http://www.sinarharapan.co.id/berita/0902/02/kesra01.html
Anggota TNI Wajib Ikut KB Oleh Stevani Elisabeth Bogor-Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sudah berkeluarga diwajibkan mengikuti program Keluarga Berencana (KB). Bahkan saat mengajukan izin menikah, mereka juga harus menandatangani surat pernyataan yang di dalamnya disyaratkan hanya akan memiliki dua anak. Asisten Teritorial Panglima TNI Mayor Jenderal TNI Suprapto mengemukakan hal itu kepada wartawan pada acara Bakti Sosial Pelayanan KB-Kesehatan Kerja Sama BKKBN dengan TNI, di Bogor, Sabtu (31/1). "Anggota TNI yang sudah berumah tangga wajib jalani KB. Anggota wajib punya anak dua. Kalau tidak, kami beri peringatan," tegasnya. Salah satu peringatan yang diberikan bila ada anggota TNI yang melanggar ketentuan itu adalah sulitnya melanjutkan pendidikan untuk naik pangkat. Misalnya, seorang Kowad (Komando Wanita Angkatan Darat) yang berpangkat Bintara, bila dia memiliki anak lebih dari dua, maka dia tidak bisa ikut Secama. Dia menambahkan, kerja sama TNI dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memang sudah terjalin sejak tahun 1970. Namun kerja sama tersebut hanya melibatkan Pusat Kesehatan TNI dengan Deputi KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, sehingga pelayanan yang diberikan hanya pelayanan alat kontrasepsi di rumah sakit milik TNI. Tetapi setelah ada instruksi dari presiden untuk melakukan revitalisasi program KB, maka kerja sama antara TNI dengan BKKBN lebih diperluas lagi. Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara BKKBN dengan TNI akan ditandatangani pada 12 Februari mendatang. Suprapto mengatakan, lewat kerja sama dengan BKKBN ini, nantinya di setiap zona TNI didirikan Pos Pembina KB Desa/Kelurahan. Selain KB juga akan dikembangkan Bina Keluarga Balita (BKB), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIKKRR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Sementara itu Kepala BKKBN Sugiri Syarif mengemukakan dengan revitalisasi program KB, pihaknya mencoba mendorong masyarakat bukan hanya untuk ber-KB, melainkan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kerja sama antara BKKBN dengan TNI dapat menjaring sekitar 40 persen atau sekitar 30 juta anggota KB baru. "Tiap tahun memang kita coba dorong untuk memperoleh 14-15 persen akseptor KB baru. Jika tiap tahun kita bisa mencapai target tersebut, maka pada 2015, laju pertumbuhan penduduk di Indonesia bisa mencapai 0,8 persen," ujar Sugiri. BKKBN juga telah menyediakan alat kontrasepsi gratis bagi masyarakat miskin. Saat ini sudah ada 54 persen keluarga miskin yang ikut KB. "Kalau ada yang menarik bayaran dari masyarakat miskin yang ingin menggunakan alat kontrasepsi, harus dilaporkan. Sebab mereka tidak dikenakan biaya dan jasa pelayanan untuk mereka sudah ditanggung lewat Jamkesmas," lanjutnya. Meski demikian, dia mengakui masih ada pula masyarakat miskin yang belum dapat terlayani oleh program KB. Salah satu penyebabnya, mereka tidak memiliki biaya transportasi untuk mencapai pusat pelayanan kesehatan masyarakat tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, BKKBN melakukan dua cara, yakni pertama, menggunakan mobil pelayanan KB ke daerah-daerah yang banyak keluarga miskinnya. Kedua, memberikan uang bagi masyarakat miskin untuk menuju pos pelayanan kesehatan masyarakat.
