http://www.ambonekspres.com/index.php?act=news&newsid=23985
Selasa, 26 Aug 2008, | 147
Alokasi Dana BLT 2009 Capai Rp 6,06 T
Maluku Penyerap BLT Terendah
Jakarta, AE.- Walaupun terus dikritik oleh pengamat ekonomi, pemerintah
memastikan bahwa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan menjadi agenda
tahunan. Evaluasi terakhir di departemen Sosial menunjukan keberhasilan dalam
teknis penyaluran.
Jakarta, AE.-
Walaupun terus dikritik oleh pengamat ekonomi, pemerintah memastikan
bahwa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan menjadi agenda tahunan.
Evaluasi terakhir di departemen Sosial menunjukan keberhasilan dalam teknis
penyaluran.
Ini tergambar dalam rincian penyaluran BLT 2008 yang dibagi dalam dua
periode. Periode Juni sampai Agustus sudah tersalurkan 94.2 persen atau 5.3
triliun. Sedangkan dana BLT untuk September sampai dengan Desember 2008,
pemerintah sudah menganggarkan dana Rp 7, 64 Triliun.
Penyaluran BLT dalam periode Juni hingga Agustus ini, Depsos juga
memberikan laporan bahwa wilayah yang menyerap BLT rendah adalah Provinsi
Maluku dengan presentase 10,13 persen, disusul Kalteng 0,92 persen. Sedangan
penyerapan BLT tertinggi, di Banten 94,98 persen, Sulbar 97,99 persen, dan DKI
Jakarta sebanyak 94,46 persen. Realisasi pembayaran nasional BLT tahap I sampai
dengan 25 Agustus 2008 pukul 11.33 WIB, mencapai Rp 4,556 triliun kepada 15,189
juta RTS dengan daya serap total 79,87 persen. Namun untuk penyaluran BLT
September sampai Desember 2008 tersebut realisasinya akan dibahas dulu dengan
instansi yang berhubungan termasuk DPR. Setelah itu rencananya pemerintah akan
meneruskan kembali pembagian BLT pada tahun 2009 dengan alokasi anggaran
mencapai Rp. 6, 060 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan, bahwa BLT akan
dicairkan secara bertahap pada Januari-Maret 2009 untuk 19,1 juta Rumah Tangga
Sasaran (RTS) dengan nilai total Rp 5.730 triliun. Seperti tahun sebelumnya,
rencananya masing-masing Rumah Tangga Sasaran (RTS) akan mendapatkan uang
sebesar Rp 100 ribu. ''Sedangkan untuk dana operasional Rp. 330 miliar sehingga
totalnya selama tiga bulan mencapai Rp. 6,06 Triliun,'' jelas Sri Mulyani dalam
Raker dengan komisi VIII DPR, di Gedung DPR, Jakarta kemarin.
Dalam sidang tersebut, beberapa anggota DPR sempat mengkritik kebijakan
pemerintah, yang menganggap BLT sebagai kampanye yang justru tidak
menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran. Namun, kritik itu tidak
mendapat tanggapan.
Menurut Depsos hingga kini pemerintah baru menyalurkan BLT tahap I kepada
14.783.881 RTS dari jumlah keseluruhan 19.018.058 RTS. Padahal, semua dana BLT
tahap I telah disalurkan sebesar Rp 5,7 triliun telah disalurkan Departemen
Sosial ke PT Pos Indonesia.
''PT Pos telah merealisasikan pembayaran kepada 14,783 juta RTS sebesar
Rp 4,445 triliun dengan demikian dana yang belum terserap Rp 1,259 triliun,''
tegas Sekertaris Jenderal Departemen Sosial Chazali Situmorang.
Chazali kembali mencontohkan penyerapan yang masih rendah seperti di
Maluku Utara baru 5,67 persen, Maluku 10,13 persen, Kalimantan Tengah 0,92
persen. Namun, semua kabupaten pembayaran BLT sudah diatas 20 persen, bahkan di
Banten sudah 98 persen dan DKI yang mencapai 98,8 persen.
Total dana yang disediakan untuk penyaluran BLT tahun 2008 adalah sebesar
Rp 13,37 triliun. Penyaluran BLT terbagi dalam dua tahap, tahap pertama
(Mei-Juli) Rp 5,705 triliun dan tahap kedua (Agustus-Desember) sebesar Rp 7,640
triliun.
Chazali menyatakan penyaluran BLT tahap selanjutnya dan untuk tahun depan
akan dimutakhirkan datanya bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Hal
itu untuk menanggapi hasil evaluasi tahap I yakni sebanyak 1,3 juta kartu BLT
dikembalikan karena yang bersangkutan berpindah alamat, alamat tak jelas atau
meninggal. Hasil evaluasi juga menunjukan 400 ribu RTS penerima BLT dianggap
tidak layak. ''Mekanisme penyaluran akan kami perbaiki dan perbaharui agar
lebih layak dan tidak mengesankan asal-asalan,'' pungkasnya. (zul/sof)
