuk Guinness Book of Record.
Pencataan rekor dunia yang bermarkas di London, Inggris itu mengakui Indonesia
sebagai negara perusak hutan tercepat di dunia dengan total perusakan hutan
seluas 1,8 juta hektare (ha) per tahun selama kurun waktu tahun 2002 hingga
2005. Greenpeace berpatok pada data organisasi PBB, Food and Argiculture
Organization (FAO), yang menyebutkan Indonesia menghancurkan sekitar 51
kilometer persegi hutannya setiap hari, atau kira-kira 300 kali lapangan
sepakbola. Angka ini fantastis, namun bukan prestasi bagus, justru
mengkhawatirkan.
Dalam catatan Greenpeace, angka deforestasi Indonesia tahun 2000 -2005 yang
hanya mencapai 1,8 juta ha pertahun, memang masih di bawah Brasil yang
menempati urutan pertama dengan kerusakan 3,1 juta ha per tahun, dan merupakan
kawasan deforestasi terbesar dunia. Namun karena luasan wilayah hutan di
Indonesia yang jauh lebih kecil dari Brasil (Indonesia luas hutannya sekitar
120,35 juta ha, Brasil 477,698 juta ha, maka laju deforestasi Indonesia 2
persen per tahun, lebih besar dibanding Brasil hanya 0.6 persen). Jika rekor
ini terus bertahan, Greenpeace memprediksi dalam lima tahun sejak data ini
dipublikasikan, hutan Indonesia akan habis. Bisakah kita hidup tanpa hutan,
gersang, gundul? Tentu saja tidak. Ketergantungan manusia pada hutan bagaikan
dua sisi mata uang.
Perambahan Hutan
Degradasi hutan terjadi di banyak daerah termasuk Bangka Belitung. Medio
2004-2005, luas hutan produksi di Babel mencapai 436.254 ha, sedangkan hutan
lindung 195.740 ha, belum termasuk luas jenis hutan konservasi, hutan adat dan
lainnya. Luas hutan-hutan itu kini menyusut. Di Bangka Barat dan Bangka Selatan
misalnya, lahan kritis di kawasan hutan lindung pun dibabat. Di Bangka Barat,
dinas kehutanan setempat mencatat tahun 2005 luas lahan kritis di dalam kawasan
hutan lindung sudah pada taraf mengkhawatirkan mencapai 4.959,12 ha. Sedangkan
di Bangka Selatan tahun 2004, luasnya 10.522,16 ha, dan 991,80 ha lainnya
sangat kritis. Ini belum terhitung kerusakan tahun-tahun sesudahnya.
Kerusakan hutan bisa disebabkan berbagai faktor. Di Babel, aktivitas pembalakan
liar (illegal logging) salah satu penyumbang besar kerusakan hutan, selain
penambangan (illegal mining) dan perambahan hutan lainnya. Praktik pembalakan
liar ibarat benang kusut yang sulit terurai. Para cukong dan kaki tangannya
seperti kucing-kucingan dengan aparat. Mereka tidak kenal jera, meski para
pelaku kejahatan lingkungan ini sudah banyak ditangkap. Belum lagi jika ada
maling teriak maling.
Baru-baru ini di wilayah Kecamatan Airgegas dan Simpangrimba, aparat gabungan
Kepolisian, TNI, dan Polhut mengamankan ribuan batang kayu gelondongan dan
olahan. Operasi penangkapan kayu ini bukan hal baru. Namun seperti yang
sudah-sudah, cukongnya bak hilang ditelan bumi. Mengapa? Pengusutan kasus-kasus
kayu pun seakan tak berbekas. Padahal jika diusut tuntas, bukan mustahil ada
pemain lain menangguk untung dari bisnis ilegal ini. Seperti illegal logging
besar-besaran di Ketapang, Kalimantan Barat yang menyeret beberapa oknum
perwira kepolisian dan pejabat dinas kehutanan setempat.
Penyelamatan
Perambahan hutan dan pencurian kayu oleh penebang liar maupun pengusaha
merupakan bentuk kegiatan destruktif terhadap pemanfaatan sumber daya hutan,
karena jauh dari asas kelestarian. Bagaimana tidak dipandang merusak, kalau
dalam praktiknya dilakukan dengan volume melebihi kemampuan peremajaan pohon
tanpa ada upaya pembangunan hutan. Apalagi aktivitas ini kerap meninggalkan
lahan-lahan kritis yang tak mampu lagi menyerap air tanah sehingga berpotensi
menimbulkan banjir.
Ya, kebijakan yang 'salah urus' selama beberapa dasawarsa terakhir terhadap
hutan di negeri ini, telah menimbulkan kerusakan yang sangat parah dan
mengancam kelestarian sumber daya hutan. Untuk itu, rehabilitasi hutan baik
dalam bentuk gerakan penghijauan maupun lainnya mesti digalakkan terus. Action
tidak cukup di situ, tetapi bagaimana upaya kita memelihara pohon-pohon
penghijauan yang sudah ditanam agar gerakan ini tidak mati suri.
Dari kasus-kasus yang mencuat, kesadaran masyarakat dan pengusaha tentang
produk hukum kehutanan juga masih rendah. Setidaknya bisa dilihat dari minimnya
perizinan untuk pemanfaatan hasil hutan. Bisa jadi tidak ada sama sekali.
Padahal kita sadar betul eksploitasi hutan tanpa aturan seperti itu cenderung
destruktif. Belakangan juga disinyalir ada penebangan 'cuci gudang' di kawasan
hutan produksi, sehingga kawasan hutan lindung menjadi sasaran berikutnya dalam
berburu kayu. Jika kejahatan ini terus dibiarkan bukan mustahil kekhawatiran
Greenpeace bahwa hutan kita akan habis benar-benar terjadi.
Kita tentu tak mau terus dicap sebagai negara perusak hutan. Untuk itu mesti
ada upaya kuat dari instansi terkait mengatasi masalah klasik ini. Perketat
pengawasan, dan masyarakat harus mendapat penyuluhan yang baik agar taat
aturan. Hukum mesti ditegakkan seperti harapan banyak pihak termasuk
Greenpeace. Bahkan kelompok pecinta lingkungan ini lebih ekstrim mengusulkan
adanya jeda penebangan hutan selama 35 tahun agar hutan Indonesia bisa pulih
dan siap berproduksi lagi. Betapa menghawatirkannya kehancuran hutan kita.
Sebagai negara hukum tentu Indonesia perlu instropeksi diri guna memperbaiki
citra hukum beserta aparat di negeri ini. Jika proses hukum di negara yang
katanya negara hukum tidak bisa ditegakkan, bukannya kepastian hukum yang
diperoleh tapi kepastian menjadi bangsa dan negara yang dihukum. Banyak sudah
contohnya. Dalam banyak hal, negeri kita tidak dihormati bangsa lain. Hal itu
dapat mereka lakukan melalui berbagai tindakan diantaranya membatalkan atau
menghentikan berbagai investasi.
Kejahatan illegal logging akan terus terjadi di negeri ini sebagai hukuman atas
ketidakberdayaan kita. Kita semua juga jauh dari rasa aman dan nyaman hidup di
negeri sendiri. Sekarang, pilihan ada pada kita sendiri, mau jadi negara hukum
yang menjunjung tinggi supremasi hukum lewat penegakannya, atau justru menjadi
negara yang dihukum dan dicap sebagai perusak hutan tercepat di dunia. Tidak
malukah kita? (
showhs.php?id=2855
Description: Binary data
