=================================================
THE WAHANA DHARMA NUSA CENTER [WDN_Center]
Seri : "Membangun Spirit, Demokrasi, Ekonomi
Nasionalisme, Kebangsaan dan pruralisme Indonesia."
=================================================
[Spiritualism, Nationalism Democration & Pruralism Indonesia Quotient]
MEMPERINGATI 100 TAHUN KEBANGKITAN NASIONAL
MERAYAKAN 80 TAHUN SUMPAH PEMUDA
Menuju Negara Pertanian Termaju di Dunia
Selasa, 9 Desember 2008 | 00:58 WIB
Oleh: Hermas E Prabowo
Bagaimana membangun perekonomian yang pertumbuhannya terasa sampai ke sumsum
tulang mayoritas rakyat Indonesia? Tidak ada cara lain kecuali membangun sektor
pertanian yang berkualitas dan terintegrasi dengan sektor industri dan
perdagangan sehingga mampu menumbuhkan pusat ekonomi baru.
Keandalan sektor pertanian tidak diragukan lagi. Selama satu dasawarsa
(1998-2008), sektor pertanian kembali menunjukkan daya tahan di tengah krisis
ekonomi.
Seperti yang dinyatakan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan,
perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat krisis global mulai tampak pada triwulan
III-2008.
Sektor pertanian yang mencakup pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan
turut berkontribusi 4,3 persen terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.
Masih lebih tinggi 0,1 persen dari industri pengolahan. Walau belum setinggi
sektor usaha lain, seperti konstruksi (7,9 persen) atau pengangkutan dan
komunikasi (19,0 persen), sektor pertanian menampung beban yang sangat besar.
Sebanyak 42,5 juta orang dari 108,1 juta angkatan kerja nasional bekerja di
sektor ini.
Maka, sudah semestinya negara agraris dan maritim ini menjadikan sektor
pertanian terintegrasi sebagai lokomotif penggerak ekonomi nasional.
Peta jalan pertanian
Saat ini masih mantapnya pertumbuhan sektor pertanian tidak lain karena
sumbangan subsektor pangan untuk konsumsi dalam negeri serta ekspor bahan
mentah hasil perkebunan, perikanan, dan kehutanan.
Sebanyak 24,8 juta keluarga petani hidup dari subsektor pangan dan sejahtera
saat harga beras, jagung, dan kedelai membaik hingga September 2008. Petani
benar-benar memanfaatkan momentum ini karena pada saat yang bersamaan volume
produksi pun naik.
Namun, kita patut menyayangkan. Meski kontribusi sektor pertanian sudah
terbukti dalam perekonomian nasional, kebijakan pemerintah masih belum
komprehensif. Sampai sekarang, pengembangan pertanian nasional masih belum
terintegrasi dengan kebijakan perindustrian dan perdagangan.
Peta jalan (roadmap) yang bisa diandalkan untuk mengembangkan agroindustri
jangka panjang sampai kini tak kunjung muncul. Malah kebijakan yang bersifat ad
hoc lebih sering muncul untuk meredakan kasus per kasus. Kondisi ini ironis
karena saat kita lupa menciptakan nilai tambah dalam produk pertanian, pasar
domestik negara kepulauan terbesar di dunia ini terus diserbu produk impor.
Impor pangan Indonesia periode 1996-2005 berdasarkan catatan ahli peneliti
utama dalam bidang kebijakan pertanian PSE-KP Departemen Pertanian, Husein
Sawit, menyedot sedikitnya 1,6 miliar dollar AS atau setara Rp 14,7 triliun
devisa. Sekarang jumlahnya tentu jauh lebih besar dari periode itu mengingat
harga komoditas pangan dunia melonjak dua sampai tiga kali lipat.
Kenaikan impor bahan baku setengah jadi—yang sebenarnya bisa diperoleh di dalam
negeri—tak terbendung. Dari Indikator Perdagangan Dunia 2008 yang diterbitkan
Bank Dunia, rata-rata tarif bea masuk Indonesia pada 2006 sebesar 4,5 persen,
lebih rendah daripada rata-rata tarif di Asia Timur dan Pasifik yang berada
pada kisaran 4,9 persen, yang berpendapatan tinggi. Negara-negara berkembang
berpendapatan menengah dan rendah saja menerapkan tarif rata-rata 8,7 persen.
Ironisnya lagi, tarif impor produk pertanian Indonesia tahun 2006-2007 6,5-7
persen. Paling rendah di Asia Pasifik. Ironis lagi, negara agraris seperti
Indonesia memberikan tarif impor lebih murah untuk bahan baku produk pertanian
ketimbang India, China, dan Brasil yang mampu mengekspor bahan jadi ke Eropa,
Amerika Serikat, dan berbagai penjuru dunia.
Menurut Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, tarif bea masuk yang rendah
ditujukan untuk efisiensi industri dalam negeri, tanpa mengabaikan perlindungan
terhadap pertanian sebagai sektor strategis.
Industrialisasi pertanian
Akan tetapi, bea masuk rendah untuk impor produk pertanian yang menjadi bahan
baku proses produksi sungguh berisiko besar. Industri pengolahan hasil
pertanian di Indonesia semakin hari semakin terfragmentasi, tak terintegrasi
dengan sektor pertanian sebagai hulunya. Kita harus menanggung kenyataan pahit
ini saat produk mentah tak laku di pasar ekspor dan sulit bersaing di pasar
domestik karena harga bahan baku impor lebih murah.
Industri pengolahan kakao, misalnya, memasok bahan baku impor, sementara
Indonesia banyak mengekspor biji kakao. Karena buruknya penanganan pascapanen
atau tidak adanya industri pengolah antara, industri hilir menjadi tidak
efisien jika memanfaatkan bahan baku hasil pertanian dalam negeri.
Selain tidak terintegrasi optimal dengan industri pengolahan, hasil-hasil
pertanian Indonesia juga tak jarang kalah bersaing dengan produk impor di pasar
konsumsi domestik.
Survei Asia Foundation seperti dikutip Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan
Minuman Indonesia (GAPMMI) menunjukkan, biaya distribusi di Indonesia lewat
jalan darat paling mahal dibandingkan dengan Malaysia, Vietnam, Thailand, dan
China. Kualitas jalan yang buruk, pungutan liar oleh aparat jembatan timbang,
kepolisian, tentara, dinas perhubungan, sampai preman, dan tumpang tindih
retribusi pemerintah daerah membuat produk kita sulit bersaing dengan produk
impor sejenis.
Siapa bisa menyangka kalau harga jeruk impor dari China jauh lebih murah
dibandingkan jeruk Pontianak di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Kalau
sudah begini, siapa yang patut disalahkan. Petani jeruk Pontianak atau
pemerintah?
Pemerintah lebih suka mengutamakan pembangunan industri manufaktur, yang dari
sisi politik sangat menguntungkan. Industri manufaktur lebih cepat berdiri,
menyerap tenaga kerja lebih banyak, dan bisa langsung mengekspor produk.
Adapun sektor pertanian, sudah tentu memakan waktu yang dimulai dari pembukaan
lahan, penanaman bibit, perawatan, dan seterusnya. Belum lagi jika sebagian
lahan terserang hama atau penyakit. Akhirnya, impor bahan baku lebih
diprioritaskan untuk mendukung industri hilir. Kondisi ini yang terjadi pada
industri gula nasional.
Industri gula rafinasi lebih suka mengimpor gula mentah dari Brasil ketimbang
membeli dari petani dengan dalih kualitas jelek. Padahal, gula mentah petani
yang jelek itu dihasilkan oleh mesin giling pabrik yang umurnya lebih tua dari
republik ini.
Mereka pun lalu mengimpor bahan baku untuk memproduksi di dalam negeri.
Pemerintah baru kalang kabut saat hasil produksi, yang lebih murah dari produk
lokal, kemudian membanjiri pasar domestik. Semakin terpuruklah petani tebu
kita.
Semestinya, pemerintah kita tidak terbujuk rayuan negara lain untuk lebih
mendorong ekspor bahan baku mentah. Sudah semestinya pemerintah lebih tegas
dengan menciptakan pasar domestik bagi produk lokal sambil meminta importir
bahan mentah mendirikan industri bahan jadi di Indonesia. Mereka yang mau
melakukannya harus diberi berbagai insentif fiskal dan moneter supaya lebih
bergairah mendirikan industri hilir pertanian yang terintegrasi dengan hulu.
Kelapa sawit, karet, kakao, kopi, tebu, sampai jagung semuanya andalan
pertanian kita. Sudah cukup bangsa kita menjadi petani tanpa pernah mengecap
keberhasilan industrialisasi pertanian. Seribu langkah pun dimulai dari satu
langkah. Dalam waktu 10 tahun, Indonesia pasti menjadi negara industri
pertanian termaju di dunia.
Kita bisa jika kita mau! [DAY/HAM/RYO/LKT]
Menuju Indonesia sejahtera, maju dan bermartabat!
Best Regards,
Retno Kintoko
The Flag
Air minum COLDA - Higienis n Fresh !
ERDBEBEN Alarm
SONETA INDONESIA <www.soneta.org>
Retno Kintoko Hp. 0818-942644
Aminta Plaza Lt. 10
Jl. TB. Simatupang Kav. 10, Jakarta Selatan
Ph. 62 21-7511402-3