Refleksi: Sebetulnya di Papua Barat berhak diberikan pendidikan gratis muali  
dari SD sampai dengan pendidikan tinggi  (universitas), karena kalau 
dibandingkan jumlah penduduk dan hasil pendapatan Papua dari kekayaan alamnya 
yang diexploatasi adalah lebih dari cukup untuk kebutuhan kemajuan mereka. 
Sayangnya rakyat Papua  Barat tidak dapat menikmati hasil kekayaan tanah 
leluhur mereka sebagaimana mestinya.

 http://id.christianpost.com/dbase.php?cat=church&id=879

Gereja Mengharapkan Pendidikan Gratis di Timika Dapat Terealisasi


Wednesday, Jan. 28, 2009 Posted: 5:30:00PM PST



Timika - Pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi 
semua masyarakat terutama sekali di daerah Timika, Papua dimana sarana 
pendidikan dan kesehatan masyarakatnya masih sangat minim.

Tak pelak tatkala Pemerintah daerah setempat mengeluarkan kebijakan untuk 
membebaskan biaya pendidikan dan kesehatan warga Timika mendapat respon positif 
dari Pemimpin Gereja Katolik Keuskupan Timika, Papua, Uskup Mgr John Philip 
Saklil Pr.

Uskup Saklil mengungkapkan bahwa konsep pendidikan dan kesehatan gratis yang 
dicanangkan tersebut sangat baik, namun sejauh ini masih belum mampu 
terealisasi oleh pemerintah daerah. Dia berharap agar kebijakan tersebut dapat 
diterapkan dengan baik untuk dapat mengangkat kualitas sumber daya manusia 
Timika.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa masalah pendidikan dan kesehatan terutama di 
wilayah pedalaman dan pesisir Mimika perlu mendapat perhatian serius dari 
Pemkab setempat mengingat hampir sebagian besar penduduk asli bermukim di kedua 
wilayah tersebut.

Dilain pihak, Uskup Saklil juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang selama 
ini memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah melalui dana Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS) baik BOS Pusat maupun BOS Daerah yang mana faktanya yayasan yang 
mengelola sekolah-sekolah tersebut tidak pernah menerima bantuan.

Selama ini yang menjadi penyebab lumpuhnya pendidikan dasar di Timika 
disebabkan oleh berbagai hal, seperti minimnya tenaga pengajar, guru yang 
berkeliaran di kota dan tidak mau datang ke tempat tugas, sarana dan prasarana 
seperti gedung sekolah dan rumah guru tidak memadai serta ditunjang oleh 
sulitnya sarana transportasi dan komunikasi.

Ditambahkan pula bahwa yayasan tidak dapat menjalankan peranannya untuk membina 
dan mengawasi guru jika yayasan tidak mendapat bantuan dana dari pemerintah. 

Selama ini pendistribusian dana dari Pemda langsung ke sekolah, namun tidak 
tahu dana-dana itu dialirkan ke mana," kata Uskup Saklil.

"Kalau tidak segera dibenahi maka sudah pasti generasi muda Mimika akan hancur 
dan kehancuran pendidikan sekolah dasar sama dengan kehancuran masyarakat 
Mimika," tutur Uskup Saklil, yang merupakan putera asli Mimika.

Pendidikan dan kesehatan di Papua ibarat sebuah pekerjaan sosial yang tidak 
mungkin mengharapkan untung karena tingkat kemampuan masyarakat untuk membiayai 
pendidikan dan kesehatannya secara mandiri masih sangat jauh dari yang 
diharapkan,"imbuhnya.

<<1pixelcfdod5.gif>>

Kirim email ke