http://www.tribun-timur.com/view.php?id=87944&jenis=Opini
Rabu, 16-07-2008
Mengenal Laporan Keuangan BI
Oleh
Marsuki
Dosen Unhas
BI dalam menerapkan sistem akuntansi dan pencatatan laporan keuangannya
telah berusaha tidak berhenti pada makna-makna akuntansi murni semata, namun
juga dalam makna yang lebih luas dalam kaitannya dengan kegiatan perekonomian
nasional
Akhir-akhir ini Bank Indonesia (BI) memang banyak dipersoalkan orang,
tapi tampaknya belum banyak masyarakat Indonesia yang mengenal apalagi memahami
dengan benar keberadaannya, dibandingkan dengan bank-bank umum, seperti BRI,
Mandiri, BNI atau BCA. Kemungkinannya disebabkan karena BI tidak berhubungan
langsung dengan aktivitas masyarakat. Sehingga masih sering timbul kesan BI
sebagai lembaga eksklusif, sulit terjamah atau kurang merakyat. Padahal,
sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi terutama setelah UU kebanksentralan
pertama di Indonesia diamandemen, yaitu UU No 10 Tahun 1968 tentang Bank
Indonesia, menjadi UU RI No 23 Tahun 1999, yang disempurnakan dengan UU No 3
Tahun 2004.
Walaupun UU BI terakhir dengan tegas menetapkan bahwa Bank Indonesia
adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,
bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, namun BI diwajibkan
menginformasikan secara transparan berbagai kegiatannya sebagai
pertanggungjawabannya ke publik. Dengan cara mempublikasi beberapa laporannya
mengenai kebijakan moneter, sistem pembayaran dan pengaturan perbankan setelah
dijelaskan di legislatif (DPR) serta laporan keuangan tahunannya setelah di
audit BPK.
Tapi sayang tampaknya berbagai informasi tersebut belum banyak
dimanfaatkan masyarakat guna mengenal atau memahami eksistensi, peran, kinerja
dan prospek peranan BI. Hal ini tercermin dari masih adanya pendapat atau
pernyataan beberapa pihak yang simpang siur yang sring kurang sesuai referensi
ilmiah atau praktek yang berlaku di bank sentral umumnya. Misalnya,
mempersoalkan surplus BI dapat menjadi obyek pajak, atau BI dianggap bukan
sebagai bank sentralnya perbankan (Banker's Bank).
Untuk memahami perihal bank sentral di suatu negara termasuk bank sentral
di Indonesia, BI sebenarnya dapat dilakukan dengan menelaah berbagai laporannya
ke publik, diantaranya mealalui laporan keuangannya. Dari laporan keuangan bank
sentral dapat digali berbagai informasi berkaitan dengan aktivitas, kinerja,
kondisi keuangan bank sentral, serta peranannya dalam membantu melancarkan
kegiatan ekonomi dan bisnis dengan fungsinya sebagai pengedar uang, mengatur
sistem pembayaran, serta mengawal kinerja perbankan.
Hanya perlu diakui bahwa sumber pengetahuan untuk memahami hakekat
kebanksentralan khususnya pemahaman laporan keuangannya masih belum banyak
ditulis, diungkap apalagi ditelaah secara mendalam dalam buku-buku ilmiah
maupun bacaan populer. Hal ini dimungkinkan karena adanya beberapa kesulitan
teknis. Diantaranya praktek akuntansi yang diterapkan bank sentral dalam sistem
pencatatan dan penyusunan laporan keuangannya sangat spesifik dan berbeda
secara signifikan dengan lembaga lainnya, perbankan konvensional sekalipun.
Disebabkan adanya perbedaan mendasar pada tujuan pendirian, fungsi, tugas dan
tanggungjawab suatu bank sentral. Sehingga pada gilirannya berimplikasi adanya
perbedaan interpretasi atas laporan keuangan pada bank sentral.
Dalam kasus BI misalnya, UU menegaskan bahwa kegiatan BI tidak
diorientasikan pada kepentingan komersial atau mencari untung semata, namun
untuk kepentingan publik dengan mengendalikan jumlah uang beredar, memelihara
sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi sistem perbankan. Untuk itu, BI
menerapkan sistem akuntansi spesifik dalam pencatatan dan penyusunan laporan
keuangannya yang didasarkan pada Pedoman Akuntansi Keuangan BI (PAKBI).
Penyusunan PAKBI mengacu pada prinsip akuntansi berlaku umum dan praktek
akuntansi yang lazim pada bank sentral lain (IAS) dengan melibatkan lembaga
kompoten dibidang akuntansi, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ikatan
Akuntansi Indonesia (IAI).
Tampaknya, BI dalam menerapkan sistem akuntansi dan pencatatan laporan
keuangannya telah berusaha tidak berhenti pada makna-makna akuntansi murni
semata, namun juga dalam makna yang lebih luas dalam kaitannya dengan kegiatan
perekonomian nasional. Sehingga diharapkan informasi-informasi yang terkandung
dalam laporan keuangan BI tersebut dapat bermanfaat bagi penggunanya dalam
rangka pengambilan keputusan terbaiknya.
Wajib Dipublikasi
Secara umum, laporan keuangan BI merupakan salah satu indikator penting
yang menunjukkan keadaan moneter, keuangan dan perekonomian Indonesia dalam
waktu tertentu, sebab laporan keuangan BI mengandung berbagai informasi tentang
posisi keuangan otoritas moneter Indonesia yang ditugaskan negara mengelola
sektor moneter atau keuangan masyarakat. Namun secara khusus, laporan keuangan
BI sebenarnya menjadi salah satu media pertanggungjawaban ke publik tentang
sejauhmana kinerja keuangan dan manajemen Bank Indonesia.
Sesuai ketentuan, laporan keuangan BI yang disebut dengan "Laporan
Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI)" wajib dipublikasi setiap tahunnya ke
publik. Tapi biasanya publik baru bisa mengakses laporan ini sekitar bulan Mei
karena harus menunggu selesainya proses audit yang dilakukan BPK. Oleh karena
itu, dapat dikatakan bahwa sebenarnya informasi yang tersampaikan sudah cukup
terlambat untuk dimanfaatkan pihak eksternal sebagai dasar pengambilan
keputusan strategis. LKTBI terdiri dari empat jenis laporan disertai
catatannya, meliputi: 1. Neraca; 2. Laporan Surplus-Defisit; 3. Laporan
Perubahan Posisi Modal/Ekuitas, dan 4. Laporan Arus Kas.
Neraca BI menggambarkan kondisi keuangan BI pada suatu waktu tertentu.
Sebagaimana Neraca bank sentral lainnya, salah satu karakteristik khusus Neraca
BI adalah bahwa perubahan umum nilai pos-pos dalam neraca sangat ditentukan
oleh perubahan nilai pos-pos kewajibannya (Liability driven), Artinya, dalam
merumuskan berbagai strategi kegiatannya, BI terlebih dahulu harus menetapkan
besarnya kewajiban yang harus dipenuhi sebab fungsi utamanya sebagai otoritas
moneter Indonesia. Baru selanjutnya menentukan alokasi penanaman dananya secara
efektif dan efisien guna dapat mengimbangi beban-beban yang timbul dari
kewajiban dan tanggung jawabnya yang harus ditanggungnya sendiri sebagai
otoritas moneter.
Laporan Surplus Defisit BI di antaranya mencerminkan kemampuan atau
kinerja manajemen BI dalam mengelola operasi usahanya menghasilkan surplus atau
meminimalisasi defisitnya. Tampaknya, tugas untuk menstabilkan nilai mata uang
rupiah dengan menjaga posisi inflasi dan nilai tukar rupiah dari waktu ke waktu
selalu membutuhkan biaya moneter yang selalu besar dibandingkan dengan biaya
tugas-tugas lainnya, sebagai akibat masih sering kurang kondusifnya
perekonomian nasional, sehingga BI tampaknya selalu mengalami posisi keuangan
defisit.
Laporan Perubahan Ekuitas BI, diantaranya memberikan informasi tentang
kewajiban yang harus dipenuhi BI terhadap "pemiliknya", yakni Negara yang
diwakili Pemerintah. UU menetapkan standar kecukupan modal BI sebesar 10 persen
dari total Kewajiban Moneternya. Rasio sebesar 10 persen tersebut dianggap
cukup bagi BI menjalankan kewajiban moneternya, sehingga apabila jumlahnya
melebihi 10 persen, maka BI harus menyerahkannya ke Pemerintah. Sejak amandemen
UU BI yang pertama tahun 1999, BI sudah dua kali menyetorkan sisa surplusnya ke
pemerintah, yaitu pada periode 2005 dan 2006. Tahun 2007 BI tidak dapat
melakukan penyetoran, sebab BI mengalami nilai rasio kecukupan modalnya hanya
8,04 persen.
Laporan Arus Kas BI menggambarkan kemampuan BI dalam menghasilkan kas dan
setara kas serta kebutuhan BI memanfaatkan dana tersebut, melalui aktivitas
operasi, investasi dan pendanaan. Masalahnya, belum ada pedoman akuntansi
khusus mengenai tata cara pencatatan dan pelaporan arus kas BI, sehingga
tampaknya berpotensi menimbulkan multi tafsir bagi pengguna laporan keuangan
BI, Dibeberapa bank sentral lainnya, Laporan Arus Kas ini tidak dipublikasikan,
karena dianggap sudah terungkap dalam laporan-laporan keuangan lainnya.
Akhirnya dapat disimpulkan bahwa pengenalan terutama pemahaman tentang
laporan keuangan suatu bank sentral, termasuk BI jelas sangat diperlukan,
terutama jika ingin mengetahui pentingnya keberadaan BI sebagai entitas
manajemen dan sebagai lembaga negara yang spesifik, dalam peran, fungsi,
tugas-tugas dan kewajibannya membantu melancarkan pelaksanaan kegiatan ekonomi
dan bisnis para pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun internasional.
Tribun Timur, Selalu yang Pertama
Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: [EMAIL PROTECTED]
Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555) (***)
<<spacer.gif>>
