http://www.tempointeraktif.com/hg/opiniKT/2009/01/23/krn.20090123.154712.id.html
Duit Rakyat untuk Dewan Jum'at, 23 Januari 2009 | 00:56 WIB Betapa geramnya khalayak bila mengetahui perbuatan yang tak elok ini. Duit pajak yang dipungut dari mereka ternyata dihambur-hamburkan oleh petinggi daerah. Praktek yang mulai terkuak di DKI Jakarta ini perlu diusut serius. Apalagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pun mendapat jatah. Sulit untuk menyatakan kasus yang tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi itu bukan penyimpangan. Harus diakui, pemerintah daerah berhak mendapat upah pungutan pajak, maksimal sebesar 5 persen, seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah. Tapi, masalahnya, komisi ini dibagi-bagi, tak hanya untuk aparat yang memungut pajak secara langsung, tapi juga buat pejabat dan legislator di daerah. Bekas Sekretaris Daerah DKI Jakarta Ritola Tasmaya, yang telah diperiksa KPK, mengakui dirinya mendapat insentif itu. Duit yang diterima berasal dari upah pungutan pajak daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan. Begitu pun Ketua DPRD Jakarta Ade Surapriatna, yang juga sudah dimintai keterangannya. Ia mengakui setiap bulan anggota DPRD mendapat jatah Rp 5 juta dari pajak daerah dan Rp 2 juta dari PBB pada 2005-2007. Upah pungutan pajak itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001. Tujuannya mungkin memberikan uang perangsang bagi aparat pemungut pajak. Aturan ini kemudian diperinci dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002. Di sini mulai muncul keganjilan. Untuk pajak kendaraan bermotor, misalnya, dari total 5 persen upah pemungutan pajak, ternyata 70 persennya dibagi ke aparat pelaksana, sedangkan sisanya untuk aparat penunjang, yaitu tim penunjang pusat, kepolisian, dan "penunjang lainnya". Kategori "aparat penunjang lain" itulah yang menjadi celah penyimpangan. Pemerintah Jakarta menyalin begitu saja aturan itu, tanpa menjelaskan siapa saja aparat penunjang yang dimaksud. Menurut Ade Supriatna, hal ini diatur lagi dalam keputusan gubernur. Aturan gubernur inilah yang memungkinkan para pejabat dan anggota DPRD kebagian jatah. Itu sebabnya, Ade juga mendesak KPK memeriksa Sutiyoso, gubernur yang saat itu membuat keputusan. Sebuah keputusan yang salah bila anggota Dewan dimasukkan dalam kategori aparat penunjang. Para anggota DPRD sendiri seharusnya sejak awal mempersoalkannya. Menempatkan anggota Dewan yang terhormat dalam jajaran aparat penunjang jelas merupakan penghinaan. Jika mereka diposisikan sebagai bagian dari aparat pemerintah, apalagi diberi jatah hasil pungutan pajak itu, bagaimana DPRD bisa mengontrol eksekutif? Tak hanya perlu memanggil Sutiyoso, KPK juga harus meminta kesaksian Hari Sabarno, Menteri Dalam Negeri saat itu. Kesaksian Hari akan memperjelas siapa saja yang dimaksud sebagai aparat penunjang dalam keputusan yang telah dibuat. Soalnya, aturan yang longgar ini cenderung disalahgunakan, tak hanya di Provinsi Jakarta, tapi juga di daerah-daerah lain. Penting sekali KPK mengusut tuntas semua dugaan penyimpangan upah pungutan pajak di banyak daerah agar praktek ini tak terulang. Jangan lupa pula, pemerintah pusat memperbaiki keputusan menteri yang lemah itu supaya tidak mudah diselewengkan. *****
