Media Indonesia Minggu, 27 Juli 2008 16:29 WIB
Pemerintah Sambut Masuknya Industri Baja Mittal Penulis : Asep Toha JAKARTA--MI: Kementerian Negara BUMN menyambut baik masuknya Archelor Mittal dalam industri baja nasional melalui investasi baru di Banten. Dengan masuknya raksasa baja tersebut, industri baja nasional yang masih dikuasai PT Krakatau Steel bisa lebih kompetitif. "Baguslah jika Mittal mau bangun industri baja di sini. Artinya KS (Krakatau Steel) akan memiliki pesaing. Persaingan itu indah. Lihat Pertamina yang semakin baik kinerjanya pascamasuknya Shell dan Petronas," ungkap Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil kepada wartawan di Jakarta, akhir pekan lalu. Sebelumnya, Mittal yang telah gagal mengakuisisi KS menyampaikan niatnya untuk membangun industri baja di Indonesia. Rencananya industri yang berlokasi dekat dengan komplek pabrik KS di Cilegon, Banten, itu akan bergerak bukan saja di sektor hulu, tapi juga hilir baja. Menanggapi hal ini, Sofyan menyambut baik rencana tersebut. Dengan begitu diharapkan KS yang selama ini memonopoli industri baja nasional bisa lebih kompetitif. Dengan demikian pula KS akan terdorong untuk lebih efisien jika dibandingkan dengan sebelumnya. Selain itu, katanya, Mittal bisa mengisi kekurangan pasokan baja yang belum bisa diisi KS. "Apalagi (lokasi pabrik Mittal) di sebelahnya," ujar Sofyan. Lebih jauh, ia menyatakan masuknya investasi baru industri baja membuktikan tingginya potensi pasar nasional. Sehingga, Mittal yang gagal masuk KS, memutuskan untuk membangun pabrik sendiri dari nol (green field investment). Untuk itu, rencana ini harus disambut baik, bukan saja oleh pemerintah tapi juga KS. Sebelumnya, pemerintah dan DPR memutuskan proses privatisasi KS dilakukan melalui mekanisme penawaran saha perdana publik (IPO) atau go public. Rencananya KS akan melepas sahamnya ke publik secara bertahap. Sampai pasar kondusif, KS bisa melapas seluruh saham sesuai targetnya yakni 40%. Perjalan privatisasi KS memang sarat politisasi. Bahkan, pembicaraan tentang KS kerap diwarnai dengan kecurigaan dan masalah politik yang dijadikan amunisi praktisi politik. Untuk itu kementerian menyerahkan persoalan politik ini sesuai porsinya yakni di DPR. Namun, hingga kini lampu hijau dari Senayan masih belum menyala. Oleh karena itu, proses IPO bulum juga terlaksana. Padahal, sebelumnya DPR telah mengembuskan angin keputusan ke arah IPO. Hal ini sejalan dengan kehendak manajemen yang menolak penjualan strategis kepada Achelor Mittal. Tujuan privatisasi KS ialah mengembangkan bisnis hingga bisa meningkatkan kapasitas produksi minimal lima juta ton per tahun. Pasalnya, kebutuhan baja Indonesia sangat tinggi dan terus berkembang. Bila KS tidak bisa memperbesar diri, dipastikan Indonesia akan ketergantungan kepada impor. Untuk itu, pelaksanaan IPO ditargetkan bisa mulai dilakukan pada September atau Oktober mendatang. (Toh/OL-01
