http://www.ambonekspres.com/index.php?act=news&newsid=25416
Selasa, 27 Jan 2009, | 3
Pergantian Dirut Pertamina
Hari-hari ini PT Pertamina (persero) terus mendapat sorotan. Belum reda
kasus kelangkaan elpiji di sejumlah daerah, tiba-tiba BBM menghilang saat harga
bensin dan solar turun.
Saat kelangkaan BBM belum teratasi, Depot Plumpang meledak dan terbakar
hebat. Akibatnya, Pertamina harus menelan rugi miliaran rupiah. Peristiwa yang
datang susul-menyusul itu kian menguatkan rumor pergantian Dirut Pertamina Ari
H. Soemarno.
Sejumlah kalangan menilai, orang nomor satu di BUMN migas itu layak
diganti. Kakak mantan Menperindag Rini Soemarno itu dinilai yang paling
bertanggung jawab atas beberapa peristiwa yang terjadi di sektor energi. Tapi,
rapat umum pemegang saham (RUPS) Pertamina Kamis lalu (22/1) ternyata tidak
mengagendakan pergantian direksi.
RUPS hanya membahas rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) 2009.
Namun, Pertamina bukan perusahaan publik. Sebagai perusahaan pelat merah yang
100 persen sahamnya dimiliki pemerintah, bisa saja direksi dirombak tanpa lewat
RUPS. Seperti diungkapkan Menteri BUMN Sofyan Djalil, sebagai pemegang 100
persen saham pemerintah bisa langsung mengganti manajemen dengan
mengatasnamakan RUPS.
Itu pun, tampaknya, sudah dilakukan saat ini. Diam-diam pemerintah sudah
melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon direksi.
Bisa jadi, dalam beberapa hari ke depan, sudah ada nama calon pengganti Ari
Soemarno.
Jika dirunut ke belakang, pergantian Dirut Pertamina memang selalu sarat
kepentingan. Sebagai BUMN terbesar di tanah air yang identik dengan lahan
''basah'', banyak pihak selalu ingin menguasai dan mengendalikannya. Menguasai
berarti bisa ikut kecipratan rezeki dari Pertamina.
Bagi pemburu rente ekonomi, hal itu tentu menguntungkan. Apalagi,
momennya pas dengan segera diselenggarakannya pemilu. Banyak kepentingan tentu
bermain di sini. Dengan menempatkan orang di Pertamina, berarti mendapatkan
jaminan pasokan dana secara gradual. Tapi, mudah-mudahan ini tidak benar.
Kalau benar, berarti Pertamina tetap menjadi sapi perahan seperti pada
masa silam. Kerja keras kita untuk melunturkan budaya KKN di Pertamina tentu
akan sia-sia. Diakui atau tidak, sejumlah profesional yang diberi kesempatan
memimpin Pertamina dalam beberapa tahun terakhir telah meletakkan fondasi yang
kuat.
Pelan tapi pasti telah tercipta sedikit transparansi. Misalnya, reformasi
teknologi informasi yang dilakukan dalam sistem order BBM oleh SPBU. Pertamina
kini menerapkan secara terintegrasi dan real time. Pengelola SPBU langsung
menyetorkan dana ke Pertamina, saat bersamaan Pertamina mengirimkan pasokan
BBM-nya.
Sistem itu memang relatif lebih baik dan minim kebocoran. Namun, karena
sosialisasinya dinilai kurang, implementasinya bermasalah.
Terlepas dari siapa yang memimpin nanti, rencana menjadikan Pertamina
sebagai perusahaan terbuka yang tidak tercatat di bursa (non-listed public
company) harus terus berjalan. Dengan menjadi perusahaan publik, diharapkan
tercipta transparansi sehingga menghindarkan dari praktik KKN. **
