Harian Duta Masyarakat (http://dutamasyarakat.com) Rabu, 21 Januari 2009 Lagi, Ka-Ji Didzolimi BANGKALAN�Coblosan ulang Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) di Kab. Bangkalan dan Sampang, Madura, yang digelar Rabu (21/1) pagi ini, diwarnai aksi pendzoliman terhadap calon gubernur (cagub) Khofifah Indar Parawansa. Sehari menjelang coblosan, beredar selebaran menjelek-jelekkan pasangan cagub Khofifah Indar Parawansa- Mudjiono (Ka-Ji). Bahkan polisi berhasil menangkap salah satu pelaku penyebaran pamflet bergambar Ka-ji dengan latar belakang gambar salib itu. Selebaran sejenis juga pernah beredar saat pilgub putaran kedua di Madura. Pelaku penyebaran pamflet yang diringkus polisi adalah Saiful Anwar (48). Dari tangan warga Jalan Cokro Aminoto Bangkalan itu polisi berhasil menyita barang bukti sebanyak 16 pamflet Ka-Ji bergambar salib dan lem. Saat diperiksa polisi, Saiful mengaku disuruh oleh seseorang menyebarkan pamflet black campaign itu dengan imbalan Rp 20 ribu. �Dia dibayar Rp 20 ribu untuk menempelkan pamflet-pamflet tersebut,� kata Kasatreskrim Polres Bangkalan, Iptu Sulaiman, Selasa (20/1) kemarin. Dijelaskan Sulaiman, pelaku ditangkap saat menempelkan poster Ka-Ji di depan Ponpes Syaichona Cholil, Bangkalan, pukul 02.00 dini hari. �TKP-nya di Ponpes KH Abdullah,� katanya. Dalam kasus ini, lanjut Sulaiman, polisi menjerat pelaku dengan pasal 310 ayat 2 tentang menista dengan surat. �Ancamannya 1,4 tahun penjara,� ujar Sulaiman. Selain itu, ada pula selebaran yang seolah-olah berisi pengakuan Khofifah tentang kondisi rumah tangganya. Dalam selebaran kampanye hitam itu ditulis pernyataan palsu Khofifah yang isinya, �Demi Allah saya tidak pernah merebut suami orang...!! karena saya sebagai istri kedua, demi Allah sampai sekarang saya tidak pernah menyuruh mas Indar Parawansa menceraikan mbak zul, istri pertamanya�. �Saya berani bersumpah di hadapan kyai-kyai ....!! Demi Allah Cawagub Saya Pak Mudjiono bukan orang Kristen. Memang benar bahwa Pak Mudjiono bukan orang Islam. Beliau pemeluk agama kejawen/aliran kepercayaan. Pilih Kami! pasangan pemimpin yang paling sempurna.....perpaduan Islam dan non-Islam menuju Jatim Bangkit�. Menanggapi hal itu, Khofifah mengatakan, apa yang ada dalam selebaran itu semua tidak ada yang benar. Selebaran itu jelas motifnya ingin memojokkan Ka-Ji. �Untuk sebuah proses demokrasi seperti ini, black campaign seperti itu sangat murahan sekali,� ungkapnya. Sedang soal poster Ka-Ji yang ada gambar salibnya, kata dia, hal itu sudah beredar sejak putaran pertama dan kedua lalu. �Poster itu sekarang beredar lagi,� ungkapnya. Karena itu Ketua Umum Muslimat NU ini mengajak semua pihak untuk berpolitik secara santun. �Marilah kita bangun demokrasi di Indonesia dengan santun. Mari kita tinggalkan cara-cara kotor yang tak mencerdaskan masyarakat,� katanya Dihubungi terpisah Ketua KPU Bangkalan, Jazuli Nur Lc, mengaku sangat menyesalkan adanya black campaign yang mendzolimi Ka-Ji tersebut. �Secara resmi Paswas Kabupaten belum memberikan laporan kepada KPU. Tetapi memang ada selentingan yang mengatakan kalau ada black campaign saat masa tenang, dan kita sangat menyesalkan hal itu, karena bagaimana pun pelanggaran tidak akan lolos dari jerat hukum dalam penyelengaraan Pilkada ini, baik oleh penyelenggara maupun oleh masing-masing tim sukses pasangan calon,� kata Jazuli. Untuk itu KPU mengimbau kepada semua pihak agar mematuhi aturan main Pilgub.. �Saya mengimbau marilah kita hormati aturan main itu supaya mendapat simpati dari masyarakat pemilih,� kata Jazuli. Saksi Ditolak Bukan hanya itu Ka-Ji didzolimi di Bangkalan. Saksi pasangan Khofifah-Mudjiono di Baipajung, Tanah Merah, Bangkalan, tanpa alasan jelas tiba-tiba ditolak PPS setempat. �Berdasarkan laporan yang masuk, saksi kami, Ka-Ji di Baipajung Tanah Merah, ditolak oleh PPS. Ini aneh, kok ada demokrasi macamnya seperti ini. Katanya, karena saksi Ka-Ji gak ada rekomendasi dari kepala desa,� kata Khofifah di posko Ka-Ji Bangkalan, Selasa (20/1). Khofifah menyesalkan praktik-praktik kecurangan seperti itu. Sebab, katanya, kasus seperti itu sudah sempat terjadi di Baipajung. �Putaran kedua lalu, ada TPS yang suara Ka-Ji kosong dan golput juga kosong di Baipajung,� katanya. Jika masalah tersebut dibiarkan, katannya, suara Ka-Ji bisa dicuri dengan mudah. �Marilah kita bangun demokrasi ini dengan santun. Demokrasi kok begitu. Kalau begitu caranya, pasti menimbulkan masalah baru,� ungkapnya. Money Politics Ka-Ji juga dikepung money politics di berbagai tempat. Selasa kemarin pukul 17.00 di Dusun Brembeng Desa Taman Sareh ditemukan Buchori telah membagikan uang Rp 10.000 kepada masyarakat untuk nyoblos KarSa. Pukul 16.00, anggota PPS atas nama Nahrowi membagikan undangan di Dusun Leknende Desa Banjar Tambulu Camplong Sampang disertai foto KarSa. Selasa pukul 20.00, diketahui Subaidi dari Diknas Sampang membagikan uang Rp 10.000 di Jl. Suhada Gg 2 Kelurahan Dalpenang. PPP Laporkan Fuad Sementara itu, Partai� Persatuan Pembangunan (PPP) tidak akan tinggal diam atas pelanggaran �yang dilakukan Bupati� Bangkalan, Fuad Amin Imron, yang secara terang-terangan kampanye untuk KarSa. Bila Pengawas Pemilu Kabupaten Bangkalan masih diam, PPP akan melaporkan ke tingkatan yang lebih tinggi, yakni tingkat propinsi atau pusat. �Bupati itu kan aparat pemerintahan. Tentu kita akan melaporkan� ulah pejabat negara yang melanggar aturan,� tegas Wakil Sekjen DPP PPP Romy Romahurmuzi saat dihubungi Duta, Selasa (20/1) kemarin. Romi, yang juga koordinator wilayah Jatim, mengatakan, pada prinsipnya setiap pelanggaran terhadap undang-undang tidak boleh dibiarkan. Aparat pemerintah harus patuh terhadap kode etik. Setiap kode etik yang dilanggar harus diproses sesuai hukum. �Proses hukum harus ditindaklanjuti. Kita akan serius menangani pelanggaran ini. Secara persis tim advokasi akan mempelajari kasus tersebut secara matang,� imbuhnya. Dalam kesempatan itu Romy membagi cerita tentang peluang Ka-Ji pada coblosan ulang hari ini. Romy menjanjikan akan ada kejutan terhadap hasil pilgub di 2 kabupaten tersebut. Dia menyebutkan, dari safari yang dilakukannya, Ka-Ji dapat membalikkan posisi hingga memenangkan Pilgub Jatim. �Kemungkinan di Bangkalan masih kalah. Sementara di Sampang, Ka-Ji peluang menang sangat besar,� paparnya. Pengamanan Ekstra Sementara itu seluruh kelengkapan logistik telah berada di PPS di Bangkalan dan Sampang. Termasuk ribuan pasukan pengamanan telah berada di lokasi. Sebanyak 5.540 personel pasukan gabungan dari Polda bersama Polwil di jajarannya telah diturunkan di lokasi-lokasi pemungutan suara. Di sampang, sebanyak 3.209 pasukan dikerahkan oleh Polres Sampang, ditambah pesonel dari Polda Jatim, dalam rangka mengamankan pelaksanaan Pilgub ulang. Ribuan pasukan itu secara bertahap akan melakukan penggeseran pasukan (Serpas), untuk menjaga keamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh wilayah di Kab. Sampang. Kapolres Sampang, AKBP Drs H Yudi Sumartono, mengingatkan kepada segenap pasukan agar melaksanakan tugas pengamanan dengan baik. Dia menegaskan, bagi pasukan yang telah menempati poskonya masing-masing, dilarang meninggalkan lokasi TPS dan mangkir dalam tugas. �Jika terbukti melakukan pelanggaran, maka akan saya proses dan dikenakan sanksi berat bagi anggota pasukan tersebut,� tegas Yudi, ditemui usai memberikan arahan kepada para pasukan. �Jadi pasukan harus mengenali anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan KPPS sesuai tugas pengamanan masing-masing. Karena dalam mengamankan pelaksanaan Pilgub ulang tersebut, pasukan harus bisa beradaptasi dengan wilayah tugasnya, sehingga akan memberikan contoh dan tauladan yang baik kepada masyarakat setempat, � imbaunya. Kabag Ops Polres Sampang, Kompol H Danuri SH, menambahkan, kekuatan pasukan yang akan di BKO kan mencapai 2.689 personel. Sedangkan kekuatan personel yang dimiliki Polres Sampang sebanyak 522 pasukan. �Jadi kalau ditambah dengan BKO, maka total pasukan yang diterjunkan dalam pengamanan Pilgub nanti, mencapai 3.209 personel, � ungkapnya.(in/nor/ful) Harian Duta Masyarakat (http://dutamasyarakat.com) Rabu, 21 Januari 2009 TPS Pendukung Ka-Ji Sengaja Diacak? Setelah terungkap banyak pendukung Ka-Ji yang tidak mendapat undangan mencoblos, kini giliran modus mengacak Tempat Pemungutan Suara (TPS) terungkap ke permukaan. TPS-tps di basis pendukung Ka-Ji seolah sengaja diacak berjauhan dari tempat tinggalnya agar para pendukung Ka-Ji enggan mencoblos. Pola ini merupakan modus lama yang digunakan pada putaran dua lalu, dimana pengacakan ini terindikasi kuat dilakukan secara sistematis. Tujuannya tentu agar suara Ka-Ji gembos. �Kami melihat masih belum ada itikad baik untuk menggelar coblosan ini dengan cara jujur. Pengacakan ini jelas terpola dengan rapi agar pendukung Ka-Ji malas ke TPS,� kata Sekretaris Tim Pemenangan Ka-Ji, Muhammad Mirdasy. Dia mencontohkan, di banyak tempat yang menjadi kantong Ka-Ji ada satu keluarga berlainan TPS- nya. Selain itu, TPS-nya juga jauh dari tempat tinggal para pendukung Ka-Ji. �Ka-Ji memang benar-benar menghadapi cobaan berat. Ditawur semua pihak yang menginginkan kemenangan dengan cara-cara yang tidak benar. Tetapi, atas izin Allah, insyaallah Ka-Ji tetap menang,� katanya. Soal sabotase pengacakan TPs ini juga diungkap tokoh PPP Kecamatan Omben, Bapak Usman. Dikatakannya, ada tiga desa di Kecamatan Omben, yakni Desa Temoran, Desa Kamondung, dan Desa Gersempal, yang merupakan basis pasangan Ka-Ji yang TPS-nya diacak berjauhan. �Yang paling mencolok ketidakberesan ada di Desa Gersempal. Selain banyak masyarakat belum menerima undangan pemilih, juga ada perubahan TPS,� katanya.(aya) Harian Duta Masyarakat (http://dutamasyarakat.com) Rabu, 21 Januari 2009 Money Politics Bukan Isapan Jempol BANGKALAN � Dugaan adanya praktik politik uang (money politics) bukan isapan jempol. Menjelang hari H pelaksanaan coblosan ulang, praktik kotor tersebut sudah mulai menyebar rata hingga ke tingkat desa. Lebih tragis lagi, dalam praktik money politics kali ini tidak hanya melibatkan kalangan masyarakat biasa, melainkan dilakukan kalangan pejabat dari tingkat RT hingga kecamatan. Dari temuan di lapangan, diperoleh bukti adanya praktik money politics yakni dengan cara bagi-bagi uang yang dibungkus dengan amplop warna putih. Di bagian muka amplop tersebut, tepatnya sisi pojok kiri tertera secara jelas salah satu tokoh berpengaruh pendukung KarSa di kabupaten Bangkalan. Lengkap dengan gambar burung garuda. Adapun isi amplop tersebut bervariatif, sama seperti yang diberitakan Duta sebelumnya yakni berkisar Rp 20 ribu-Rp 50 ribu. Itupun masih belum termasuk kalangan tokoh berpengaruh, isi amplopnya berkisar Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu. Adanya praktik tersebut dibenarkan Koordinator Relawan Ka-Ji Manteb Jawa Timur, Drs H. Choirul Anam. Dia mengatakan, praktik tersebut sudah tidak hanya bagi-bagi uang semata, melainkan disertai ajakan untuk mencoblos pasangan KarSa. �Itu hampir terjadi di seluruh kecamatan yang ada di Bangkalan, bahkan di salah satu kecamatan ada yang menyertakan gambar orang nomor satu di Bangkalan,� ujarnya. Soal dimana saja temuan praktik money politic tersebut, pria yang akrab disapa Cak Anam ini mengatakan antara lain di Kecamatan Tanjung Bumi, Socah, dan Arosbaya. Dia juga menjelaskan, besar kemungkinan di kecamatan lain juga terjadi praktek yang sama, termasuk di Kabupaten Sampang. Ditanya modus yang dipakai dalam praktik money politic? Mantan Ketua PW Ansor Jatim itu mengatakan variatif, tergantung dari situasi dan kondisi di lapangan. Cuma, menurutnya, biasanya dilakukan tokoh lokal desa dengan dikemas dalam acara tertentu seperti silaturrahmi dan pengajian. Guna menindaklanjuti temuan tersebut, Cak Anam mengatakan akan meminta tim pemenangan yang ada di lapangan, untuk segera mengumpulkan barang bukti yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan melapor ke Panwas, baik itu di tingkat kabupaten maupun propinsi. �Berhubung tindakan seperti ini juga masuk dalam kategori pidana, kami juga akan melapor ke pihak kepolisian,� tambahnya. Namun praktik money politics tersebut dibantah tim pemenangan KarSa, Chusnun Hadi. Dia menyatakan secara tegas dan singkat, bahwa pihaknya tidak pernah mempunyai kebijakan seperti itu karena hal tersebut jelas melanggar aturan. Bila memang praktik seperti itu terjadi di kabupaten Bangkalan, Chusnun mensinyalir dilakukan pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. �Yang pasti, kami dari tim KarSa tidak mempunyai kebijakan untuk melakukan money politic. Itu kan melanggar aturan,� tegasnya. Terpisah, ketua Panwas Bangkalan, Matur Husyairi mengatakan masih belum mengetahui secara pasti temuan tersebut. Dia hanya mengaku dapat informasi dari salah satu warga yang ada di Kecamatan Tanjung Bumi, yang menyatakan telah terjadi praktek money politic. Sementara itu, di Desa Baipajung, Kecamatan Tanah Merah, bangkalan, ketua KPPS setempat menolak surat mandat dari saksi pasangan Ka-Ji dengan alasan belum ada izin dari kepala desa (Kades). �Ini tidak benar, karena ada upaya menghambat Pemilukada dan jelas-jelas bertentangan dengan undang-undang,� ujar Ketua Tim Pemenangan Ka-Ji Bangkalan, KH Imam Bukhori Cholil atau yang akrab disapa Ra Imam.(in) Hujan Duit Rp 50.000-Rp 200.000 dalam Amplop Bergambar Bupati Bangkalan Harian Surya, Selasa, 20 Januari 2009 | 19:10 WIB | Kategori: HotNews, Madura | ShareThis BANGKALAN | SURYA Online - Pesta demokrasi berkali-kali hanya untuk pilih gubernur dan wakilnya, bikin makmur sebagian kecil orang Bangkalan, Madura. Menjelang coblosan ulang Pilgub Jatim, beredar amplop bergambar Bupati Bangkalan, Fuad Amin, berisi uang pecahan Rp 50.000. Jumlahnya bervariasi, antara Rp 50.000 sampai Rp 200.000. Amplop yang dibagi-bagikan kepada sejumlah tokoh masyarakat oleh aparat kecamatan tersebut, disinyalir disertai ajakan untuk mencoblos dan memenangkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa), jagoan Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional. Pembagian amplop diduga terjadi di sebagian besar wilayah kecamatan di Bangkalan. Namun berdasar catatan tim pemenangan Khofifah-Mudjiono, politik uang ini terjadi di 10 dari 18 kecamatan se-Bangkalan. “Amplop yang dibagikan aparat kecamatan itu berisi uang Rp 100.000. Mereka berpesan agar memenangkan pasangan KarSa,” ujar penerima uang ketika melapor di Posko Pemenangan Ka-Ji Bangkalan, Selasa (20/1/2009). Atas temuan tersebut, tim KaJi terus mendata laporan dari masyarakat penerima uang yang diduga sebagai bentuk politik uang. Hasil pendataan ini akan dilaporkan pada Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Bangkalan. “Praktek (bagi-bagi uang) ini harus dihentikan karena meracuni dan tidak mendidik masyarakat untuk berdemokrasi,” kata Ketua Umum DPP PKNU, Choirul Anam, kepada wartawan, di Bangkalan. Menurutnya, tindakan aparat pemerintahan yang terlibat dalam proses pilgub ini jelas menyalahi aturan perundangan. Hal ini semakin menguatkan indikasi struktur pemerintahan di Bangkalan yang berpihak pada salah satu pasangan cagub. Fuad Amin yang dihubungi SURYA beberapa kali melalui telepon selulernya, belum berhasil dikonfirmasi. Meski terdengar nada sambung, namun ia tidak bersedia mengangkatnya. Ketua Panwas Bangkalan, Mathur Husairi, kepada SURYA, mengaku belum mengetahui soal temuan dugaan politik uang tersebut. Namun jika tim KaJi melaporkan temuan tersebut, pihaknya akan menindaklanjuti. “Kami akan memanggil para saksi dan pelapor untuk kemudian membawanya dalam rapat pleno. Rapat pleno ini yang akan menentukan jenis pelanggaran tersebut,” kata Mathur Husairi. Sementara itu, juru bicara tim pemenangan KarSa, Khusnun, menyatakan, pihaknya tidak pernah menginstruksikan tim sukses untuk bertindak di luar prosedur. Namun jika ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan situasi ini, itu di luar tanggung jawab tim KarSa. “Kami tahu aturan dan prosedur. Tidak mungkin kami menginstruksikan tim sukses untuk berbuat tindakan terlarang,” tandas Khusnun. arie yoenianto
