Refleksi: Apakah Dewan Penipu Rakyat mesti terdiri dari oknom-oknom terhormat yang tahu apa itu hormat dan etiket berpoliti? Pegangan mereka ialah bulus dan oleh sebab itu mayoritas dari mereka senang bolos. Orang yang suka bolos dari tugas apakah itu orang-orang terhormat? Mereka pandai ucapkan Assalamalaikum Wabarakatu dan Insyallah. Allah dijadikan sepuhan lidah untuk penipuan.
http://www.sinarharapan.co.id:80/berita/0901/13/pol01.html Abdillah Membantah Anggota DPR Perlihatkan Sikap Tak Hormat Oleh Inno Jemabut Jakarta-Anggota DPR Abdillah Toha memperlihatkan sikap memalukan dalam menghadiri Sidang Forum Parlemen Asia Pasifik (Asia Pasific Parliament Forum/APPF) di Laos, Senin (12/1). Ketika anggota DPD (Sumatra Barat) Mochtar Naim hendak berbicara karena telah diberi kesempatan pimpinan sidang, Ketua BKSAP DPR Abdillah Toha malah melarang. Mikrofon diambil dan rapat sempat berhenti sejenak. "Ini sangat memalukan dan memperlihatkan sikap yang tidak hormat. Seharusnya mereka bekerja sama. Kalau mereka melakukan diplomasi yang baik, semua itu kan untuk Indonesia. Mengapa malah saling mempermalukan?" tegas Sekretaris Jenderal Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang di Jakarta, Selasa (13/1) pagi. Wakil Ketua DPD La Ode Ida yang hadir dalam acara tersebut menyesalkan sikap Abdillah Toha. "Saya juga bingung. Apa hak Pak Abdillah memveto? Apalagi Pak Mochtar Naim dan Pak Nyoman Rudana kan sudah terdaftar ikut berbicara selama 3-5 menit. Saya menyesalkan adanya masalah itu," kata La Ode Ida. Ia menejaskan, kehadiran DPD dalam forum tersebut atas undangan resmi. Mochtar Naim diagendakan berbicara masalah perdagangan bebas dari perspektif Indonesia selaku negara termaginalkan dan Nyoman Rudana mengupas masalah ecotourism. Membantah Namun, Abdillah Toha membantah adanya aksi menyerobot mikrofon tersebut. "Itu bohong besar. Saya punya saksinya. Di samping saya itu ada Willa Chandra (anggota FPDIP-red)," tegas Abdillah. Menurutnya, nama anggota DPD sebagai pembicara tidak ada di panitia rapat. "Semua yang berbicara kan didaftar di sekretariat secara resmi oleh delegasi resmi. DPD itu daftar sendiri tanpa sepengetahuan pimpinan delegasi Indonesia," jelas Abdillah Toha. Ketika Indonesia diberi kesempatan berbicara, tidak disebutkan nama anggota DPD Mocthar Naim. Lagi pula, katanya, DPD bisa ikut dalam forum itu karena dibawa DPR. Menurutnya, DPD pernah meminta untuk diundang dalam acara tersebut, tetapi ditolak. "Kami yang membawa DPD. Yang diundang kan yang memiliki hak legislasi. DPD tidak memiliki hak itu," tambah Abdillah Toha. Lagi pula, dalam menghadiri acara tersebut, La Ode Ida menyebut diri sebagai ketua delegasi. Tidak mungkin, kata Abdillah, satu negara memiliki dua ketua delegasi. (pendapat pribadi) Terhadap hal tersebut La Ode Ida mengatakan, Abdillah Toha memasukan pendapat pribadi sebagai sikap DPR. Dalam pertemuan parlemen dunia di Genewa, Swiss beberapa waktu lalu, Ketua DPR Agung Laksono tidak mempersoalkan posisi DPD. Malah secara bersama-sama memperjuangkan Agung Laksono sebagai presiden parlemen dunia, sekalipun gagal. "Saya sesalkan, bukannya dia saling mendukung tapi malah saling mematikan," ucap La Ode Ida. Tetapi, menurut Abdillah Toha, di Genewa, DPD hanya advisor bagi DPR. Sebelum menghadiri APPF di Laos, DPR sudah beberapa kali meminta DPD untuk berkoordinasi, tetapi DPD selalu mau jalan sendiri. "Susah sekali DPD itu diatur. La Ode Ida itu mau jalan sendiri," tegas Abdillah Toha. Sebastian Salang berpendapat persoalan DPD dan DPR seperti ini bisa jadi sengketa antara lembaga. DPR memang selalu ingin selalu superior terhadap DPD dan ada rasa takut kalau DPD mampu bekerja lebih bagus. "Ini masalah internal yang sudah berlangsung sejak DPD ada. Kalau tidak diselesaikan diinternal DPD dan DPR maka akan terus berlanjut," kata Sebastian
