--- On Thu, 1/22/09, Bambang Ketangsang <[email protected]> wrote:
From: Bambang Ketangsang <[email protected]> Subject: [nasional-list] Masih dicurangi, Ka-Ji Tempuh Jalur Hukum To: [email protected], "Wahid Inst" <[email protected]> Cc: "PRPPusat" <[email protected]>, "Petani" <[email protected]>, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], "Sinar harapan" <[email protected]>, "SuaraMerdeka" <[email protected]>, [email protected] Date: Thursday, January 22, 2009, 6:37 AM Bagaimana kalau cara-cara begini akan digunakan oleh yang berkuasa dalam pemilu legislatip dan pilpres tahun ini? Rabu, 21 Januari 2009 diposting pada kategori FOKUS UTAMA Masih Dicurangi, Ka-Ji Tempuh Jalur Hukum PROSES demokrasi dalam penyelenggaraan Pilkada Jawa Timur ulang di Bangkalan dan Sampang, Rabu (21/1) tetap belum bisa berjalan seperti yang diharapkan masyarakat. Pejabat birokrat sampai aparat paling bawah masih 'bermain' memenangkan pasangan KarSa, baik di Sampang, lebih-lebih di Bangkalan. Intervensi aparat di Bangkalan sangat kentara dan terang-terangan. Di antaranya yang paling parah dengan menggunakan praktik money politics. Caranya, memberi surat undangan untuk memilih di tempat pemungutan suara (TPS) sambil memberikan amplop bergambar pejabat top Bangkalan berisi uang Rp 50.000. Pemberian surat undangan itu disertai intimidasi agar memilih pasangan KarSa. "Intervensi ini dilakukan aparat birokrat tingkat atas di Bangkalan, sampai camat, kades dan kasun. Intervensi ini dan kecurangan-kecurang an lainnya, sudah kami inventarisir, " ungkap Khofifah Indar Parawansa, saat memberi keterangan pers di Posko Ka-Ji, Rabu (21/1) sore. Saat itu, Cagub Jatim tersebut didampingi Cawagub Mudjiono, Ketua DPP PKNU Khoirul Anam, Ketua DPC PKNU Bangkalan KH Imam Buchori Kholil dan Ma'ruf Syah, kuasa hukum Ka-Ji. Data pelanggaran di berbagai TPS di Bangkalan, yang dicatat Tim Ka-Ji sampai pukul 17.00 WIB di antaranya di TPS 2 Desa Burneh Kecamatan Burneh. Di TPS tersebut, petugas mencoblosi 60 surat suara untuk pasangan KarSa. Di TPS tersebut juga ditemukan pegawai negeri nyoblos lebih dari sekali. Di TPS 12-13 Desa Bluuran Kecamatan Karang Pinang, banyak pemilih tidak mendapatkan undangan memilih. Anehnya, saat mereka mau mencoblos dengan memperlihatkan KTP, petugas KPPS menolaknya. "Padahal kan sudah ada aturan KPU, meski tidak memegang surat undangan, seseorang bisa memilih dengan memperlihatkan KTP atau KSK. Asal sudah masuk dalam daftar pemilh tetap," ujar Khofifah Ada lagi yang ganjil ditemukan di Desa Banda Saleh Kecamatan Kokop Bangkalan. Usai coblosan, kotak-kotak suara dari TPS-TPS diboyong ke rumah klebun (kepala desa) setempat. Bahkan yang menggelikan, banyak anak-anak di bawah umur digiring ke TPS untuk ikut mencoblos. Kejadian di Kecamatan Tanah Merah itu dipergoki langsung Kapolda Jatim saat sidak di kawasan tersebut. Khoirul Anam yang akrab disapa Cak Anam menambahkan, ada pelanggaran lain yang dilakukan Tim KarSa namun tidak ada tindakan apapun dari Panwas maupun polisi. Pelanggaran tersebut, yakni pemasangan gambar pasangan KarSa pada sore hari pas di hari terakhir masa kampanye. "Sehingga, saat masa tenang gambar-gambar tersebut masih terpampang, namun tidak ada tindakan apa pun," ungkap Cak Anam. Temuan pelanggaran dan kecurangan ini akan ditindaklanjuti tim Kuasa Hukum Ka-Ji. Seperti disampaikan Ma'ruf Syah, kecurangan sistemik, struktural dan masif itu akan diproses secara hukum. Sementara, sampai pukul 15.30 WIB, Posko Ka-Ji di Surabaya mencatat, di 1.096 TPS pasangan Ka-Ji mendapatkan 114.117 suara dan pasangan KarSa 180.245 suara. (pri)
