DAFTAR SDN PENERIMA DAK PENDIDIKAN DI KABUPATEN MALANG YANG DIDUGA BERMASALAH, 
KARENA :  DI DUGA BUKU, KOMPUTER DAN CD MULTIMEDIA BELUM TERKIRIM TAPI SEKOLAH 
SUDAH MEMBAYAR  100% KE PEMASOK BARANG DENGAN FEE SEBESAR 30% KEPADA UPTD DI 
KECAMATAN LAWANG, NAMA SEKOLAH-SEKOLAH TERSEBUT ADALAH SBB:
 
SDN BAKALAN 02 BULULAWANG, SDN NGADIREJO JABUNG, SDN KEMIRI 01 JABUNG, SDN JATI 
KEPANJEN, SDN CURUNGARSO 01 KEPANJEN, SDN TUMPANG 06 TUMPANG, SDN NGAJUM 03 
NGAJUM, SDN BABADAN 05 NGAJUM, SDN BALESARI 03 NGAJUM
 
 
Standart Tehnis Kit Multimedia yang DIDUGA banyak penyimpangan 
 
Standart Tehnis Kit Multimedia Sarana Pembelajaran IPA yang banyak penyimpangan 
adalah : Gambar 2 Dimensi (Standart 3 Dimensi)
 
Standart Tehnis Kit Multimedia Sarana Pembelajaran GEOGRAFI yang banyak 
penyimpangan adalah :
1. Fungsi Materi CD: Geografi dan Kekayaan Alam, Lagu Kebangsaan RI, Rumah Adat 
dan Tarian Daerah masing-masing Wilayah : TIDAK ADA, standartnya : ADA
 
2. Fungsi Penyajian Materi CD: kebanyakan TIDAK INTERAKTIF DAN TIDAK BISA DI 
EKSPLORASI /GAMBAR MATI (TIDAK SESUAI JUKNIS/STANDART), sedang dalam konteks 
untuk memperluas pengetetahuan siswa dalam bentuk ilustrasi : ADA tapi TIDAK 
SESUAI STANDART / JUKNIS
 
3. MATERI:
a. CD dibuat berdasarkan buku seri pendidikan setiap Provinsi
b. CD merupakan visualisasi dari pembelajaran buku seri Provinsi sebagai 
pendamping siswa dalam belajar melalui multimedia interaktif yg kaya informasi, 
Buku Atlas Provinsi yang terdiri dari: Adm Pemerintahan, Sumber Daya Alam, 
Transportasi, dan Sosial Budaya, Pengenalan Dunia dan Indonesia, Pengenalan 
Kebudayaan Indonesia:  TIDAK ADA TIDAK ADA, standartnya : ADA (TIDAK SESUAI 
STANDART/JUKNIS)




 






Harian Duta Masyarakat Malang Raya Jumat, 09 Januari 2009 
(http://dutamasyarakat.com)

*) Diknas Kabupaten Digoyang Isu Pungli (4)  
Setelah Inspektorat Giliran Kejaksaan Menyusup 
 
Ada yang menarik di balik dugaan pungli dilingkungan Diknas Kabupaten Malang. 
Ternyata, diam-diam Kejaksaan Negeri Malang di Kota Kepanjen telah melayangkan 
surat panggilan terhadapsejumlah pihak yang dianggap tahu persoalan itu.
Meski Kasi Inteljen Sucipto enggan menjelaskan pemanggilan tersebut, tapi 
masyarakat Kabupaten Malang sudah dapat meraba kasus yang menyeret oknum Diknas 
ke ranah hukum. "Kami ke sana dalam rangka silaturrahmi sekaligus mengantarkan 
surat panggilan pada orang yang tahu banyak tentang berbagai hal di Diknas," 
elak Sucipto, kemarin. 
Namun, penegak asal Pamekasan Madura ini, menjelaskan langkah yang dilakukan 
masih sebatas pengumpulan data. Tapi jika nantinya sudah memiliki bukti kuat 
tengara adanya penyelewengan di tubuh Diknas Kabupaten Malang, tidak menutup 
kemungkinan kami akan meningkatkan menjadi penyidikan. .
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang M Sanusi mendukung penuh 
langkah yang diambil oleh lejaksaan dan inspektorat. "Mmemang sudah seharusnya 
penegakan hukum dilakukan terhadap siapa saja yang melanggar tanpa pandang 
bulu. Siapapun pelakunya harus ditindak tegas," tandas Sanusi.
Politisi PKB ini, mengatakan mestinya Diknas Kabupaten Malang yang merupakan 
penjaga moral anak bangsa tidak melakukan aib itu. "Kalau perilaku karyawannya 
seperti itu, ya diganti saja," , katanya enteng. Karena, imbuh dia, jika para 
pendidik sudah tidak bisa menjadi soko guru bangsa, lantas bangsa ini akan jadi 
apa. 
Beberapa pemerhati pendidikan di Kabupaten Malang yang berhasil ditemui Duta, 
sangat menyayangkan maraknya dugaan pungli tersebut. Mereka semua sepakat, 
kalau seharusnya pengatur lembaga pendidikan dipimpin oleh orang yang memiliki 
kredibilitas tinggi.
Tapi, yang terjadi di Diknas Kabupaten Malang, justru dikomandani oleh orang 
yang jika tengara LIRa benar, adalah orang yang tidak memiliki kepedulian sama 
sekali terhadap kemajuan dunia pendidikan. (a hanan jalil-bersambung)

CATATAN :
Ada info, dalam pelaksanaan DAK Pendidikan Tahun 2007 di Kabupaten Malang, 
karena Swakelola mestinya Sekolah penerima DAK transfer pembayarannya adalah ke 
Perusahaan Pemasok Barang, tetapi diduga banyak sekolah mentransfer 
pembayarannya tidak langsung ke Perusahaan Pemasok tetapi ke salah satu UPTD 
(diduga inisialnya AS), tidak menuntut kemungkinan ditahun 2008 ini 
pelaksanaannya akan terulang lagi
 












Inspektorat Lapor Bupati

Kasus Pungli Diknas
Harian Surya , Kamis, 31 Desember 2008  

MALANG - SURYA DINAS Pendidikan (Diknas) Kabupaten Malang bakal sulit berkelit 
terkait dugaan pungutan liar (pungli) Dana Alokasi Khusus (DAK).

Hasil temuan di lapangan, diknas ditengarai mematok fee pada rekanan yang 
mendapat proyek rehab gedung SDN yang dibiayai DAK tahun 2008 ini. Temuan itu 
setelah Badan Inspektorat Pemkab Malang menurunkan timnya, Selasa (30/12) 
siang. Hasilnya, tim inspektorat menemukan dugaan pungli terkait kegiatan rehab 
gedung SD, pengadaan perabot, pengadaan komputer, dan pengadaan buku pelajaran 
SDN, yang semuanya dibiayai DAK. Pada penyelidikan itu, inspektorat memeriksa 
beberapa pejabat di lingkungan dinas, di antaranya kepala sekolah (kasek) yang 
mendapat kucuran DAK. Kebanyakan para kasek SD itu mengaku berani melakukan 
pungli ke rekanan karena diperintah diknas. Kompensasinya, uang hasil pungli 
dari rekanan itu dibagi rata, antara kasek dengan pejabat nakal di diknas. 
“Temuan dugaan pungli itu segera kami laporkan ke bupati. Mengenai sanksinya, 
tergantung bupati. Kami hanya merekomendasi hasil temuan,” kata Kepala Badan 
Inspektorat Pemkab Malang, Drs Sri
 Hariyanto, Selasa (30/12). Berdasarkan temuan inspektorat, pungli itu berdalih 
uang ‘terima kasih’. Besarnya bervariasi, tergantung kesepakatan. Misalnya, 
untuk rehab ruang kelas dan pengadaan perabot seperti bangku, fee-nya lebih 
besar karena nilai proyeknya lebih dari Rp 150 juta per SD. Karena itu, diknas 
mematok fee sekitar 15 persen, kepala UPTD sebesar 10 persen, sedang kepala 
sekolah sebesar 7 persen. Sementara pengadaan komputer dan buku mata pelajaran, 
fee-nya lebih rendah karena nilainya berkisar Rp 90 juta. Rata-rata baik 
diknas, kepala UPTD dan para kasek, mematok fee antara 5 persen sampai 10 
persen. Tim inspektorat juga menemukan ada tujuh CV yang direkom diknas untuk 
menguasai pengerjaan proyek yang didanai DAK ini, antara lain CV MJ, C SJ, CV 
YW, CV KG, CV DM. M Zuhdi Ahmadi, Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) 
Kabupaten Malang meminta anggota DPRD kabupaten Malang memanggil Drs Suwandi, 
Kadiknas Kabupaten Malang. “Tak mungkin
 kasus ini terjadi tanpa sepengetahuan kadiknas,” tegas Didik. ■ st12









202 Kasek Antre Dipanggil Terkait Pungli DAK Rehab Sekolah
Harian Surya , Kamis, 8 Januari 2009 | 8:20 WIB 

MALANG|SURYA Online-Kasus dugaan penyelewengan DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk 
perbaikan fisik lokal kelas di 202 SD/MI di Kabupaten Malang bakal digulirkan 
oleh Inspektorat Kabupaten Malang. Hal ini merupakan tindak lanjut dari 
penyelidikan kasus tersebut setelah 33 kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan 
dipanggil Inspektorat, Rabu (7/1).
“Tadi seluruh kepala UPTD kecamatan hadir dan ditemui oleh pak Inspektur 
sendiri (Sri Hariyadi, Inspektur Kabupaten Malang),” terang Tridiyah Maistuti, 
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Malang, Rabu (7/1). Selanjutnya, mereka 
diperiksa oleh Inspektur Pembantu Wilayah I hingga IV sesuai wilayah 33 
kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Wilayah I meliputi sejumlah kecamatan. 
Begitu juga dengan wilayah II hingga IV. 
“Pertemuan pertama tadi masih hanya wawancara saja. Belum mengarah ke dugaan 
penyelewengan tersebut,” terang Tri, wanita berjilbab ini.. Sambil memeriksa 33 
kepala UPTD tersebut, pihaknya juga akan memanggil 202 kepala sekolah yang 
mendapat proyek DAK tersebut. Sebab proyek DAK itu diadakan di 202 sekolah, 
masing-masing SD mendapat jatah Rp 250 juta. Para kasek tersebut adalah 
penanggungjawab proyek tersebut. 
“Proses pemanggilan dan wawancaranya ya berselang seling antara kepala UPTD dan 
kasek,” kata Tri. 
Berapa lama proses keseluruhan pemeriksaaan, jelas Tri, akan diselesaikan tanpa 
batas waktu untuk mengetahui tentang adanya dugaan penyelewengan DAK tersebut. 
Kasus DAK mencuat karena ada dugaan rekanan yang mendapat pengerjaan proyek DAK 
itu harus membayar fee pada kasek, kepala UPTD SDN, dan Kadis Pendidikan. 
Besaran pungutan liar itu bervariasi, yakni untuuk kasek SDN sebesar 7 persen, 
untuk kepala UPTD SDN sebesar 10 persen, dan untuk Diknas 15 persen. vie
























Harian Duta Masyarakat, (http://dutamasyarakat.com)
Kamis, 08 Januari 2009
 

Diknas Kabupaten Digoyang Pungli (3)

Suwandi Berkilah Inspektorat Cuek 



Kepala Dinas Pendidikan (Diknas) Suwandi ketika dihubungi mengaku tidak tahu 
menahu tentang adanya dugaan pungli di kantornya, Sebab, semua semua UPTD di 
lingkungan Diknas yang sudah dipanggil mati-matian juga berkilah.

“Saya bersumpah Demi Allah tidak pernah menerima dana tersebut,” katanya, 
kemarin.

Lagipula, tegas Wandi, DAK di lingkungan Diknas Kabupaten Malang tidak sama 
dengan dinas lainnya. Karena semua proyek DAK swakelola. “Jadi saya sendiri 
tidak kenal dengan semua pelaksana proyek yang ditunjuk sekolah,” tandas dia.

Ketika didesak terkait adanya salah satu rekanan yang menjadi pengumpul uang 
dari rekanan yang lain, Wandi mengakui mendengar selentingan jika dirinya akan 
diberi fee oleh rekanan sebesar 7,5 persen.

Tapi, sambung Wandi, itu semua atas inisiatif rekanan yang katanya sebagai 
balas budi karena sudah diberi proyek oleh Diknas. “Namun sekali lagi saya 
tegaskan, saya tidak pernah menyuruh rekanan meminta imbalan pada rekanan yang 
lain,” tegas dia berulang-ulang. 

Memang, Wandi bisa saja mengelak atas tudingan LIRa dan ocehan para rekanan.. 
Tapi tidak demikian dengan Inspektorat Pemkab Malang, yang berokomitmen akan 
tetap menyelidiki kasus tersebut. Buktinya, eluruh UPTD yang ada dilingkungan 
Diknas Kabupaten Malang mulai diperiksa, kemarin.
Sekretaris Inspektorat, Tri Diah Maestuti, mengatakan untuk sementara pihaknya 
hanya menanyakan seputar tatacara mengerjakan proyek dan pencairan dana DAK. 
Setelah rampung melakukan pemeriksaan terhadap UPTD, baru kemudian akan 
memanggil 202 kepala sekolah penerima DAK, sekaligus dugaan korban pungli. 
(achmad tauchid, a hanan jalil-bersambung)
















Harian Duta Masyarakat, (http://dutamasyarakat.com)
Malang Raya

Rabu, 07 Januari 2009



Tawar Menawar Baru Setor Fee 



Aroma dugaan pungli di lingkungan Diknas Kabupaten Malang meski berusaha 
ditutup rapat-rapat akhirnya tercium juga. Diduga indikasi praktik pungli ini 
berlangsung secara sistematis dan terkondisikan dengan modus berubah-ubah. 

Tengara praktik pungli ditubuh Dinas Pendidikan (Diknas) Labupaten Malang yang 
dilansir LIRa tampaknya mulai bersambut. Beberapa rekanan yang berhasil ditemui 
Duta, meski namanya enggan dipaparkan, mengaku pernah dipanggil ke kantor 
Diknas untuk diajak berembuk tentang besaran fee proyek.

Bahkan, menurut sumber tersebut, sekitar tanggal 12 Desember lalu, Kadiknas 
Suwandi pernah mengundang semua rekanan. Namun saat itu yang menghadiri 
undangan itu hanya tiga orang saja. Alasannya, karena rekanan tidak setuju 
dengan besaran fee sebesar 15 persen.

Namun, setelah melalui tawar menawar yang alot akhirnya disepakati fee proyek 
sebesar 7,5 persenyang disetorkan lewat Yoyok, sekretaris Gapensi Kabupaten 
Malang. Disebutkan, sebelum rekanan menyerahkan cek pada Yoyok, oknum Diknas 
mengancam tidak akan mencairkan uang proyek dengan cara tidak menandatangani 
berita acara. 

Sementara, Yoyok sendiri ketika dibungi lewat telepon celularnya membantah 
tudingan rekanan. "Gak bener itu, Mas. Gak mungkin saya yang rekanan menerima 
cek dari rekanan. Itu hanya isu yang dihembuskan oleh kalangan yang ingin 
mencari sensasi," tegas dia, kemarin.

Bupati LIRa Malang, M Zuhdi, mengatakan digaan di lingkungan Diknas tidak hanya 
sebatas fee proyek semata. Untuk melancarkan administrasi ada 13 rekanan urunan 
Rp 10 juta untuk disetorkan pada oknum yang ada di Diknas. Sementara para 
kepala sekolah, terang Zuhdi, jika ingin administrasinya lancar harus setor 
kepada tiga oknum masing-masing Rp 1 juta per orang. 

Bintut dari aroma puingli yang timbul dari Diknas, membuat Inspektorat gerah. 
Menurut Tri Diyah Maestuti, Sekretris Inspektorat Pemkab Malang, pihaknya Rabu 
hari ini, alam memanggil seluruh UPTD yang ada di 33 lecamatan untuk dimintai 
keterangan seputar maraknya berbagai dugaan pungli seperti yang dilansir LiRa 
tersebut. 

Namun, tegas Tri, untuk sementara pihaknya hanya akan mengumpulkan seluruh UPTD 
dan bertanya tentang kebenaran berita yang yang bersumber dari LIRa. "Untuk 
sementara kami hanya akan mengumpulkan mereka untuk menanyakan seputar DAK," 
tandas dia. (ahmad tauchid, a.hanan jalil-bersambung)



 











Jatim Utama


Harian Duta Masyarakat, (http://dutamasyarakat.com)
Selasa, 06 Januari 2009
 

Diknas Kabupaten Digoyang Isu Pungli (1)

Setelah Bisnis Jabatan Kasek Kini DAK 



Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Malang kembali digoyang isu pungutan liar 
(pungli).Setelah sebelumnya Lumbung Informasi Rakyat (LiRa) melansir temuannya 
tentang jual beli jabatan kasek SD, SMP dan SMA, kali ini M. Zuhdi Achmadi 
selaku Bupati LiRa mengumumkan temuannya tentang dugaan pungli proyek dana 
alokasi Khusus (DAK) 2008 sebesar 15 perseb per sekolah. 

Aroma tak sedap dilingkungan Diknas Kabupaten Malang tersebut terendus LiRa 
setelah beberapa rekanan yang mengerjakan proyek DAK mengaku dananya dipungli 
oleh oknum Diknas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan. Sedangkan 
besarannya pungli, terang Zuhdi, oknum Diknas minta 15 persen, UPTD 10 persen 
dan Kasek 7 persen

Modusnya, kata Zuhdi, dugaan pungli itu diminta kepada semua rekanan sebelum 
mendapat jatah proyek rehab SD, hal itu dilakukan oleh oknum setelah rekanan 
dinyatakan lulus mengikuti uji kelayakan (petik) terhadap proyek yang akan di 
lelang. 

"Para rekanan mengeluh karena pungli kali ini sungguh luar biasa besar. 
Biasanya hanya oknum Diknas saja yang minta, tapi sekarang UPTD dan kasek juga 
minta," beber Zuhdi. 

Disebutkan, dalam DAK kali ini ada dua katagori proyek. Katagori satu rehab 5 
ruang kelas dan pengadaan meubeller, sedangkan katagori dua rehab 3 ruang kelas 
dan peningkatan mutu siswa. Diantaranya pengadaan buku dan komputer..

Maka tak heran, imbuh Zuhdi, jika mutu proyek DAK sangat jelek karena tak ada 
yang sesuai bestek. Misalnya saja meja dan bangku. Belum genap satu tahun 
diserah terimakan pada sekolah, sudah banyak yang rusak. Karena para rekanan 
dalam mengerjakan proyeknya sudah di pungli terlebih dahulu, katanya.

Sekedar informasi, tahun 2008 lalu, Diknas Kabupaten Malang mendapat kucuran 
dana DAK sebesar Rp 55 miliar. Sedangkan dana pendamping dari APBD Kabupaten 
Malang sebesar Rp 5 miliar. Dana tersebut dibagikan kepada 202 sekolah 
masing-masing mendapatkan jatah Rp 250. (a hanan jalil-bersambung)




















      

Kirim email ke