http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=3905
2009-01-16 Menutup PTS Nakal Sinyalemen mengenai banyaknya perguruan tinggi swasta (PTS) yang melakukan proses belajar mengajar secara tidak sehat, sampai mengeluarkan ijazah, makin lama makin terkuak kebenarannya. Tanpa bermaksud menggeneralisasi semua PTS di Indonesia, yang jumlahnya lebih dari 2.000 lembaga, banyaknya PTS nakal makin tidak terbendung. Setelah Jakarta diguncang kasus PTS yang tidak beres pembelajarannya dan menyusul Surabaya dilanda prahara dengan kasus PTS yang mengeluarkan ijazah melalui proses manipulatif, kini giliran kota pendidikan Yogyakarta diramaikan kasus PTS yang mengeluarkan ijazah ilegal. Ijazahnya asli, tetapi proses perolehan ijazah tidak memenuhi ketentuan proses pembelajaran yang benar. Mengapa tidak benar? Mahasiswa tidak diwajibkan hadir mengikuti perkuliahan secara utuh dan ketidakhadirannya dikompensasi dengan uang. Meskipun tidak hadir kuliah secara utuh, mahasiswa berhak mendapat ijazah pula. Inilah salah satu bentuk kenakalan PTS di Indonesia. Kalau kita mengacu pada pandangan umum, kasus seperti itu sepertinya tak sulit untuk dituntaskan. Dengan menutup PTS nakal yang "main rusuh" serta menghukum orang-orang yang terlibat di dalamnya akan bereslah semuanya. Semudah itukah menangani kasus yang telah mencoreng wajah pendidikan nasional tersebut? Tidak! Buktinya, pemberitaan gencar mengenai hal itu telah berkali-kali dilakukan oleh berbagai media massa, komentar dan "cacian" telah banyak dilontarkan oleh para tokoh, bahkan aparat keamanan sudah ikut campur, namun tetap saja kasus tersebut belum tuntas. Untuk menangani PTS di Surabaya misalnya, Polda Jawa Timur juga sudah turun tangan, tetapi ketuntasan penyelesaian kasus tersebut sampai kini belum juga terwujud. Memang memprihatinkan. Mengapa kasus yang memalukan dan memilukan tersebut menjadi sangat rumit, tidak mudah dituntaskan? Salah satu faktornya karena sulitnya mencari pihak mana yang merasa dirugikan. Apakah pihak lembaga PTS yang dirugikan? Jelas tidak! Apalagi, inisiator atas kenakalan tersebut justru berasal dari orang-orang PTS itu sendiri. Bagaimana dirugikan, PTS mendapatkan banyak mahasiswa, yang notabene income untuk membayar overhead cost dan kesejahteraan dosen pun semakin baik. Ketidakhadiran mahasiswa untuk mengikuti kuliah, secara finansial justru meringankan beban PTS yang bersangkutan. Apakah pihak mahasiswa atau lulusan yang dirugikan dalam kasus itu? (Sepertinya) tidak juga! Jujur, sampai kini banyak orang yang lebih senang mengejar ijazah daripada pengetahuan dan keterampilan. Ia rela membayar uang dalam jumlah tertentu, tetapi mendapatkan ijazah meskipun tidak wajib hadir mengikuti perkuliahan Nah, kalau "kecelakaan" itu dilakukan atas dasar "suka sama suka", pihak mana, bisa melarang? Hal seperti inilah yang menjadi salah satu faktor tidak mudahnya menyelesaikan kasus kenakalan PTS. UU Sisdiknas Kalau kita mengacu pada UU Sisdiknas, PTS nakal tersebut dapat ditutup oleh orang-orang yang terlibat atas kenakalannya dapat dipidanakan tanpa mencari pihak mana yang dirugikan. Ketentuan di dalam UU Sisdiknas memungkinkan dilakukannya penutupan PTS nakal serta memberikan sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda. Sebagai lembaga, sudah barang tentu tidak mungkin sebuah PTS dipidana penjara, tetapi dimungkinkan diberi pidana denda. Meskipun demikian, pidana penjara sangat dimungkinkan bagi orang-orang yang berperan dalam kenakalan PTS. Kemudahan yang diperoleh dari UU Sisdiknas adalah penutupan atau pun pengenaan sanksi terhadap PTS nakal tersebut tanpa harus mencari pihak mana yang dirugikan. Sepanjang PTS tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan tinggi, sebagaimana yang diatur dalam UU, maka langkah penutupan atau pemidanaan bisa dilakukan. Bagi orang-orang yang membantu kenakalan PTS dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak satu miliar rupiah. Penutupan PTS nakal memang sangat sakit, namun hal itu sangat perlu dilakukan. Hal ini sekaligus merupakan shock therapy bagi lembaga pendidikan tinggi lain yang tumbuh menjamur bak cendawan di musim penghujan di negara kita sekarang ini. Konsepnya sederhana: kalau pemerintah berani menutup PTS "nakal" maka lembaga pendidikan tinggi lainnya akan lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas akademisnya. Jangan sampai nila setitik merusak susu sebelanga. Nah, beranikah pemerintah menutup PTS nakal? Penulis adalah mantan Sekretaris Komisi Nasional (Komnas) Pendidikan Indonesia, guru besar pada UST Yogyakarta, Unsuri Surabaya, Unisma Malang, dan PTS lainnya
