SOAL RUU SUSDUK, KETUA DPD SURATI KETUA DPR Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita menyurati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agung Laksono perihal perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau RUU Susduk. Dalam suratnya, Ketua DPD mengingatkan bahwa pengaturan mekanisme proses dari DPD kepada DPR harus jelas memosisikan keduanya dalam platform yang datar. “Kami mengharapkan diundang dalam konsultasi untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan DPD dengan pertimbangan begitu banyak yang berkembang,” ujar Ginandjar. Surat tertanggal 10 Oktober 2008 dikirim Senin (13/10). Karena DPD dan DPR sama-sama menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) di Jenewa, Swiss, Wakil Ketua DPD Laode Ida yang memimpin delegasi DPD membawa surat itu untuk diserahkan kepada Agung yang memimpin delegasi DPR di sana. Dalam surat yang ditembuskan kepada para wakil ketua DPR, pimpinan dan anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Susduk DPR, serta pimpinan fraksi dan komisi DPR itu, Ketua DPD mengingatkan Ketua DPR kelahiran konsensus berupa desentralisasi sebagai tuntutan reformasi bidang politik dan pemerintahan tahun 1988. Konsensus bermuatan harapan agar daerah berkesempatan secara proporsional dalam sistem penyelenggaraan kekuasaan negara. Konsensus dalam membangun sistem parlemen Indonesia yang dihasilkan amandemen ketiga UUD 1945 tentu saja membutuhkan penataan aktualisasi yang panjang dan terus menerus sehingga maksud dan tujuannya tercapai. Bangunan sistem parlemen yang mengangkat ruang kesempatan bagi daerah dipahami di antaranya dengan keberadaan DPD. Ketua DPD menyurati Ketua DPR setelah mempelajari perkembangan pembahasan materi dalam Pansus RUU Susduk DPR setelah pembahasan DPD bersama Pansus RUU Susudk bulan Februari 2008. Disampaikan beberapa hal penting agar diperhatikan serius dan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Berkenaan dengan fungsi dan mekanismenya, DPD menekankan lima poin, yakni dasar-dasarnya, pengajuan RUU inisiatif, ikut membahas RUU tertentu; pertimbangan atas RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak, pendidikan, dan agama; serta pelaksanaan UU tertentu. DPD juga menekankan berkenaan dengan dukungan atas fungsi dan mekanismenya. Berkenaan dengan fungsi dan mekanismenya, DPD menekankan poin dasar-dasar sesuai dengan Pasal 22E ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ayat (1) menyatakan, DPD dapat mengajukan RUU tertentu (otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah); ayat (2), ikut membahas RUU tertentu. Ayat (3) menyatakan, DPD memberikan pertimbangan atas RUU APBN, pajak, pendidikan, dan agama; ayat (4), memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); serta ayat (5), melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu; APBN, pajak, pendidikan, dan agama. “Dalam pengaturan pelaksanaan UUD 1945 yang dirangkum dalam UU seperti RUU Susduk yang sedang dibahas DPR dan Pemerintah harus tidak bergeser semangatnya,” demikian antara lain isi surat Ginandjar kepada Agung. DPD menekankan poin pengajuan RUU inisiatif sangat jelas dalam UUD 1945 memosisikan DPD. Yang dibutuhkan sesungguhnya pengaturan mekanisme proses dari DPD kepada DPR yang harus jelas memosisikan DPD dan DPR dalam platform atau bidang yang datar. “Bukan bidang yang ‘miring atau jomplang atau sub-ordinasi’ yang digambarkan dengan mengatur hubungan kerja lembaga dari DPD kepada komisi DPR atau setara dengan alat kelengkapannya saja.” Yang juga dibutuhkan sesungguhnya mekanisme kerja antara DPR dan DPD dalam bentuk Tim Bersama dan penyelarasan Peraturan Tata Tertib DPR dan DPD. Berdasarkan pengalaman empirik ternyata sangat diperlukan ketentuan dalam RUU Susduk yang memerintahkan pelaksanaannya. Kemudian, yang dibutuhkan sesungguhnya pengaturan insidensi karena suatu kejadian dalam RUU usul DPD yang sama dengan RUU usul DPR dan atau RUU usul DPD sama dengan RUU usul Pemerintah; pengaturan insidensi karena RUU usul DPD di luar Program Legislasi Nasional (Prolegnas); serta perencanaan Prolegnas juga menjadi kegiatan DPD. Masih berkenaan dengan fungsi dan mekanismenya, DPD menekankan poin ikut membahas RUU tertentu sesuai dengan UUD 1945 agar tidak dibatasi pengertian “ikut membahas” kecuali diartikan DPD tidak ikut dalam forum pengambilan keputusan antara DPR dan Pemerintah. Pengertian ketentuan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 yang dirumuskan dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 tahun 2001 dan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Uud 1945 yang dirumuskan terlebih dahulu dalam Perubahan Kedua UUD 1945 tahun 2000 tidak boleh ditafsirkan terlepas satu sama lain. Mengartikan Pasal 22D UUD 1945 sebagai “awal” dan Pasal 20 ayat (2) sebagai pembahasan yang sesungguhnya antara DPR dan Pemerintah saat Pembicaraan Tingkat I di DPR jelas-jelas mereduksi dan melanggar UUD 1945. Sampai sekarang, fase pembahasan RUU menjadi UU sesuai dengan Peraturan Tata Terrtib DPR adalah dua tingkat yang masih sangat dimungkinkan berubah. Pembahasan RUU tertentu baik yang berasal dari DPR, Pemerintah, dan DPD merupakan kerja simultan ketiga lembaga negara (DPR-Presiden-DPD). Dalam terminologi MPR, yang disatukan adalah anggota DPR dan anggota DPD sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, bukan lembaga DPR dan lembaga DPD. “Perbedaan tersebut berkonsekuensi, ‘ikut membahas’ berarti DPD berada dalam satu forum rapat di DPR bersama Presiden sampai tahap akhir pembahasan sebelum Rapat Paripurna DPR yang dihadiri Pemerintah untuk pengambilan putusan bagi persetujuan RUU menjadi UU,” ujar Ketua DPD mengingatkan Ketua DPR. Tidaklah tepat, menurut Ketua DPD, pengaturan keterlibatan DPD pada batas-batas tertentu apakah dengan terminologi tingkat pembahasan ataupun terminologi tingkat counterpart antara lembaga DPD dengan alat kelengkapan DPR, apalagi anggota DPR. Yang paling tepat adalah penegasan bahwa DPD “ikut membahas” sampai rapat terakhir sebelum dilaksanakan rapat paripurna pengambilan keputusan yang dicirikan dengan penyertaan pendapat akhir DPD sebagai bagian materi rapat paripurna tersebut. “Ikut membahas” RUU menjadi UU dapat diartikan ikut secara aktif dan dapat juga sekaligus ikut secara pasif. “Ikut membahas” secara pasif sebagai tugas lain DPD untuk mendukung penyelesaian dalam pengambilan keputusan apabila muatan sebagian (pasal atau ayat) RUU tidak mencapai persetujuan antara DPR dan Pemerintah. “Maka, dapat dimintakan pandangan dan pendapat DPD,” tukas Ginandjar. Selanjutnya, DPD menekankan poin pertimbangan atas RUU APBN, pajak, pendidikan, dan agama yang disampaikan tertulis kepada DPR yang secara jelas dicantumkan dalam UUD 1945. Dalam RUU Susduk dirancang pengaturan penolakan DPR atas pertimbangan DPD melalui jawaban tertulis, yang harus dijawab DPD juga melalui jawaban tertulis. Mekanisme ini diproyeksikan tidak akan memberikan hasil (outcome) yang baik pada konteks kepentingan daerah secara luas. Sekaligus, pasif atau satu arah dan jelas-jelas menghindari dialog atau komunikasi atau musyawarah yang merupakan karakter dasar parlemen kita sebagaimana tercantum pada sila keempat Pancasila. Yang diperlukan sesungguhnya pengaturan tindak lanjut pertimbangan dari DPR kepada DPR dalam bentuk rapat khusus atau Tim Bersama DPR-DPD. DPD juga menekankan poin pelaksanaan UU tertentu sebagai bentuk pengawasan (oversight) yang mementingkan efektivitas dan efisiensinya. Pengertiannya, tercapainya sasaran dengan keberadaan DPD mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Susduk, pelaksanaan bentuk pengawasan ini meliputi koordinasinya dengan elemen pemerintahan daerah, penyampaian hasilnya kepada alat kelengkapan dan atau anggota DPR, serta tertutupnya tindak lanjut yang dilakukan selain alat kelengkapan dan atau anggota DPR. Yang paling dibutuhkan adalah pengaturan pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu untuk tindak lanjutnya. “Yang ditegaskan ialah mekanisme rapat kerja khusus atau Tim Bersama yang mendalami atau akan menghasilkan rekomendasi yang akan berujung pada proses legislasi, terutama penyesuaian ata perubahan UU terkait,” tukas Ketua DPD. Dimensi pengawasan harus dibatasi selain dari ruang lingkup atau cakupan kerja DPD dalam pembahasan dan pertimbangannya. Selain secara konstitusi juga harus didasarkan justifikasi materiil di mana ikut membahas dan memberi pertimbangan tentu saja harus berdasarkan data lapangan dan hasil observasi. DPD juga menekankan berkenaan dengan dukungan atas fungsi dan mekanismenya. DPD melengkapi catatan-catatannya berdasarkan pengalaman empirik atau posisi parlemen Indonesia yang dicita-citakan. Menurut UUD 1945, establishment DPD juga dibangun DPR melalui hak bertanya dan hak sandera yang dapat memperkuat pengawasan DPD yang di dalam pengaturan yang diusulkan masih diorientasikan sebagai hak anggota. Lebih penting dan sangat penting untuk mempertegas hak secara kelembagaan meskipun jelas tidak sekuat hak lembaga DPR yang sesuai dengan UUD 1945 memiliki hak pemakzulan. Hak lembaga DPD yang lebih penting dan sangat penting dipertegas adalah hak inisiatif, hak angket (sebatas ruang lingkup), dan hak budget (sebatas pertimbangan). Yang lain adalah hak protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPD yang sama dengan pimpinan dan anggota DPR sebagai revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. Berdasarkan pengalaman empirik, kesekretariatan DPD dalam memfasilitasi persidangan, legal drafting, dan finalisasi hasil-hasil UU sangat jelas. Namun, telah terjadi pereduksian yang sangat signifikan dengan meniadakan Pasal 22D UUD 1945 dalam konsiderans “mengingat” dalam setiap UU yang mendapat pandangan dan pendapat atau pertimbangan DPD. Meskipun dalam komunikasi lembaga antara pimpinan DPR dan pimpinan DPD telah disepakati penyelesaian akhir legal drafting tersebut, tetap saja terjadi pelanggaran dengan meniadakan Pasal 22D UUD 1945 dalam konsiderans “mengingat”. Untuk itulah diperlukan penegasan dalam RUU Susduk untuk memerintahkan dengan menyebutkan bahwa setiap RUU yang mendapat pandangan dan pendapat atau pertimbangan DPD direfleksikan dalam finalisasi legal drafting. Di bagian akhir catatannya, DPD menyatakan, mengingat budaya dan kedewasaan politik masih belum merata secara nasional maka persoalan Penggantian Antar-Waktu (PAW) bagi anggota DPD sangat sensitif dan dapat memicu gejolak di daerah sekaligus dapat melemahkan kelembagaan DPD. Untuk itulah diperlukan pertimbangan sampai beberapa waktu ke depan agar formatnya dibatasi agar tidak mudah dilakukan. Siaran pers ini dikeluarkan secara resmi oleh Bagian Hubungan Antar-Lembaga dan Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPD Penanggungjawab: A Djunaedi An. Setjen DPD-RI, Wilson Lalengke - Senayan
my personal room at http://saintlover.blogsome.com
