=======================================================
THE WAHANA DHARMA NUSA CENTER [WDN_Center]
Seri : "Membangun Ekonomi Rakyat,
Demokrasi, Kebangsaan dan Pruralisme Indonesia."
=======================================================
[Economic, Democration, Nationalism and Pruralism Indonesia Quotient]
MEMPERINGATI 100 TAHUN KEBANGKITAN NASIONAL
MENYAMBUT 80 TAHUN SUMPAH PEMUDA
MERAYAKAN HUT KEMERDEKAAN RI KE - 63
DAN MERAYAKAN HARI PANGAN SEDUNIA 2008
Hari Pangan Sedunia dan Kemandirian Petani
Kamis, 16 Oktober 2008 | 00:27 WIB
Oleh : Khudori
Hari Pangan Sedunia, 16 Oktober 2008, bertema ”Ketahanan Pangan, Perubahan
Iklim, Bioenergi dan Kemandirian Petani”. Empat matra ini secara implisit
menegaskan, kian tidak mudah mencapai ketahanan pangan.
Pemanasan global membuat cuaca kian kacau dan sulit diprediksi. Periode musim
hujan dan kemarau kian tak menentu sehingga pola tanam, estimasi produksi
pertanian, dan persediaan pangan sulit diprediksi.
Krisis pangan
Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), setiap kenaikan suhu
dua derajat Celsius akan menurunkan produksi pertanian China dan Banglades 30
persen pada tahun 2050. Masalahnya dampak tak dibagi rata. Rakyat miskin
seperti petani dan nelayan di negara miskin paling menderita karena daya
adaptasi rendah dan ketergantungan kehidupan mereka pada sumber daya alam yang
rentan terhadap perubahan iklim.
Dalam kondisi demikian, dunia diempaskan krisis pangan. Penyebabnya bukan cuma
suplai pangan menyusut, tetapi karena pergeseran permintaan konsumsi
biji-bijian di China dan India kian besar dan konversi pangan ke bahan bakar di
negara maju. Bagai silent tsunami, sontak jutaan orang yang semula makmur kini
malnutrisi. Josette Sheeran, Direktur Eksekutif WFP, menyebutkan lebih dari 100
juta jiwa di tiap benua terancam kelaparan.
Bisakah petani mandiri? Lebih tiga dekade petani dan pertanian di negara-negara
berkembang jadi anak tiri. Lewat pendiktean IMF dan Bank Dunia, investasi di
sektor pertanian disunat, dialihkan ke led-export production. Lembaga donor tak
tertarik membantu peningkatan produksi pangan, tetapi justru mendorong
peningkatan komoditas ekspor. Dana kerja sama pembangunan dari negara maju
untuk negara berkembang naik dari 20 miliar dollar AS (1980) menjadi 100 miliar
dollar AS (2007), tetapi pada saat yang sama dana untuk pertanian turun dari 17
miliar dollar AS tinggal tiga miliar dollar AS (Via Campesina, 2008).
Petani Indonesia
Petani dan pertanian Indonesia tak jauh berbeda. Setelah tiga dasawarsa pangan
utama (beras, jagung, kedelai, gandum, gula, dan minyak goreng) ada di bawah
Bulog atas desakan IMF semua dilepas ke pasar pada 1998. Komitmen liberalisasi
secara bertahap dengan WTO mengalami percepatan. Penyesuaian struktural ala IMF
mengharuskan penghapusan berbagai subsidi. Bulog direstrukturisasi menjadi
Perum yang harus untung.
Hampir semua produktivitas pangan menurun/stagnan, kecuali beras dan jagung.
Tingkat ketergantungan impor meledak dua kali setelah tahun 1998. Produksi
kedelai, daging, dan telur ayam ras, dan impor gandum tergolong kritis. Nasib
serupa terjadi pada daging sapi, susu, dan gula. Ini terjadi karena Indonesia
membuka pasar secara radikal. Padahal, negara-negara maju, seperti UE, AS,
Kanada, Swiss, Norwegia, dan Jepang, melakukan sebaliknya. Tahun 2003, 83
persen jenis produk yang masuk Indonesia dikenai applied tariff 0-10 persen; 15
persen produk dikenai applied tariff 15-20 persen, dan hanya 1 persen dipatok
applied tariff di atas 30 persen. Serbuan pangan impor murah karena dumping
membuat pemerintah memilih jalan pintas: panen pangan di pasar ketimbang di
lahan. Petani pun jadi kaum paria.
Memandirikan petani
Memandirikan petani memerlukan perubahan paradigma: dari ketahanan pangan
menuju kedaulatan pangan. Visi pemerintah dalam pembangunan pangan (UU No
7/1996 tentang Pangan) diletakkan dalam konsep ketahanan pangan. Konsep adopsi
FAO itu didefinisikan sebagai kemampuan negara memenuhi kebutuhan pangan
(warganya), menyangkut empat aspek: ketersediaan, stabilitas ketersediaan,
keterjangkauan, dan konsumsi.
Masalahnya, konsep ini tidak menyoal siapa yang memproduksi, dari mana
diproduksi, dan bagaimana pangan tersedia. Yang penting, pangan dalam jumlah
cukup, tidak peduli hasil impor atau panen sendiri.
Kedaulatan pangan merupakan prasyarat ketahanan. Ketahanan pangan baru tercipta
jika kedaulatan pangan dimiliki rakyat. Karena itu, kedaulatan pangan bukan
hanya perlu, tetapi menjadi niscaya. Dari perspektif ini, pangan dan pertanian
seharusnya tidak ditaruh di pasar yang rentan, tetapi ditumpukan di pundak dan
kemampuan sendiri. Untuk menciptakan kedaulatan pangan, pemerintah harus
menjamin akses setiap petani atas tanah (reforma agraria), air, bibit lokal
unggul, pasar yang adil, dan kredit bersubsidi.
Prioritas utama dan pertama adalah pasar domestik dan kepentingan petani, bukan
pasar ekspor dan kuasa korporasi. Semua prakarsa petani yang menggantikan input
luar yang mahal (bibit, pupuk, pestisida) dengan produk ramah ekologis harus
didorong. Dengan demikian, petani bisa tegak, mengangkat kepala menjadi
mandiri. [Khudori Peminat Masalah Sosial-Ekonomi Pertanian]
------
Hanya disayangkan banyak pihak, saat ini pemerintah akan mengadakan
pemangkasan APBN 2009 di bidang irigasi pertanian sbb...
Dana Irigasi Dipangkas
Infrastruktur Dasar Tetap Menjadi Prioritas
Kamis, 16 Oktober 2008 | 00:44 WIB
Jakarta, Kompas - Departemen Pertanian berencana memangkas sebagian anggaran
perawatan, perbaikan, dan pembangunan infrastruktur tahun 2009. Kebijakan ini
adalah tindak lanjut program pemangkasan anggaran untuk mengantisipasi dampak
krisis keuangan. Berbagai pihak menyayangkan kebijakan tersebut.
Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) Departemen Pertanian Hilman
Manan, Rabu (15/10) di Jakarta, mengungkapkan, rasionalisasi anggaran untuk
infrastruktur pertanian itu belum ditetapkan besarannya.
”Kami tengah mempersiapkan penghitungan ulang alokasi anggaran,” kata dia.
Menurut Sekjen Departemen Pertanian Hasanuddin Ibrahim, rasionalisasi anggaran
tersebut masih menunggu pembahasan pengurangan anggaran di tiap departemen dan
lembaga pemerintah nondepartemen. ”Jadi, kita masih menunggu pembahasan di
tingkat Menteri Keuangan dengan departemen dan lembaga pemerintah,” katanya.
Hilman menjelaskan, tahun 2009 rencana alokasi anggaran infrastruktur pertanian
di bawah pengelolaan Direktorat PLA sebesar Rp 1,1 triliun. Idealnya Rp 2
triliun.
Rencana alokasi Rp 1,1 triliun itu pun, menurut Hilman, akan dipangkas karena
pemerintah menginginkan program efisiensi.
Program pembangunan yang dilakukan Direktorat PLA terbagi atas tiga aspek,
yaitu pengelolaan lahan, pengelolaan air, dan perluasan areal.
Pengelolaan lahan meliputi optimalisasi dan konservasi lahan. Adapun
pengelolaan air meliputi pembangunan jaringan irigasi tingkat usaha tani,
irigasi desa, pembangunan tata air mikro, irigasi tanah dangkal, tanah dalam,
irigasi bertekanan, irigasi tetes, irigasi air permukaan, dan irigasi
partisipatif. Ada juga pembangunan embung, dam parit, sumur resapan, balai
subak, pompa hidran, dan sekolah lapang.
Sementara aspek perluasan areal meliputi perluasan sawah, pembukaan areal
nonsawah, dan pembuatan areal nonsawah.
Langkah mundur
Menanggapi kebijakan memangkas anggaran untuk infrastruktur pertanian, Ketua
Umum Wahana Masyarakat Tani Indonesia Agusdin Pulungan menyatakan hal itu
sebagai langkah mundur pembangunan pertanian.
Infrastruktur pertanian, khususnya irigasi, menurut Agusdin, terkait erat
dengan upaya meningkatkan pendapatan petani. ”Irigasi yang baik akan mendukung
peningkatan produktivitas,” ujarnya.
Hal senada dikemukakan Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan
Tani Indonesia Siswono Yudo Husodo. Ditegaskan, perluasan lahan pertanian dan
pembangunan irigasi adalah kunci pembangunan pertanian dalam mendukung
ketahanan pangan.
Hasanuddin pun berpendapat sama. Pada prinsipnya, perawatan, perbaikan, dan
pembangunan infrastruktur dasar merupakan prioritas.
Tanpa melaksanakan program itu, program pembangunan pertanian tak bisa
dilaksanakan optimal, seperti program pengembangan usaha agrobisnis pedesaan,
lembaga mandiri dan mengakar di masyarakat, serta program pembiayaan pertanian.
(MAS)
* * * * *
“Tanah kosong dapat menghasilkan banyak makanan untuk oang miskin,
tetapi ketidakadilan menyebabkan tanah itu tidak dikerjakan.”
[Proverbs]
* * * * *
-------
Menuju Indonesia sejahtera, maju dan bermartabat!
Best Regards,
Retno Kintoko
The Flag
Air minum COLDA - Higienis n Fresh !
ERDBEBEN Alarm
SONETA INDONESIA <www.soneta.org>
Retno Kintoko Hp. 0818-942644
Aminta Plaza Lt. 10
Jl. TB. Simatupang Kav. 10, Jakarta Selatan
Ph. 62 21-7511402-3
