http://www.tribun-timur.com/view.php?id=87328&jenis=Opini
Masalah Pulau Terluar
Salam Tribun
INDONESIA merupakan negara kepulauan dengan 17.504 pulau. Sebagian besar
merupakan pulau-pulau kecil yang tersebar di seluruh Nusantara. Status negara
kepulauan ditetapkan lewat Deklarasi Juanda 1957 dan dikukuhkan oleh
Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Status tersebut
diakui secara internasional lewat Konvensi Hukum Laut PBB yaitu United Nations
Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Konvensi yang diratifikasi
Indonesia dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985. Pengakuan konvensi membawa
konsekuensi yuridis, perairan Indonesia akan menjadi wilayah yang utuh. Dengan
kata lain, keberadaan pulau-pulau kecil terluar tersebut memiliki nilai
strategis.
Pulau-pulau terluar menjadi titik dasar dalam pengukuran dan penetapan
batas wilayah antara Indonesia dan negara tetangga, terutama penentuan batas
wilayah perairan. Pulau-pulau terluar itu berfungsi pertahanan dan keamanan,
ekonomi, dan ekologi.
Berdasarkan inventarisasi tahun 2003, terdapat 92 pulau kecil terluar
yang tersebar pada 17 provinsi yang mempengaruhi luas wilayah kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Dari pulau-pulau tersebut, 12 di antaranya rawan
dan bisa menjadi sumber konflik perbatasan dengan negara tetangga.
Setidaknya, pulau-pulau terluar memiliki peran penting terhadap
keluar-masuknya orang dan barang. Kerawanan yang mungkin terjadi berupa
penyelundupan senjata dan barang-barang, pemasukan obat-obat terlarang dan mata
uang dolar palsu, perdagangan wanita, pembajakan, pencurian hasil laut dan
menjadi lalu lintas kapal-kapal asing.
Pulau-pulau terluar itu memiliki peluang dikembangkan sebagai wilayah
potensial industri berbasiskan sumber daya laut seperti industri perikanan atau
pariwisata bahari. Ekosistem pesisir dan lautnya dapat berfungsi sebagai
pengatur iklim global, siklus hidrologi dan biokimia, sumber energi alternatif,
sumber plasma nutfah.
Dengan kata lain, pulau-pulau terluar tersebut harus mendapat perhatian
serius pemerintah. Perhatian berupa pengelolaan dan pengembangan potensi
ekonominya, serta pengamanan yang baik. Memang, pulau-pulau terluar yang
rata-rata kecil dan tidak berpenghuni, tak berarti banyak bagi kesejahteraan
masyarakat di sekitarnya.
Namun, pulau-pulau terluar itu tetap memiliki nilai strategis. Upaya
pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap 12 pulau
strategis tersebut patut mendapat sambutan hangat. Pengawasan antara lain
dengan menempatkan pasukan TNI dalam jumlah memadai.
Selain pengawasan yang lebih intensif, hendaknya pula dikaji tentang
kemungkinan pengembangan potensi ekonomi dan ekologinya. Terlebih lagi,
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beberapa waktu lalu, mengungkapkan tentang
rencana pemberdayaan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar. Janji tersebut
harus diikuti dengan program konkret dan dukungan dana. Peningkatan mobilitas
penduduk, misalnya, dengan membuka trayek kapal laut. Begitu pula, pengembangan
potensi ekonomi dan ekologi lewat program terpadu antarinstansi. Yang jelas,
pemerintah harus serius menangani pulau-pulau terluar itu.
Tribun Timur, Selalu yang Pertama
Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: [EMAIL PROTECTED]
Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
