=================================================  
THE WAHANA DHARMA NUSA CENTER [WDN_Center] 
Seri : "Membangun Spirit, Demokrasi, 
           Nasionalisme, Kebangsaan dan pruralisme Indonesia."  
================================================= 
[Spiritualism, Nationalism Democration & Pruralism Indonesia Quotient] 
MEMPERINGATI 100 TAHUN KEBANGKITAN NASIONAL   
MERAYAKAN 80 TAHUN SUMPAH PEMUDA   
DIRGAHAYU 63 TH HARI PAHLAWAN              
  
Moral, Integritas dan Teladan Pemimpin Indonesia 
Moralitas, integritas, kejujuran, komitmen yang tinggi terhadap amanah rakyat 
menjadi prioritas setiap pemimpin politik dan pejabat publik di Indonesia. Kita 
tidak bisa membayangkan apabila faktor di atas diabaikan, terabaikan, dilupakan 
bahkan tidak dianggap penting oleh para pemimpin politik dan pejabat publik 
negeri ini. Pengalaman sejarah panjang perjalanan pemerintahan Indonesia selama 
63 tahun sejak kemerdekaan, menujukkan masih rendahnya kesadaran visi akan 
kesatuan Indonesia ini milik seluruh rakyat Indonesia yang utuh dan bulat. 
Keteladanan regenerasi berjalan baik baru setingkat pejabat kementrian dan 
lembaga tinggi negara, namun untuk pimpinan puncak, presiden Indonesia, secara 
moral dan integritas masih terjadi terputus-putus, hampir setiap pergantian 
presiden tidak pernah ada keharmonisan hubungan dengan penggantinya. Padahal 
rakyat selain ingin meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan kehidupannya juga 
ingin memperoleh teladan perilaku dan
 moral yang baik dari pemimpinnya. Apalagi ini berhubungan dengan estafet 
kepemimpinan sebuah negara yang besar, Indonesia. 
Beberapa tulisan di bawah menarik untuk disimak, agar dapat meminimalisir apa 
yang tidak perlu terjadi lagi di Indonesia saat ini dan ke depan. 
  
Menuju Indonesia sejahtera, maju dan bermartabat! 
  
Best Regards, 
Retno Kintoko 
  
The Flag 
Air minum COLDA - Higienis n Fresh ! 
ERDBEBEN Alarm 
-------- 

Politik Tanpa Moral Lahirkan "Serigala" 
Syafii: Politik di Indonesia Kekurangan Pelaku Berjiwa Besar 
Minggu, 23 November 2008 | 08:37 WIB 
Yogyakarta, Kompas - Guru Besar Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta Ahmad 
Syafii Maarif mengemukakan, praktik politik tanpa dilandasi moral dan 
integritas pelakunya hanya akan melahirkan ”serigala-serigala” yang akan saling 
memakan. Tanpa moral dan integritas pelakunya, politik takkan menjadi sarana 
mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum. 
”Praktik politik pada kenyataannya adalah homo homini lupus. Kalau dilepas sama 
sekali tanpa moral sebagai inti ajaran setiap agama, dunia politik hanya akan 
dipenuhi ’serigala-serigala’,” ujar Syafii dalam seminar nasional ”Peranan 
Politik Katolik 1940-1980: Menjadi 100 Persen Indonesia dan 100 Persen Katolik” 
di Universitas Sanata Darma, Yogyakarta, Sabtu (22/11). 
Lebih lanjut, Syafii mengemukakan, dengan adanya tuntutan moral dan pelaku 
politik, tidak berarti agama lantas mentah- mentah masuk dalam praktik politik. 
Penyalahgunaan agama dalam praktik politik sebagai ekstrem sebaliknya membawa 
akibat yang sama buruknya. Moral dalam politik ibarat rem dalam kendaraan. 
Selain moralitas, Syafii melihat praktik politik di Indonesia dalam sejarah 
panjangnya selalu kekurangan pelaku-pelaku yang berjiwa besar dan berlapang 
dada. Karena ini, hubungan antarpemimpin selalu memburuk, seperti terlihat 
antara Soekarno-Soeharto, Soeharto-Habibie, dan terakhir Yudhoyono-Megawati. 
”Bayangkan, sampai kini mereka tidak saling berteguran,” ujarnya. 
Pembicara lain pada seminar dalam rangka memperingati ulang tahun Ikatan 
Sarjana Katolik (ISKA) itu adalah anggota Fraksi PDI-P di DPR Aria Bima, dosen 
pascasarjana USD Budi Subanar SJ, dan Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas St 
Sularto. 
Aria mengemukakan, dalam politik, selain moral, dibutuhkan juga integritas dari 
para pelakunya. Integritas itu akan membuat politisi mampu menghindari 
penyimpangan, seperti saling makan dalam kasus aliran dana Bank Indonesia yang 
melibatkan banyak anggota DPR. 
Namun, tuntutan moral dan integritas yang tinggi itu, menurut Aria, tidak cukup 
dijawab oleh semua partai politik dan pelakunya. Aria melihat, persiapan atau 
prakondisi sekitar 21.000 orang yang mencalonkan diri sebagai anggota 
legislatif seluruh Indonesia tidak memadai. 
”Minimnya intergitas ditambah belum berubahnya iklim Orde Baru dalam lembaga 
legislatif di tengah tuntutan transparansi membuat banyak politisi seperti 
terjebak. Kasus aliran dana BI dan Astro menunjukkan hal itu,” ujar Aria. 
Untuk itu, selain mensyaratkan moralitas dan integritas politisi, Aria 
mensyaratkan perubahan mekanisme kerja di lembaga legislatif sesuai tuntutan 
reformasi yang mengharuskan transparansi dan akuntabilitas. Untuk itu, Aria 
mengharapkan publik bisa memantau secara luas proses politik dan penganggaran 
di DPR. 
Sebagai peneliti, dosen, dan juga rohaniwan Katolik, Subanar menyoroti 
mundurnya sejumlah upaya Gereja Katolik dalam politik kebudayaan di zaman yang 
serba terbuka seperti saat ini. Kemunduran juga terjadi di dalam Gereja Katolik 
sendiri. Upaya inkulturasi Gereja Katolik di Indonesia yang sudah maju 
melampaui sekadar upaya adaptasi dan penerjemahan ajaran terserat mundur. (INU) 

----- 
Perilaku Politik 
Perlu Keteladanan Pemimpin Politik 
Senin, 24 November 2008 | 01:13 WIB 
Jakarta, Kompas - Para pelaku politik mesti mampu becermin dan mencerna kritik 
Guru Besar Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta Ahmad Syafii Maarif tentang 
peran perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan. 
”Dunia politik harus secara sadar dan sistematis diusahakan menjadi sarana 
perjuangan, bukan sekadar rebutan kekuasaan atau bahkan untuk saling memakan. 
Para tokoh politik harus bersedia menjadi teladan dalam bersikap dan 
berperilaku secara matang dan dewasa,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai 
Demokrat Anas Urbaningrum, Minggu (23/11). 
Menurut Anas, keteladanan para tokoh politik diperlukan terkait dengan 
kompetisi politik. Siap kalah dan siap menang bukan semata-mata menjadi slogan 
deklarasi, tetapi juga harus ditepati dengan setia. ”Kalau para tokoh politik 
mampu dewasa, proses pendidikan dan pendewasaan politik di tingkat massa akan 
berjalan baik. Namun, kalau kekanak-kanakan, jangan harap akan lahir pematangan 
budaya demokrasi,” ujarnya. 
Soal keteladanan, tokoh dan elite politik memang tidak mudah. Perjalanan bangsa 
selama ini dan banyaknya kompetisi politik di Indonesia akhir-akhir ini dalam 
pemilihan umum menunjukkan ketidakmudahan itu. Syafii menyebut tidak saling 
bertegursapanya Soekarno-Soeharto, Soeharto-Habibie, dan Yudhoyono-Megawati 
sebagai contohnya. Jiwa besar dan sikap berlapang dada masih sangat jarang 
ditemui dalam perilaku politik para elite dan tokoh politik. 
Tanggapan sedikit berbeda disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan Pramono Anung. Menurut dia, komunikasi verbal dalam arti 
tegur-sapa seperti diharapkan Syafii mungkin tidak tampak di permukaan. 
Namun, sejatinya, untuk hal-hal terkait dengan kepentingan bangsa, tanpa 
tegur-sapa atau komunikasi verbal, para pemimpin di Indonesia bisa satu 
pendapat dan suara. ”Itu terjadi juga antara Presiden Yudhoyono dan Ibu 
Megawati,” ujarnya. 
Pramono mengakui, komunikasi verbal dalam bentuk saling tegur-sapa, seperti 
dikritikkan Syafii, memang masih menjadi persoalan di antara elite dan tokoh 
politik di Indonesia. Namun, lewat pengalamannya, Pramono sangat yakin dan 
percaya, ketika dihadapkan pada kepentingan bangsa yang sifatnya lebih besar, 
para elite dan tokoh politik bisa bersama-sama meski partai dan posisi 
politiknya berbeda. (INU) 
-------- 



The Flag 
Air minum COLDA - Higienis n Fresh ! 
ERDBEBEN Alarm 
 
SONETA INDONESIA <www.soneta.org>
Retno Kintoko Hp. 0818-942644
Aminta Plaza Lt. 10
Jl. TB. Simatupang Kav. 10, Jakarta Selatan
Ph. 62 21-7511402-3 
 


      

Kirim email ke