http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=344214
Kamis, 29 Mei 2008, Dua Tahun Menyembur, 629 Hektare Terendam Dua tahun sudah lumpur panas masih menyembur di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mencatat luas wilayah terdampak telah mencapai 629 hektare. Lumpur merambah sedikitnya ke 11 desa dan kelurahan di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Porong, Jabon, dan Tanggulangin. Sebagian desa dan kelurahan telah masuk peta terdampak sesuai dengan Peraturan Presiden No 14 Tahun 2007. Desa dan kelurahan itu, antara lain, Kelurahan Siring dan Jatirejo serta Desa Renokenongo di Kecamatan Porong. Desa Kedungbendo, sebagian Gempolsari, dan Ketapang di Kecamatan Tanggulangin. Desa dan kelurahan tersebut sedang menjalani proses pelunasan ganti rugi yang dimulai kemarin (28/5). Desa-desa lain, seperti Besuki, Pejarakan, dan Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, telah dinyatakan sebagai kawasan terdampak. Namun, prosesnya masih menunggu kepastian pemerintah pusat yang akan menggunakan dana APBN sebagai ganti rugi. Sebagian desa lain, seperti Glagah Arum dan Kelurahan Mindi, Kecamatan Porong, masih menunggu nasib. Menurut data Pemkab Sidoarjo, korban akibat lumpur panas sekitar 10.194 KK atau 38.252 jiwa. Itu belum termasuk korban baru dari Desa Besuki, Kecamatan Jabon, yang mencapai ratusan KK dan ribuan jiwa. Di kawasan tempat tinggal mereka, telah terbangun kolam untuk penampungan lumpur. Yang terbesar, yakni kolam utama. Kolam lumpur itu kini mencapai sekitar 520 hektare. Debit lumpur yang keluar dari pusat semburan sekitar 100 ribu meter kubik per hari. Untuk membendung itu, BPLS telah membangun tanggul sepanjang sekitar 14 kilometer. Kepala BPLS Sunarso mengatakan terus berupaya agar kawasan terdampak lumpur tidak semakin luas. Selain menguatkan tanggul, badan bentukan presiden pada 12 April 2007 itu terus mengoptimalkan pembuangan ke Kali Porong (arah selatan) melalu saluran pelimpah (spillway). Namun, pembuangan lumpur ke Kali Porong tersebut masih terkendala faktor teknis. Misalnya, tinggi permukaan tanah di utara pusat semburan lebih rendah daripada arah menuju Kali Porong. BPLS harus menggunakan sedikitnya 20 pompa pembuang lumpur. "Itu yang membuat kami (BPLS) kesulitan," ujarnya. Di sisi lain, BPLS masih disibukkan munculnya bubble-bubble baru. Tercatat, sejak semburan lumpur dua tahun lalu, ada 89 bubble baru yang pernah muncul. Bubble-bubble itu bisa tiba-tiba muncul dan kemudian berhenti. Namun, kandungan gas di dalamnya berpotensi menimbulkan bahaya. Contohnya, bubble baru di Siring Barat dan Jatirejo, yang sempat terbakar dan menimbulkan korban luka-luka. BPLS meminimalkan bahaya itu dengan membangun dinding dan memasang pipa untuk memisahkan kandungan gas. Selain tugas-tugas operasional itu, kata Sunarso, BPLS menangani dampak sosial semburan lumpur. "Salah satu di antaranya, kami terus membantu penyelesaian pembayaran ganti rugi," ujarnya. Tugas lain adalah penutupan semburan. Itu pekerjaan tersulit, yang hingga kini caranya belum ditemukan. Sunarso mempersilakan siapa pun yang mampu membantu untuk turun tangan. Namun, diharapkan bantuan itu disertai jaminan berhasil. "Kalau tidak ada jaminan, hanya akan menguras uang negara," jelas Sunarso. Tugas berikutnya ialah relokasi infrastruktur atas jalan tol Porong, jalan arteri Jl Raya Porong, dan rel kereta api (KA). Prosesnya masih memasuki tahap sosialisasi dan rencana pembayaran ganti rugi. (riq
