http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=12&id=2770
Senin, 28 Juli 2008 | BP
Nepotisme, Sejumlah Caleg Perempuan PDI-P Diminta Mundur
Denpasar (Bali Post) -
Pernyataan keras Wakil Bendahara DPP PDI Perjuangan I Gusti Ayu Sukmadewi
Jaksa agar tidak ada suami-istri yang muncul dalam tabulasi nama daftar caleg
DPRD propinsi dan caleg DPR-RI akhirnya direspons positif utusan DPC dalam
pemandangan umum pada Rapat Kerja Daerah Khusus seputar caleg, Minggu (27/7)
kemarin di Hotel Nikki Denpasar.
Utusan Gianyar Pande Parwata spontan menyampaikan istrinya, Ratnaningsih,
yang semula didaftarkan sebagai caleg sementara DPRD Gianyar menyatakan mundur.
'Saya tawarkan AA Putra Ratnaningsih sebagai pengganti Ratnaningsih, SKH, istri
saya,' katanya.
Hal serupa disampaikan utusan DPC PDI-P Klungkung. Salah seorang istri
pengurus partai AA Mayoni yang juga didaftarkan sebagai caleg juga diminta
mundur oleh utusan karena instruksi DPP itu.
Akibatnya mundurnya sejumlah caleg perempuan, daftar caleg PDI-P DPRD
Bali dan DPR-RI terkesan kering perempuan. Bahkan caleg DPRD Bali dan DPR-RI
dari Buleleng tak ada perempuan. Khawatir daftar caleg sementara dicoret oleh
DPP, Sekretaris DPD PDI-P Bali Nyoman Parta sempat mengancam Ketua DPC PDI-P
Buleleng Dewa Sukrawan. 'Kalau sampai Senin (28/7) ini tak ada caleg perempuan
yang disetor DPC, kami akan isi sendiri,' katanya.
Ketua DPD PDI-P Bali Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi, S.H. mengakui
munculnya istri sejumlah pengurus menjadi caleg karena caleg perempuan memang
benar-benar langka di PDI-P. Sementara UU mengamanatkan 30 persen caleg dari
perempuan. Ratmadi dalam sambutannya menekankan kader tak perlu sampai
gontok-gontokan terkait dalam penjaringan valeg. 'Kami tak ingin gara-gara
pencalegan suara partai melorot tajam,' katanya.
Ratmadi menambahkan, pengurus partai dan para caleg tak mematikan telepon
setiap saat jika ingin dihubungi oleh siapa pun. Dewi Jaksa mengatakan dalam
penjaringan caleg tak boleh ada nepotisme, yakni suami istri masuk dalam daftar
calon kecuali Megawati dan Taufiq Kiemas. 'Hanya Mega dan suaminya yang boleh,
yang lain tidak boleh,' tegasnya.
Khusus perempuan, dia menekankan sesuai SK 210 ada sanksi bagi pimpinan
partai di daerah dan cabang yang tak memasukkan caleg perempuan yakni calegnya
tak diterima di DPP. Dia juga mengingatkan nama-nama yang sudah dijaring dalam
pencalegan tak boleh dipangkas. (029/
