=================================================
THE WAHANA DHARMA NUSA CENTER [WDN_Center]
Seri : "Membangun Spirit, Demokrasi,
Nasionalisme, Kebangsaan dan pruralisme Indonesia."
=================================================
[Spiritualism, Nationalism Democration & Pruralism Indonesia Quotient]
MEMPERINGATI 100 TAHUN KEBANGKITAN NASIONAL, 20 Mei 1908
MERAYAKAN 80 TAHUN SUMPAH PEMUDA, 28 Oktober 1928
MERAYAKAN 60 TAHUN DEKLARASI HAK ASASI MANUSIA-PBB, 10 Desember 1948
Gelombang Balik Korupsi Politik Indonesia
Oleh : J. Kristiadi
Selasa, 16 Desember 2008 | 00:07 WIB
Semakin mendekati bulan April 2009, semakin nyaring suara rakyat yang
menyatakan ketidakpedulian terhadap pemilu. Pemilu yang awalnya disambut dengan
penuh gairah dan harapan perubahan dikhawatirkan hanya penuh tebaran retorika
ikrar politik para elite.
Sikap sinikal dan skeptik masyarakat terhadap pemilu tersebut tidak muncul
tiba-tiba. Gairah masyarakat menyambut pemilu dapat disaksikan pada Pemilu
1999. Pemilu pertama yang demokratis sejak runtuhnya Orde Baru disambut rakyat
dengan bergelora dan antusias. Ekspektasi terjadinya perbaikan nasib sedemikian
besar sehingga masyarakat bersedia membiayai kampanye parpol dengan membuat
kaus sendiri, mendirikan posko, membeli bensin, dan lainnya.
Akan tetapi, sayangnya, pemilu berikutnya, tahun 2004 serta ratusan pemilihan
kepala daerah langsung yang dimulai sejak juni 2005, memunculkan perubahan
dramatis. Politik uang menggantikan politik cita-cita. Gelombang korupsi
politik semakin besar, sejalan dengan semakin banyaknya frekuensi kontestasi
politik di tingkat lokal.
Para elite politik berlomba- lomba mengumpulkan dana politik yang tidak dapat
dikontrol. Kekuasaan yang diperolehnya dengan janji-janji muluk dikonversi
menjadi kekayaan pribadi dan kelompok untuk biaya mempertahankan dan
mengukuhkan kekuasaan.
Penyalahgunaan wewenang menjadi berkelanjutan. Pada tataran masyarakat,
gelombang korupsi kekuasaan telah menggulung dan meluluhlantakkan harapan dan
impian rakyat untuk hidup lebih baik. Akibatnya, rakyat menjadi frustrasi,
kecewa, dan merasa dibohongi.
Kepercayaan yang diberikan kepada para elite politik dengan harapan memberikan
perbaikan hidup ternyata hanya menjadi mimpi buruk.
Luka batin tidak mudah disembuhkan atau dinetralisasi hanya dengan memberikan
penjelasan bahwa demokrasi perlu kesabaran, mengingat yang dibangun bukan hanya
struktur politik, melainkan juga peradaban baru.
Lebih-lebih masyarakat setiap hari dihadapkan pada kebutuhan mendesak. Rakyat
juga melihat bagaimana para penguasa menghamburkan uang negara. Angka ”golput”
yang tinggi mencerminkan kekecewaan mereka.
Gelombang balik
Sikap skeptis masyarakat berbanding terbalik dengan nafsu para caleg yang
”menjajakan” dirinya melalui berbagai poster dan spanduk yang penuh percaya
diri.
Namun, di balik sikap yang penuh percaya diri itu, kita juga perlu tahu bahwa
para caleg tersebut sangat kecewa atas perilaku masyarakat yang sangat
berorientasi pada uang.
Setiap upaya untuk mendekati calon pemilih potensial selalu dibarengi dengan
tuntutan penyediaan dana, termasuk perjanjian sekelompok orang yang bersedia
menggalang wilayah tertentu dengan budget puluhan hingga ratusan juta rupiah.
Kalau transaksi politik tersebut ditolak, tawaran akan disampaikan kepada caleg
lain. Intinya, semua harus serba duit.
Para caleg merasa seperti menjadi ”anjungan tunai mandiri” (ATM). Bahkan,
sebagian caleg merasakan tuntutan konstituen sebagai teror yang menakutkan
sehingga mereka enggan sering berkunjung ke daerah pemilihannya. Mereka bahkan
menganggap sikap sebagian masyarakat sudah keterlaluan dan kehilangan rasa
kepatutan.
Perilaku masyarakat yang dianggap terlalu berorientasi kepada uang itu
ditengarai sebagai gelombang balik korupsi politik yang telah dilakukan secara
blakblakan oleh para elite politik. Sikap itu bisa jadi merupakan resultante
perilaku koruptif para pemegang kekuasaan yang telah melupakan sumber kekuasaan
itu sendiri, yaitu rakyat.
Rendahnya tingkat kredibilitas parpol dan lembaga perwakilan rakyat menunjukkan
bahwa politisi bukan orang yang mulia, tetapi juga sosok yang lebih banyak
mementingkan dirinya atau kelompoknya.
Gelombang korupsi politik tidak hanya akan melanda para penguasa, tetapi ia
juga dapat menenggelamkan bangunan demokrasi tatanan politik yang beradab.
Keganasannya telah terbukti meruntuhkan kredibilitas tidak saja lembaga-lembaga
politik, tetapi juga lembaga penegak hukum dan peradilan.
Kalau dibiarkan, dikhawatirkan politik Indonesia akan dikuasai mereka yang
mempunyai dana besar. Hitungan kasar akan menemukan angka sekitar Rp 3,5
triliun apabila harga setiap anggota parlemen memerlukan dana Rp 5 miliar-Rp 10
miliar.
Konstatasi dramatis dan kekhawatiran di atas bukan sikap yang pesimistis.
Ulasan di atas lebih didorong oleh semangat agar Pemilu 2009 lebih bermakna.
Perjuangan melawan korupsi politik harus menjadi komitmen bersama, terutama
bagi para calon wakil rakyat periode 2009-2014.
Jangan biarkan rakyat bertambah kecewa terus-menerus. Salah satu cara yang
dapat dilakukan adalah segera melakukan kontrol ketat terhadap keuangan parpol,
terutama dana kampanye mereka.
Parpol juga dapat memperdebatkan dana kampanye lawan politik mereka, khususnya
budget yang dipergunakan untuk iklan politik yang diyakini bakal sangat besar.
----
Menuju Indonesia sejahtera, maju dan bermartabat!
Best Regards,
Retno Kintoko
The Flag
Air minum COLDA - Higienis n Fresh !
ERDBEBEN Alarm
SONETA INDONESIA <www.soneta.org>
Retno Kintoko Hp. 0818-942644
Aminta Plaza Lt. 10
Jl. TB. Simatupang Kav. 10, Jakarta Selatan
Ph. 62 21-7511402-3
