http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=rubrik&kid=7&id=Debat%20Publik
Rabu, 16 Juli 2008
Menggugat Sekolah Bertaraf Internasional
Oleh Pudjo Sugito
SEBUTAN sekolah bertaraf internasional (SBI) kini makin banyak di negeri
ini. Dulunya hanya terdapat di kota-kota besar, kini telah merambah ke berbagai
daerah. Biaya pendidikannya sangat mahal. Saking mahalnya, sekelompok
masyarakat memberikanplesetan dengan kepanjangan sekolah bertarif
internasional. Memang, digembar-gemborkan bahwa penyelenggaraan SBI bertujuan
untuk meningkatkan kualitas lulusan. Namun dalam menetapkan tarif pendidikannya
tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan pemerataan masyarakat dalam
memperoleh akses pendidikan yang murah dan berkualitas. Karena biaya pendidikan
yang mahal tentu sangat tidak ramah pada kelompok masyarakat miskin. Namun
sikap pengelola SBI dan pemerintah terus saja menebar janji untuk dan demi
kepentingan peningkatan kualitas.
Namun, di balik janji manis tersebut tersirat sebuah dugaan, sangat
mungkin pendirian SBI bukan semata ingin meningkatkan kualitas, tetapi lebih
untuk merespons masyarakat yang memiliki fanatisme tinggi pada pendidikan
dengan label-label internasional. Tidaklah mengherankan manakala kemudian
diserbu masyarakat, utamanya kalangan the haves untuk menyekolahkan
putra-putrinya. Bahkan, mereka tidak mempedulikan berapa pun biayanya. Baginya
yang paling penting prestise, karena anaknya berstatus siswa sekolah
internasional.
Selain itu, maraknya penyelenggaraan SBI memunculkan pertanyaan, benarkah
sekolah-sekolah tersebut berstandar internasional. Berdasarkan hasil
pengamatan, faktanya sangat mengejutkan. Karena penyelenggaraan sekolah
internasional kurang mencerminkan standar pendidikan bertaraf internasional.
Boleh dibilang, sekolah internasional tetapi tetap berstandar lokal. Karena
realitasnya, penyelenggaraan sekolah internasional tidak lebih dari
sekolah-sekolah reguler lainnya. Bedanya, media komunikasi dalam proses
pembelajarannya menggunakan bahasa Inggris. Itu pun masih bilingual.
Padahal sejatinya, sekolah berstandar internasional adalah sebuah
penyelenggaraan pendidikan yang memiliki kurikulum berstandar global,
setidaknya berkurikulum cambridge, dan didukung dengan infrastruktur pendidikan
lengkap. Mulai dari jejaring internasional, international office, ketersediaan
pengajar profesional dengan pengalaman internasional, asrama, fasilitas olah
raga, perpustakaan yang komplit, budaya disiplin tinggi serta masih banyak yang
lainnya. Bahkan, sebenarnya penyelenggaraan sekolah internasional tidaklah
harus selalu menggunakan bahasa Inggris dalam pembelajarannya, serta tidak
mengabaikan pentingnya mengajarkan kearifan budaya lokal yang unik, yang
memiliki daya tarik tersendiri di kancah global. Tetapi yang lebih
memprihatinkan, para siswa sekolah internasional ini ternyata kurang kreatif
dan miskin prestasi.
Tentu temuan ini benar-benar memprihatinkan dan kian menjadi pembenar,
penyelenggaraan sekolah internasional selama ini hanya untuk membidik
masyarakat yang selalu menganggap wah dengan sesuatu yang berlabel
internasional. Maknanya, penyelenggaraan SBI yang banyak dilaksanakan di daerah
selama ini lebih banyak bermotifkan bisnis, hanya untuk mendapatkan untung
besar. Ironisnya, pemerintah daerah juga merasa silau dan over convidence
dengan label-label internasional. Bahkan, terus berupaya menjadikan semakin
banyak sekolah penyelenggara SBI, juga dengan dalih meningkatkan kualitas.
Sehingga, dugaan penyelenggaraan sekolah internasional sengaja membidik segmen
pasar kalangan menengah atas yang tidak cukup mampu untuk mengirim anaknya
untuk menempuh pendidikan di luar negeri memanglah benar.
Sebuah strategi bisnis pendidikan yang cukup jitu. Tetapi fenomena ini
makin membuktikan bahwa paham liberalisme telah benar-benar merasuk pada hampir
semua sendi kehidupan bangsa. Imbasnya, suka tidak suka kita semua harus siap
pula menerima semua akibatnya. Karena liberalisasi pengelolaan pendidikan pasti
akan melahirkan generasi-generasi baru yang materialistik, yang tidak sejalan
dengan idealisme pendidikan nasional.
Bahkan sangat mungkin, sekolah-sekolah dengan predikat SBI hanya akan
melahirkan generasi-generasi eksklusif, egois dan menganggap dirinya paling
superior. Hal itu karena jebolan pendidikan ini akan miskin terhadap pemahaman
pentingnya nilai-nilai dan budaya luhur bangsa, seperti pertalian sosial,
toleransi, kerja sama, serta berbagai nilai sosial lainnya. Padahal kompetensi
sosial tersebut jauh lebih superior dan berfungsi sebagai life skill, yang
menurut hasil riset berperan dominan dalam mengantarkan seseorang pada berbagai
keberhasilan hidup.
Belum lagi, penyelenggaraan SBI dilakukan dengan sistem pembelajaran full
day school. Dampaknya para siswa akan terisolasi dari lingkungan masyarakat
real dalam masa pertumbuhannya. Padahal sebenarnya hal tersebut merupakan
laboratorium kehidupan tempat belajar yang sesungguhnya. Sehingga, konsep
pendidikan demikian jelas bertentangan dengan sebuah keyakinan budaya lokal
bahwa sesungguhnya tempat pendidikan ideal adalah rumah tempat tinggal kita
sendiri dan guru teladannya adalah para orangtua siswa.
Untuk itu, penyelenggaraan SBI mungkin sah-sah saja. Namun harus diingat,
aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh pendidikan berkualitas harus tetap
sama. Tentu pula, muatan kurikulum tentang kearifan budaya lokal tidak bisa
diabaikan. Karena hanya dengan demikianlah, negeri ini akan terhindar dari
kemungkinan datangnya generasi-generasi sontoloyo. Sebaliknya akan banyak
bermunculan generasi baru harapan bangsa, yang dalam sepak terjangnya nanti
akan lebih mengutamakan kemakmuran ekonomi bersama.
Penulis, alumni CSU-R Australia, kini tinggal di Malang.
'Imbasnya, suka tidak suka kita semua harus siap pula menerima semua
akibatnya. Karena liberalisasi pengelolaan pendidikan pasti akan melahirkan
generasi-generasi baru yang materialistik, yang tidak sejalan dengan idealisme
pendidikan nasional'.
