Sumber:
http://www.pewarta-indonesia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21:celoteh-wilson-lalengke-falasi-iklan-partai-demokrat&catid=10:opini&Itemid=34
Celoteh Wilson Lalengke - Falasi Iklan Partai Demokrat
Oleh : Wilson Lalengke
Minggu, 18 Januari 2009 11:47
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
Pewarta-Indonesia, “Hukuman mati patut bagi para pelaku kejahatan berat,
seperti pembunuhan, perampokan disertai pembunuhan, dan sejenisnya. Saat ini,
sanksi untuk koruptor hanya berupa hukuman denda dan pidana kurungan beberapa
tahun. Karena korupsi mengakibatkan terambilnya uang negara dalam jumlah sangat
besar secara tidak sah, dan hal itu bisa menghilangkan nyawa orang lain yang
tidak berdosa, misalnya rakyat mati kelaparan dan akibat tidak tersedia
pelayanan kesehatan, maka hukuman mati pantas ditimpakan kepada koruptor.”
Cuplikan di atas adalah salah satu contoh alur pikir yang dikembangkan dalam
mengambil kesimpulan atas sebuah fenomena. Kebetulan yang jadi contoh kasus
adalah perdebatan sanksi hukuman bagi koruptor. Sepintas lalu, alur pikir di
atas ada benarnya. Logika yang digunakan juga cukup logis. Namun, sesungguhnya
cara berpikir tersebut tergolong salah. Contoh di atas biasa disebut falasi
(fallacy) atau kesesatan dalam penalaran. Secara singkat, "membunuh" tidak sama
dan sebangun dengan "berpotensi membunuh". Sehingga hukuman bagi seorang yang
berpotensi membunuh orang lain – karena korupsi – tidak relevan untuk disamakan
dengan hukuman bagi seseorang yang sudah membunuh. Seperti juga, hukuman bagi
pembunuh karena membela diri tidak sama dengan pidana atas kasus pembunuhan
berencana.
Kita tinggalkan kasus itu. Dalam ilmu filsafat, salah satu materi kajian utama
adalah Falasi. Para pakar filsafat punya pandangan yang beragam tentang falasi
ini. Namun, satu hal yang disepakati bersama bahwa falasi adalah kesesatan
dalam penalaran. Falasi adalah pola logika yang keliru dalam mengembangkan
suatu pernyataan. Suatu pernyataan dapat disebut falasi (kesesatan) jika
didukung oleh argumen yang salah sama sekali atau tidak relevan alias jauh
panggang dari api. Namun dapat juga, falasi itu terbentuk karena argumen
penunjangnya sangat lemah.
Orang yang berkecimpung di bidang hukum sangat paham tentang hal ini, dan
celakanya, mereka sangat doyan memainkan falasi tersebut untuk saling
mematahkan satu sama lain ketika berseteru di pengadilan. Kemampuan
memanipulasi dan memanfaatkan falasi itulah yang akhirnya mencuatkan seorang
ahli hukum (terutama kebanyakan pengacara) ke level “elite hukum” tingkat atas
di negeri bernama Indonesia. Tidak heran jika pembenahan hukum di negara kita
adalah ibarat mengurai benang paling amat super kusut di dunia.
Lantas, apa hubungan hal-hal di atas dengan judul tulisan ini, Falasi Iklan
Partai Demokrat? Kaitannya adalah bahwa banyak dari iklan-iklan yang
dimunculkan di media massa, cetak maupun elektronik, mengandung falasi,
pernyataan yang menyesatkan. Salah satunya yang amat kental falasi-nya adalah
iklan Penurunan Harga BBM (Bahan Bakar Minyak) Partai Demokrat. Secara ringkas,
inti iklan itu adalah menyampaikan kehebatan SBY dengan Partai Demokrat-nya
yang dalam masa pemerintahannya bisa menurunkan harga BBM sebanyak 3 kali. Hal
itu baru pertama terjadi sejak Indonesia merdeka. Dengan lihai, ditampilkan
sosok masyarakat marginal, seperti nelayan, petani, ibu rumah tangga yang
begitu gembira menerima kebijakan penurunan BBM yang telah dilakukan 3 kali
hanya dalam rentang waktu kurang dari 2 bulan. Fantastis dan amat mempesona
memang, dan tentu saja kita perlu mengapresiasi kebijakan “bijaksana” dari
pucuk pemerintahan negeri ini.
Tapi persoalannya adalah ketika ditampilkan seorang ibu yang menyampaikan
ucapan kira-kira begini: “Terima kasih Pak SBY!”, dan lebih parah lagi ada
ajakan untuk memilih Partai Demokrat yang mendukung kebijakan SBY menurunkan
harga BBM. Dari sisi politik praktis, mungkin hal tersebut wajar saja, walaupun
aroma bau busuknya juga tidak dapat ditutupi. Akan tetapi dari sisi etika
politik, fenomena itu adalah kesalahan yang tidak perlu terjadi, apalagi oleh
seorang presiden. Mengapa? Karena argument yang digunakan dalam konsep iklan
itu tergolong falasi, yang menyesatkan masyarakat Indonesia yang mayoritasnya
nota benne masih belum melek pendidikan secara memadai.
Beberapa alasan yang dapat menjadi renungan bagi masyarakat banyak, termasuk
pembuat iklan dan Partai Demokrat, sebagai berikut: pertama, Persoalan harga
BBM dan kebijakan yang melingkupinya ditentukan oleh sistem pasar: supply and
demand, persediaan dan permintaan. Ketika pasar menuntut harga rendah karena
stok banyak, maka harga BBM secara otomatis turun. Jadi, jika harga BBM turun
hingga beratus kali pun, itu bukan karena “cerdasnya” kebijakan SBY – Partai
Demokrat, tapi karena tuntutan sistim pasar. Bila saja pemerintah tidak
menurunkan harga BBM, pasti banyak implikasi buruk lain yang akan terjadi yang
salah satunya adalah demonstrasi mahasiswa dan rakyat akan meluas dan
mengganggu kestabilan negara yang sedang menghadapi pemilu mendatang.
Sayangnya, justru SBY termasuk pemimpin yang senang menangkapi para demonstran
dan menjebloskannya ke dalam “kotak hitam”. Pola bernalar yang benar adalah
bahwa harga BBM turun 3 kali disebabkan oleh
dukungan rakyat yang minta harga tersebut menyesuaikan harga pasar minyak
dunia, tanpa embel-embel SBY dan apalagi Partai Demokrat. Konsekwensi logisnya,
para pendekar demonstrasi menurunkan harga BBM, termasuk mereka yang menolak
kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu, adalah pihak yang benar dan perlu
diapresiasi oleh masyarakat.
Kedua, sebenarnya istilah penurunan harga BBM kurang tepat. Kata “penyesuaian
harga” masih lebih masuk akal. Bagaimana mau dibilang harga turun jika
kenyataannya tidak demikian? Harga awal BBM dalam negeri sebelum mengalami
kenaikan adalah Rp. 4.000,- per liter untuk jenis premium. Pada saat itu harga
minyak dunia berkisar pada angka USD 60 per barel (159 liter) atau sama dengan
Rp. 3.773,6 per liter (kurs USD 1 = Rp. 10.000,-). Ketika harga minyak dunia
mencapai USD 120 per barel menjelang pertengahan tahun lalu, harga BBM jenis
premium naik menjadi Rp. 6.000,- per liter,. Logikanya harus naik menjadi Rp.
8.000,- per liter, kerena harga real eceran minyak dunia adalah USD 120 x Rp.
10.000,- : 159 liter = 7.547,- per liter. Nyatanya harga yang ditetapkan
pemerintah hanya Rp. 6.000,- yang artinya turun Rp. 2.000,- dari harga
seharusnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa pada saat harga BBM naik, sebenarnya
pada saat itu, harga BBM dalam negeri mengalami
penurunan.
Saat ini, harga minyak dunia hampir stabil di USD 50 per barel, tapi harga BBM
jenis premium justru hanya disesuaikan menjadi Rp. 4.500,- per liter (penurunan
harga terakhir). Jika mengikuti hitung-hitungan seperti di atas tadi, maka
seharusnya harga bensin hanya berkisar di Rp. 3.200,- hingga 3.300,- per liter
(USD 50 x Rp. 10.000,- : 159 liter = 3.144,7 per liter). Artinya, harga BBM
saat ini justru naik lebih dari Rp. 1.500,- per liter dari harga sesungguhnya.
Pertanyaan melebar yang akhirnya muncul dari utak-atik angka ini adalah
benarkah ada biaya subsidi BBM yang selama ini menjadi hantu gentayangan APBN
Indonesia? (Ini jadi renungan lain lagi bagi kita semua).
Ketiga, kebijakan pemerintah tidak kongruen (sama dan sebangun) dengan
kebijakan seorang SBY dan apalagi sebuah partai. Justru sebenarnya, masyarakat
menilai bahwa penanganan persoalan ekonomi termasuk soal BBM selama ini, “think
tank”-nya adalah JK. Konversi minyak tanah ke gas, yang dalam beberapa hal
masih menyimpan kendala, diskusi tentang perlu-tidak-nya harga BBM naik dan
turun, dan seterusnya, adalah “makanan” Sang Toke Pribumi, Jusuf Kalla. Jadi
amat naïf jika SBY mengklaim turunnya harga BBM sebagai kebijakan pribadi dan
partainya seperti di iklan tivi itu. JK pun termasuk menyebarkan falasi jika
mengklaim hal ini.
Falasi yang dilakukan SBY – Partai Demokrat itu dalam ilmu filsafat
dikelompokan kepada Post Hoc Fallacy atau False Cause (alasan yang salah). Nama
kasus falasi jenis ini diambil dari bahasa Latin “post hoc, ergo propter hoc”
yang dapat diartikan sebagai “setelah ini, maka akibatnya”. Contoh berikut yang
dikutip dari http://www.unc.edu/depts/wcweb/handouts/fallacies.html kiranya
bisa menjadi rujukan. "President Jones raised taxes, and then the rate of
violent crime went up. Jones is responsible for the rise in crime." (Terjemahan
bebas: Presiden Jones menaikan pajak, dan akibatnya tindakan kriminal bertambah
banyak. Oleh sebab itu, Pak Jones bertanggung-jawab atas kenaikan jumlah
tindakan kriminal tersebut). Cara berpikir pada kasus Presiden Jones ini jelas
salah, karena keputusan seorang presiden adalah kebijakan pemerintah yang dalam
hal ini mengatas-namakan negara. Demikian juga pada kasus turunnya secara
beruntun harga BBM belakangan ini,
tidak dapat dianggap sebagai kebijakan seseorang atau satu partai saja.
Melihat fenomena iklan SBY – Partai Demokrat itu, kita hanya berharap kiranya
bangsa ini tidak makin terpuruk dalam kemiskinan intelektual karena
falasi-falasi yang dikampanyekan oleh para elite politik nasional. Tapi harapan
itu terasa sungguh amat jauh dari jangkauan mimpi, karena faktanya pucuk
pimpinan pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di republik ini juga menjadi
agen falasi di negeri leluhurnya.***
my personal room at http://saintlover.blogsome.com
