http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2008062303352521

Senini, 23 Juni 2008

     
     
Penanggulangan Kemiskinan 

      John Odhius

      Koordinator Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Lampung



      Pernyataan Plt. Gubernur Lampung Syamsurya Ryacudu untuk memprioritaskan 
tiga hal penting dalam sisa jabatannya, yaitu penanggulangan kemiskinan, 
kesehatan, dan pendidikan, sangat relevan dengan kondisi kekinian yang 
dihadapi. Indonesia juga Provinsi Lampung memiliki persoalan kemiskinan dan 
pengangguran.

      Menilik angka rumah tangga miskin (RTM) 11 kabupaten/kota seprovinsi 
Lampung yang dirilis akhir 2007 mencapai 835 ribu RTM, sudah seharusnya upaya 
menanggulanginya menggunakan pendekatan multidisiplin yang berdimensi 
pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, 
peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.

      Pengertian kemiskinan lebih luas disampaikan John Friedman (Ala, 1996: 
4). Ia menyatakan kemiskinan sebagai ketidaksamaan mengakumulasikan basis 
kekuasaaan sosial, yaitu kemampuan menguasai peluang strategis yang bisa 
memengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

      Akan tetapi, permasalahan kemiskinan dan pengangguran sebagai dampak 
pembangunan merupakan masalah bersama seluruh elemen anak bangsa yang harus 
segera ditangani. Sebab itu, upaya tidak lagi mengandalkan sumber daya alam 
semata, tetapi melalui peningkatan peran manusia dalam pembangunan, menduduki 
fungsi vital strategis.

      Apalagi di era otonomi daerah saat ini, sebagian langkah tersebut berada 
di tangan pemerintah daerah. Peran daerah makin dominan dan strategis dalam 
proses pembangunan nasional.

      Menyambut Pilgub Lampung beberapa bulan ke depan, penanggulangan 
kemiskinan dan pengangguran yang selayaknya menjadi agenda prioritas semua 
pemimpin daerah yang akan terpilih meliputi paling tidak tiga hal penting: 1) 
Penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi kelompok 
miskin/rumah tangga miskin dengan pendekatan bottom up planing yang 
mengedepankan pemberdayaan, 2) Melakukan penguatan terhadap kelembagaan 
masyarakat di perdesaan; 3) Penguatan terhadap pemerintahan lokal; dan 4) 
Mengintegrasikan program APBD yang sektoral dan berorientasi proyek semata 
menjadi kebijakan utuh dalam satu strategi terpadu.

      Pemberdayaan Masyarakat

      Conyers (1991) mengajukan tiga komponen pendekatan pemberdayaan 
masyarakat, yaitu (a) adanya penekanan yang diarahkan pada fungsi kemandirian, 
termasuk sumber-sumber dan tenaga setempat serta kemampuan manajemen lokal; (b) 
penekanan pada penyatuan masyarakat sebagai suatu kesatuan, terlihat dari 
adanya pembentukan organisasi-organsasi lokal termasuk lembaga-lembaga yang 
bertanggung jawab atas masalah administrasi atau suatu bentuk lembaga 
masyarakat dan; (c) keyakinan umum mengenai situasi dan arah perubahan sosial 
serta masalah-masalah yang ditimbulkannya.

      Aspek khusus dalam perubahan sosial yang menjadi pemikiran pokok berbagai 
program pembangunan masyarakat, yaitu adanya ketimpangan baik di dalam maupun 
di antara komunitas-komunitas tersebut.

      Pendekatan pertama adalah menolong diri sendiri ketika masyarakat di 
kawasan perdesaan menjadi partisipan yang berarti dalam proses pembangunan dan 
mengontrol dalam kegiatan pengembangan. Pendamping menjadi fasilitator. 
Sedangkan komunitas (masyarakat desa) memegang tanggung jawab utama dalam (a) 
memutuskan apa yang menjadi kebutuhannya; (b) bagaimana memenuhi kebutuhan itu 
dan; (c) mengerjakan sendiri.

      Masyarakat harus dilihat sebagai subjek dari proses secara keseluruhan. 
Sehingga proses dari pelaksanaan kegiatan pelayanan dalam pengembangan 
masyarakat selalu meletakkan community development dan community organizers 
sebagai landasan.

      Dalam kerangka inilah pemberdayaan yang berbasis masyarakat mampu 
mendorong dari metode doing for the community, menjadi doing with the community.

      Pengalaman PNPM

      Sebagaiman diketahui, secara nasional pemerintah sudah mencanangkan 
delapan prioritas rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2008, di antaranya 
peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan. Salah satu upaya peningkatan 
efektivitas penanggulangan kemiskinan dengan mengembangkan dan meningkatkan 
pelaksanaan PNPM Mandiri pada 2008.

      Peningkatan PNPM Mandiri pada 2008 dilakukan dengan memperluas jangkauan 
dan sasaran serta penyempurnaan pada teknis pelaksanaanya. Pada tahun 2008, 
khusus untuk provinsi Lampung, PNPM Mandiri Perdesaan melibatkan partisipasi 9 
kebupaten pada 68 kecamatan. Ini meliputi 1.028 desa dengan total alokasi 
bantuan langsung masyarakat Rp117,75 miliar. Bantuan ini dikelola secara 
mandiri oleh masyarakat.

      Data berikut menarik disimak. Pinjaman ekonomi bergulir yang diluncurkan 
PNPM Mandiri Perdesaan kepada kelompok perempuan (simpan pinjam kelompok 
perempuan) pada awal Januari 2008 Rp20,945 miliar lebih, dengan tingkat 
pengembalian rata-rata 90%. Meliputi 1.775 kelompok terdiri dari 17.484 orang.

      Ini sebuah prestasi luar biasa masyarakat desa di tengah banyaknya 
konglomerat berdasi pengemplang hutang BLBI yang kabur membawa lari uang rakyat.

      Pengalaman lain juga menunjukkan betapa penting dan perlunya kelembagaan 
masyarakat, pemerintah lokal dan modal sosial masyarakat dibangun.

      Februari 2008, warga Kampung Banjarsari, Kecamatan Baradatu menyelesaikan 
kegiatan pembangunan jembatan gantung sepanjang 60 meter x 1,25 meter dari 
stimulan dana PNPM PPK TA 2007 Rp70 juta. Pertemuan dengan kader Supriyono 
cukup menjelaskan proses tumbuhnya kemandirian warga Banjarsari yang dihuni 227 
keluarga yang mayoritas keturunan Jawa (80%), Ogan, dan Lampung.

      Way Besai yang membelah desa Banjarsari selebar 60 meter tersebut menjadi 
bukti kemandirian mereka mewujudkan jembatan impian selama bertahun-tahun.

      Pesan Pilkada

      Melihat proses dan hasil pilgub di Jawa Barat dan Sumatera Utara 
baru-baru ini, sangat kuat pesan bahwa masyarakat pemilih begitu selektif 
memilih kandidat yang akan memperjuangkan kebutuhan mereka. Bahkan, isu 
kampanye yang terlalu global, elitis, mercusuar dianggap kurang membumi dan 
mewakili sebagian besar konstituen di perdesaan.

      Salah satu agenda yang mendesak dalam konteks ini adalah tetap konsisten 
menanggulangi kemiskinan di Provinsi Lampung melalui strategi; (1) memberikan 
kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam mengambil keputusan; (2) 
meningkatkan sinergisitas antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam 
penanggulangan kemiskinan; (3) memberikan bantuan kepada masyarakat berupa dana 
bantuan langsung masyarakat (BLM/block grant) dan bantuan pendampingan berupa 
technical assistance.

      Maka pro-poor budgeting seharusnya dikemas dalam kebijakan anggaran 
daerah yang mengalokasikan anggaran secara block grant/bantuan langsung 
masyarakat. Selanjutnya menyiapkan perangkat perundangan/perda tentang 
pembangunan partisipatif untuk menjangkau kelompok miskin dan perdesaan 
sehingga kue pembangunan langsung diterima masyarakat.

      Secara empiris, pengalaman sosial dalam pengelolaan PNPM Mandiri 
Perdesaan bisa dijadikan laboratorium sosial pembangunan partisipatif 
pemerintah daerah
     

<<bening.gif>>

Kirim email ke