SUARA PEMBARUAN DAILY Reposisi Warga Keturunan Tionghoa di Indonesia Oleh Santhi Margaretha
Tanggal 26 Januari 2009 adalah Tahun Baru Imlek ke-2.560, yang akan dirayakan oleh sekitar tiga persen penduduk Indonesia, warga keturunan Tionghoa. Ini merupakan tahun kedelapan sejak pemerintahan Gus Dur menjalankan kebijakan baru bagi etnis Tionghoa. Salah satu di antaranya adalah dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 2001 yang menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur fakultatif. Keputusan ini memberikan angin segar bahwa etnis Tionghoa dan kebudayaannya juga diperhitungkan sebagai bagian dari budaya Indonesia. Namun, Imlek hendaknya bukan hanya ajang perayaan, melainkan juga ajang refleksi bagi kita atas berhasil atau tidaknya proses integrasi warga keturunan Tionghoa dengan warga pribumi. Kenyataan bahwa masyarakat keturunan Tionghoa belum sepenuhnya diperlakukan adil, menggemakan kembali isu diskriminasi, yang khususnya dilakukan oleh aparat pemerintahan. Tak jarang warga keturunan dilihat sebagai "aji mumpung" untuk mengeruk keuntungan, khususnya dalam pengurusan identitas kewarganegaraan atau Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Begitu juga dengan lambatnya proses penegakan hukum, khususnya terkait dengan penganiayaan dan pemerkosaan terhadap etnis Tionghoa pada 1998, yang masih berlarut-larut hingga sekarang. Masalah yang muncul dewasa ini tak lain disumbangkan oleh asimilasi inkorporasi pada masa Orde Baru dan eksklusivisme etnik Tionghoa dalam memosisikan dirinya yang memupuk suburnya diskriminasi. Eksklusivisme ini diasumsikan karena tidak sedikit etnis Tionghoa yang hidup di atas standar rata-rata, padahal banyak juga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, pengakuan politik terhadap kelompok warga keturunan Tionghoa pada masa reformasi juga dinilai mendongkrak posisi etnik Tionghoa. Simbolisasi sebutan "Tionghoa" yang menggantikan istilah "Cina" bermakna kebanggaan bagi warga keturunan, karena "Tionghoa" bisa diartikan sebagai negara pusat yang secara tak langsung dapat mengasumsikan negara lainnya sebagai negara pinggiran. Hal ini tentunya memancing dampak psikologi yang menghambat upaya pembauran tersebut dan bukan tidak mungkin dapat memicu kembali konflik di masa mendatang. Kebijakan Belanda Bercermin pada sejarah, lahirnya asumsi, warga keturunan Tionghoa berada pada posisi yang lebih tinggi lahir dari kebijakan Belanda yang memberikan hak spesial bagi warga Tionghoa sebagai warga kelas dua yang membawahi warga pribumi. Diskriminasi ini akhirnya melahirkan konflik terbuka pada Oktober 1740, yang memakan korban lebih dari 10.000 jiwa keturunan Tionghoa akibat pembantaian yang dilakukan oleh serdadu VOC, para budak, pegawai galangan kapal, dan warga pribumi. Konflik seperti ini terus berlanjut setelah masa kemerdekaan dengan peristiwa pembantaian terhadap warga Tionghoa yang dilakukan oleh warga pribumi akibat kecurigaan mereka atas keberpihakan warga keturunan kepada tentara Belanda (KNIL). Diskriminasi ini diangkat kembali pada masa Orde Baru oleh pemerintah, dengan asumsi keterlibatan etnis Tionghoa dengan jaringan komunis. Proyek kebijakan pembauran diterapkan dengan penghapusan pilar-pilar kebudayaan Tionghoa, seperti, sekolah Tionghoa, pembubaran organisasi etnis Tionghoa, dan pembekuan media massa Tionghoa, termasuk simbol dan adat istiadatnya. Pada masa itu, kebanyakan warga keturunan harus mengganti namanya dengan nama-nama yang "berbau" Indonesia. Dengan adanya persyaratan yang harus dibayar keturunan Tionghoa, pemerintah juga memberikan kepada mereka peluang untuk bermain dalam sektor ekonomi. Banyak di antara mereka yang menjadi bankir dan pejabat di perusahaan Soeharto ataupun perusahaan yang dikelola oleh militer, di mana peluang inilah yang terus mengikat warga keturunan untuk bergantung pada elite-elite politik. Sehingga tidak heran apabila kita melihat pengusaha yang kebanyakan adalah keturunan Tionghoa mendukung partai politik atau calon individu untuk maju ke pemilihan daerah dan pusat demi kemudahan berbisnis di kemudian hari. Bentuk diskriminatif inilah yang menjadi benih KKN yang masih terus terjadi, dewasa ini. Kebergantungan ini juga yang diangkat pemerintah dalam perancangan konflik 1998, yang dicurigai sengaja diorganisasi dengan mengangkat gap yang terpola antara keturunan Tionghoa sebagai kaum borjuis yang menguasai modal dan kaum pribumi, khususnya Jawa, yang dilihat sebagai kaum yang tertindas dan selalu berada di posisi nomor dua di negeri sendiri. Padahal, sebenarnya keturunan Tionghoa juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pada abad ke-19, etnis Tionghoa bergabung dengan sebuah gerakan melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda di Kalimantan Barat. Mereka juga memberikan kontribusi terhadap kebangkitan nasional Indonesia dengan pendirian Tiong Hoa Hwe Kwan (THHK) pada 1900, yang menginspirasi berdirinya Budi Utomo pada 1908, dan melibatkan diri dalam Kongres Pemuda 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda. Pembacaan Sumpah Pemuda itu dilakukan di rumah Sie Kong Liong, warga keturunan Tionghoa yang nasionalis. Sejarah kehidupan masyarakat yang cukup harmonis ini telah ditutupi oleh pemerintah dan bahkan digunakan sebagai alat provokasi pada masa Orde Baru dengan menyilangkan dua proses pokok, yakni proses memburuknya keadaan ekonomi yang cepat dan proses pertarungan elite politik demi kelangsungan kekuasaan kepemimpinan nasional. Pemerkaya Budaya Pada masa reformasi sekarang, seiring dengan maraknya penghargaan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak kaum minoritas, etnik Tionghoa harusnya telah dilihat sebagai bagian dari bangsa Indonesia, terutama karena mereka telah memilih menjadi warga negara Indonesia, lengkap dengan segala hak dan kewajiban yang melekat padanya. Jadi, secara sosiologis, posisi warga etnik Tionghoa telah berubah dari pendatang menjadi penduduk dan warga negara. Budaya Tionghoa haruslah dilihat sebagai pemerkaya budaya Indonesia. Banyak etnik Tionghoa sekarang telah berani berkecimpung ke dalam organisasi sosial, partai politik, dan ikut serta sebagai calon individu dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini merupakan wujud eksistensi etnik Tionghoa yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Keterlibatan ini juga digerakkan oleh keinginan untuk mencapai keadilan, yang selama ini terasa berat sebelah, khususnya pada isu penyelesaian kasus kekerasan terhadap etnis Tionghoa 1998, yang selalu sedang diproses oleh pemerintah. Momentum peringatan Tahun Baru Imlek hendaknya kembali menggerakkan pemerintah untuk lebih memperhatikan permasalahan ini dengan menegakkan keadilan untuk para korban kekerasan 1998 dan menentukan langkah untuk mencegah terulangnya peristiwa kekerasan tersebut. Di samping itu, memerhatikan diskriminasi yang masih terjadi dalam pengurusan surat-surat penting, seperti kewarganegaraan ataupun SBKRI, yang masih dialami oleh beberapa warga keturunan. Kompleksnya hubungan antaretnis ini tidak hanya membutuhkan peran kuat pemerintah, masyarakat yang multietnik juga merupakan aktor penting untuk menciptakan suasana saling menghargai dan saling membuka diri, sehingga tidak ada lagi eksklusivisme golongan tertentu demi menyambut harmonisasi yang lebih baik. Penulis adalah alumnus Unpar, kini sedang meneliti "Democracy and Good Governance" di Universitas Giessen, Jerman -------------------------------------------------------------------------------- Last modified: 21/1/09
