Refleksi: Beberapa waktu silam di Ambon Megawati Soekarnoputri berpidato dengan menyatakan bahwa yang golput itu bukan warga negara Indonesia (WNI). Apakah itu suatu ancaman terhadap Maluku, hanya Allah saja yang mengetahui. Tetapi rupanya Jawa Timur juga bermaksud untuk tidak menjadi WNI, sesuai kriteria yang diucapkan.
Dapat dimengerti daerah-daerah mau berGolput, karena mereka tidak melihat adanya arti untuk perubahan mendasar terhadap kehidupan, korupsi merajalela, yang mencalonkan diri untuk dipilih menjadi petinggi yang bernama wakil-wakil rakyat adalah mereka itu-itu juga yang berkuasa pada masa Orba dan sudah diketahui sampai dimana kemampuan mereka. Mantan petinggi TNI pun ramai-ramai mencalonkan diri, tanpa meminta maaf kalau seandainya pernah mereka melakukan pelanggaran HAM dalam menegakkan ketidakadilan di masyarakat pada masa lalu. http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/21/00572174/warga.jawa.timur.diminta.tidak.golput.dalam.pilkada Hak Pilih Warga Jawa Timur Diminta Tidak Golput dalam Pilkada Senin, 21 Juli 2008 | 00:57 WIB Surabaya, Kompas - Warga Jawa Timur diharapkan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Jatim pada 23 Juli 2008. Menjadi golongan putih atau go Hak Pilih Warga Jawa Timur Diminta Tidak Golput dalam Pilkada Senin, 21 Juli 2008 | 00:57 WIB Surabaya, Kompas - Warga Jawa Timur diharapkan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Jatim pada 23 Juli 2008. Menjadi golongan putih atau golput, sengaja tidak menggunakan hak pilihnya, atau mencoblos semua gambar peserta pilkada, adalah tindakan mubazir dan tidak mensyukuri salah satu nikmat demokrasi, yaitu dapat memilih kepala daerah secara langsung. Demikian Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jatim KH Mutawakkil Alallah pada istigasah kubro di Masjid Al Akbar, Surabaya, Minggu (20/7). Acara yang ditujukan untuk kelancaran Pilkada Jatim ini dihadiri sejumlah kiai berpengaruh di Jatim, seperti KH Abdullah Faqih dari Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Rois Syuriah PWNU Jatim KH Miftachul Akhyar, dan KH Khotib Umar dari Jember. Mutawakkil mengakui, ada warga yang skeptis terhadap calon yang bertarung dalam Pilkada Jatim karena mereka menilai siapa pun yang menang tidak bisa mengubah kehidupan rakyat. Pemikiran itu harus diubah karena membahayakan kelangsungan demokrasi di Indonesia. Ketua Umum Pengurus Besar NU KH Hasyim Muzadi juga meminta warga NU Jatim mewaspadai pihak-pihak yang menyuruh golput. Ia juga berharap perhitungan suara dilakukan dengan jujur, dari tempat pemungutan suara hingga provinsi. "Biasanya, kompetitor mendatangi pemilih di kantong suara lawannya untuk meminta mereka menjadi golput. Jadi, golput di Pilkada Jabar dan Jateng tidak semata-mata karena masalah teknis, tetapi juga adanya upaya politis," kata Hasyim. Untuk mengantisipasi hal itu, ia meminta pengurus NU mengerahkan warganya memberikan informasi terkait pilkada secara benar. Misalnya, di malam hari selama masa tenang bisa dilakukan lailatul ijtima, suatu perkumpulan yang ditujukan selain untuk menghubungkan masyarakat, juga untuk berdoa menolak berbagai bahaya. Ketua Umum PW Muhammadiyah Jatim Syafiq Mughni mengimbau warga menggunakan hak pilih sesuai hati nurani. Imbauan itu disampaikan lewat surat edaran yang dikirimkan kepada pengurus cabang dan ranting Muhammadiyah seluruh Jatim. Tak perlu berlebihan Secara terpisah, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim, Arief Budiman, mengatakan, besaran golput yang diperkirakan lebih dari 30 persen dari 29,061 juta pemilih terdaftar tidak dapat dijadikan ukuran keberhasilan pilkada. Alasan tidak dipakainya hak pilih bermacam-macam. Sosiolog dari Universitas Airlangga Daniel Sparringa menuturkan, fenomena golput tidak perlu ditanggapi dengan berlebihan karena kelompok pemilih yang secara sadar memilih golput bukan berarti apatis terhadap politik. Sebaliknya, mereka umumnya justru punya perhatian dan partisipasi yang lebih meski dengan cara yang lain, seperti berunjuk rasa atau menulis di media massa. Ini karena mereka umumnya dari kelompok yang kritis. Mereka yang memilih golput secara sadar juga sulit dipengaruhi karena sikap itu didasari pada pemahaman pemilu yang tak banyak manfaatnya. Untuk mengubah sikap mereka dapat dilakukan dengan mengefektifkan demokrasi. (INA/VIN/IDRlput, sengaja tidak menggunakan hak pilihnya, atau mencoblos semua gambar peserta pilkada, adalah tindakan mubazir dan tidak mensyukuri salah satu nikmat demokrasi, yaitu dapat memilih kepala daerah secara langsung. Demikian Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jatim KH Mutawakkil Alallah pada istigasah kubro di Masjid Al Akbar, Surabaya, Minggu (20/7). Acara yang ditujukan untuk kelancaran Pilkada Jatim ini dihadiri sejumlah kiai berpengaruh di Jatim, seperti KH Abdullah Faqih dari Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Rois Syuriah PWNU Jatim KH Miftachul Akhyar, dan KH Khotib Umar dari Jember. Mutawakkil mengakui, ada warga yang skeptis terhadap calon yang bertarung dalam Pilkada Jatim karena mereka menilai siapa pun yang menang tidak bisa mengubah kehidupan rakyat. Pemikiran itu harus diubah karena membahayakan kelangsungan demokrasi di Indonesia. Ketua Umum Pengurus Besar NU KH Hasyim Muzadi juga meminta warga NU Jatim mewaspadai pihak-pihak yang menyuruh golput. Ia juga berharap perhitungan suara dilakukan dengan jujur, dari tempat pemungutan suara hingga provinsi. "Biasanya, kompetitor mendatangi pemilih di kantong suara lawannya untuk meminta mereka menjadi golput. Jadi, golput di Pilkada Jabar dan Jateng tidak semata-mata karena masalah teknis, tetapi juga adanya upaya politis," kata Hasyim. Untuk mengantisipasi hal itu, ia meminta pengurus NU mengerahkan warganya memberikan informasi terkait pilkada secara benar. Misalnya, di malam hari selama masa tenang bisa dilakukan lailatul ijtima, suatu perkumpulan yang ditujukan selain untuk menghubungkan masyarakat, juga untuk berdoa menolak berbagai bahaya. Ketua Umum PW Muhammadiyah Jatim Syafiq Mughni mengimbau warga menggunakan hak pilih sesuai hati nurani. Imbauan itu disampaikan lewat surat edaran yang dikirimkan kepada pengurus cabang dan ranting Muhammadiyah seluruh Jatim. Tak perlu berlebihan Secara terpisah, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim, Arief Budiman, mengatakan, besaran golput yang diperkirakan lebih dari 30 persen dari 29,061 juta pemilih terdaftar tidak dapat dijadikan ukuran keberhasilan pilkada. Alasan tidak dipakainya hak pilih bermacam-macam. Sosiolog dari Universitas Airlangga Daniel Sparringa menuturkan, fenomena golput tidak perlu ditanggapi dengan berlebihan karena kelompok pemilih yang secara sadar memilih golput bukan berarti apatis terhadap politik. Sebaliknya, mereka umumnya justru punya perhatian dan partisipasi yang lebih meski dengan cara yang lain, seperti berunjuk rasa atau menulis di media massa. Ini karena mereka umumnya dari kelompok yang kritis. Mereka yang memilih golput secara sadar juga sulit dipengaruhi karena sikap itu didasari pada pemahaman pemilu yang tak banyak manfaatnya. Untuk mengubah sikap mereka dapat dilakukan dengan mengefektifkan demokrasi. (INA/VIN/IDR
