http://www.suarapembaruan.com/News/2008/07/26/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY -------------------------------------------------------------------------------- Didukung Renegosiasi LNG Tangguh [JAKARTA] Masyarakat asli Papua mendukung dilakukan renegosiasi harga jual ekspor gas alam (Liqued Petrolium gas/LNG) Tangguh, Teluk Bintuni, Papua Barat antara pemerintah Indonesia - Tiongkok dan Korea Selatan. Kesepakatan pemerintah - perusahaan Korea Gas (Kogas) yang membeli dengan harga US$ 20 per mile mile british thermal unit (mmbtu) dengan volume hampir 1 juta metrik ton pada periode 2010 sampai 2012 adalah langkah yang sangat positif. Diharapkan pihak Tiongkok dapat mengikuti langkah Kogas. Hal itu dikemukakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) asal daerah pemilihan Papua Barat, Robert Kardinal dan Anggota DPRD Sorong Selatan, Willem Saflessa dalam percakapan terpisah dengan SP di Jakarta dan Jayapura, Jumat (25/7) petang. Sebelumnya harga jual LNG Tangguh ke Tiongkoh sebesar US$ 2,6 per mmbtu dan Korea Selatan US$ 3,35 per mmbtu, jauh di bawah harga jual dalam negeri. Misalnya, LNG Bontang, di Kalimantan Timur, menjual LNG ke industri pupuk di dalam negeri sebesar US$ 10 per mmBtu (SP, 14/7) Masyarakat Papua Barat mendukung langkah pemerintah pusat melakukan hal itu. Harga jual gas alam yang bagus akan memberikan manfaat kepada negara dan BP Indonesia sebagai kontraktor. Sebaliknya harga jual gas LNG Tangguh yang rendah akan berdampak pada sistem bagi hasil dengan BP Indonesia ataupun pemberian royalti dan pendapatan asli daerah, ujarnya. Ia menyarankan agar pemerintah terus melakukan pendekatan yang baik dengan Tiongkok agar membeli LGN Tangguh dengan harga yang sama seperti Kogas atau bisa lebih tinggi. "Sebaiknya jika Tiongkok menawarkan harga yang rendah, harus dipertimbangkan kembali. Cara demikian sangat bagus, sehingga pengalaman masa lalu dalam berbagai kontrak kerja pengelolaan sumber daya mineral tidak terulang lagi. Akibatnya, negara dan daerah yang bersangkutan rugi dari aspek devisa negara dan royalti," katanya. Pabrik Pupuk Sementara itu, Willem Saflessa mengatakan masyarakat Kabupaten Sorong Selatan sebagai kabupaten tetangga dengan Proyek LNG Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni, mengharapkan renegoisasi penjualan LNG Tangguh dengan Tiongkok mencapai nilai jual yang sama dengan Korea Selatan. Harga jual LNG Tangguh yang tinggi secara tak langsung memberikan manfaat bagi daerah pemilik dan kabupaten tetangga. BP Indonesia melakukan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan antara lain pembangunan infrastruktur, perumahan, dan penguatan pangan lokal. Pengeksploitasian gas alam tersebut berdampak pada aspek kelestarian alam, termasuk sumber daya kelautan. Kehadirannya membuat masyarakat tak mungkin kembali melaut di dekat areal di mana gas dieksploitasi. Juga menyebabkan kehidupan kepiting, udang, sulit didapatkan karena bakau sebagaian rusak. Demikian pula sagu yang menjadi pengha- sil pangan pokok bagi masyarakat, katanya. "BP harus memikirkan ganti rugi sosial bagi masyarakat. Jangan sampai kehadirannya hanya menguntungkan pemerintah dan BP Indonesia. Sementara itu, rakyat tetap menjadi penonton. Bahkan gas yang ada bisa juga dimanfaatkan pemerintah kabupaten untuk penerangan listrik bagi masyarakat. Jangan ada gas, perusahaan yang terang benderang, rakyat sekitarnya tetap gelap gulita," ujarnya. Kenyataan seperti itu selalu dialami masyarakat di wilayah di mana eksploitasi mineral. Pengalaman Suku Amungme dan Kamoro di Kabupaten Mimika, Suku Sakay di Riau, dan Suku Dayak di Kalimantan Timur diharapkan tak terulang di Teluk Bintuni. Diharapkan pemerintah memanfaatkan gas Tangguh untuk membangun pabrik pupuk seperti dilakukan di Bontang, Kalimantan Timur, yakni Pupuk Kaltim. "Kehadiran pabrik seperti itu akan menciptakan titik pertumbuhan pembangunan industri tersebar di seluruh Indonesia sehingga tak terkonsentrasi di Pulau Jawa," ujar Kardinal. [GAB/154/W-8] -------------------------------------------------------------------------------- Last modified: 26/7/08
