Senin, 01 September 2008 00:03 WIB
Paradoks Negeri Maritim
TIDAK ada yang menyangsikan bahwa Indonesia adalah negeri maritim. Akan
tetapi, predikat ini jauh lebih bersifat geografis daripada ekonomis. Geografis
semata karena secara alamiah sebagian besar wilayah negeri ini didominasi laut.
Namun, secara ekonomis, bangsa ini tidak layak disebut negeri maritim. Negeri
ini tidak mampu mendayagunakan potensi laut itu sehingga melahirkan kekuatan
ekonomi yang meninggikan dan memuliakan martabat bangsa dan negara.
Fakta terbaru, para pengguna jasa pelabuhan mengeluhkan bahwa dari 114
pelabuhan umum di Indonesia, tidak ada satu pun yang memenuhi standar
pelayanan. Ada dua pelabuhan yang mendekati lumayan, yakni Jakarta dan
Surabaya. Tetapi keduanya masih belum memenuhi standar yang mengacu ke
peraturan International Maritime Organization (IMO) dan International Ship and
Port Facility Security (ISPS) Code.
Standar itu terkait dengan kelengkapan peralatan, kecepatan bongkar muat,
ketersediaan infrastruktur, lapangan penumpukan, dan kedalaman laut bagi
bersandarnya kapal-kapal besar. Semestinya, selain karena wilayah lautan yang
luas dan letaknya yang amat strategis, Indonesia mampu menggunakan keunggulan
geografis itu untuk mendapatkan keuntungan ekonomis jauh lebih besar daripada
yang dihasilkan sekarang. Yang terjadi adalah alih-alih meraih kesempatan dan
peluang ekonomi, dunia maritim, pelabuhan, dan perkapalan Indonesia jauh lebih
banyak diisi ironi dan paradoks. Itu telah berlangsung lama sekali dan terjadi
pada hampir semua bidang dan sektor. Di bidang pertahanan, misalnya, alih-alih
memperkuat angkatan laut, kita justru menguatkan peran angkatan darat.
Akibatnya, di laut yang mestinya kita kuat dan jaya, justru sebaliknya. Para
pencuri ikan di perairan kita pun dengan leluasa mempermainkan armada penjaga
laut yang lemah.
Selain itu, setiap tahun diperkirakan lebih dari 60 ribu kapal niaga
melewati perairan Indonesia. Namun, tidak satu pun pelabuhan laut kita memenuhi
standar internasional untuk mereka membuang sauh. Karena itu, jangan salahkan
bila mereka lebih memilih Pelabuhan Singapura atau Malaysia untuk berlabuh dan
menjadikannya international hub. Bukan pelabuhan-pelabuhan Indonesia.
Pelabuhan adalah bagian tidak terpisahkan dari sistem perekonomian dan
perdagangan dunia. Sebagian besar perpindahan barang antarbenua terjadi melalui
pelabuhan laut. Pembenahan sarana dan prasarana di sektor perhubungan laut ini
harus diperhatikan secara serius.
Pemerintah, khususnya Departemen Perhubungan, harus memastikan pemenuhan
standar IMO dan ISPS Code harus menjadi prioritas utama pengembangan pelabuhan
kita. Di sana harus ditetapkan sistem insentif bagi yang memenuhi standar dan
disinsentif bagi yang tidak. Dua pertiga wilayah Indonesia adalah laut.
Sejarah nenek moyang kita pun tidak terlepas dari kejayaan laut. Riwayat
Sriwijaya, Samudera Pasai, Majapahit, atau Bone adalah jejak betapa
sesungguhnya ada spirit bahari dalam jiwa bangsa.
Jangan biarkan spirit itu sia-sia. Jangan biarkan peluang meninggikan
kesejahteraan dan martabat bangsa berlalu. Jangan biarkan ironi dan paradoks
bertambah panjang melilit bangsa ini.
http://www.mediaindonesia.com/print.php?ar_id=27042
<<logo.gif>>
