=================================================
THE WAHANA DHARMA NUSA CENTER [WDN_Center]
Seri : "Membangun spirit, demokrasi, konservasi sumber daya,
nasionalisme, kebangsaan dan pruralisme Indonesia."
=================================================
[Spiritualism, Nationalism, Resources, Democration & Pruralism Indonesia
Quotient]
Menyambut Pesta Demokrasi 5 Tahunan - PEMILU 2009.
"Belajar menyelamatkan sumberdaya negara untuk kebaikan rakyat Indonesia."
Memperjuangkan Kematangan Demokrasi
Selasa, 3 Februari 2009 | 00:14 WIB
Oleh : YUDI LATIF
Saat diundang Megawati Institute untuk menanggapi beleid politik Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan menjelang rapat kerja nasional di Solo, saya
terenyak oleh pertanyaan seorang wartawan. ”Apa risikonya jika pemilu yang
mahal ini tak menghasilkan pemimpin yang diharapkan?”
Mahalnya biaya kekuasaan pantas dirisaukan. Indonesia begitu cepat menandingi
fenomena yang sama di Amerika Serikat, dengan produk nasional bruto (GNP) yang
tak tertandingi negara kita. Indikasinya bisa dilihat dari kenaikan secara
eksponensial total belanja iklan politik.
Menurut Nielsen (Media Indonesia), pada 1999, total belanja iklan politik hanya
Rp 35 miliar, meroket tajam menjadi Rp 3 triliun pada 2004. Menjelang Pemilihan
Umum 2009, angkanya mencapai Rp 1,327 triliun pada 2007, menjadi Rp 2,2 triliun
pada 2008, dan dipastikan melambung pada tahun 2009.
Jumlah itu akan kian mengerikan jika ditambah pembiayaan pelaksanaan pemilu dan
kekerapan pemilihan kepala daerah serta pembiayaan kampanye lapangan, mungkin
juga money politics, dari puluhan partai serta ribuan calon anggota legislatif
di daerah pemilihan.
Borosnya pembiayaan politik berbanding terbalik dengan paceklik perekonomian
yang mengimpit negeri. Belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi yang lalu,
seketika muncul krisis ekonomi global yang membawa luberan krisis baru yang
melumpuhkan.
Kontradiksi harus diwaspadai karena David Morris Potter pernah berhipotesis,
”Demokrasi lebih cocok bagi negara dengan surplus ekonomi dan kurang cocok bagi
negara dengan defisit perekonomian.” Upaya memperjuangkan demokrasi dengan
ongkos mahal, dalam kondisi paceklik, bisa berujung pada penggalian kuburan
demokrasi.
Institusi demokrasi
Isu utamanya bukanlah muncul atau tidaknya pemimpin yang diharapkan, tetapi
sehat atau tidaknya institusi demokrasi sebagai produk ekstravaganza politik
itu. Penekanan pada penyehatan institusi ini adalah konsekuensi dari pilihan
Indonesia untuk keluar dari rezim stabilitas yang tertutup menuju rezim
stabilitas yang terbuka.
Pada rezim pertama, stabilitas negara sangat bergantung pada karisma pemimpin
secara individual. Kapasitas pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan
cenderung mengalami sentralisasi yang memusat pada pemimpin besar.
Durabilitas dari stabilitas negara semacam itu dibatasi siklus karisma
pemimpinnya; sedangkan ketertutupannya terhadap dinamika intern dan ekstern
membuatnya tak memiliki kelenturan dalam menghadapi guncangan (shock) sehingga
mudah terjerembab ke dalam krisis.
Pada rezim kedua, stabilitas negara bergantung pada karisma institusi-parlemen
yang representatif dan responsif, eksekutif dengan kapasitas
direktif-koordinatif, birokrasi yang impersonal, lembaga peradilan yang
independen, lembaga pemilihan yang tepercaya dan imparsial, serta
komunitas-komunitas kewargaan yang partisipatif. Kebijakan negara terbuka bagi
dinamika arus informasi dan ide dari luar maupun dalam negeri, yang membuatnya
memiliki daya absorpsi terhadap guncangan.
Negara yang bertransisi dari rezim stabilitas yang tertutup menuju stabilitas
yang terbuka akan menjalani periode instabilitas yang berbahaya. Celakanya,
tidak ada jalan pintas untuk itu dan tidak selamanya bisa dilalui. Trayek yang
dilalui bisa membawa negara pada empat posisi: negara tanpa stabilitas (failed
state), berstabilitas rendah, berstabilitas moderat, dan berstabilitas tinggi.
Beruntung transisi politik Indonesia saat ini tidak membuatnya terjerembab ke
dalam failed state, yang ditandai dengan ketidakmampuan negara untuk
mengimplementasikan dan menegakkan kebijakan. Indonesia saat ini berada pada
status negara berstabilitas rendah; ditandai dengan otoritasnya yang masih
diakui dan hingga taraf tertentu masih mampu menegakkan hukum, tetapi masih
berjuang untuk bisa mengimplementasikan kebijakan efektif dan efisien.
Demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi, reformasi dalam institusi
perekonomian, politik, dan birokrasi menjadi keharusan. Industri yang tidak
efisien harus ditutup atau disehatkan, pemborosan sumber daya alam diakhiri,
ketergantungan pada pihak asing dikurangi dengan memperkuat kemandirian;
prosedur dan kelembagaan politik disederhanakan dan diberdayakan; birokrasi
dirampingkan, disinergikan, dan diresponsifkan. Semuanya bukan tanpa
pengorbanan. Banyak pihak yang akan merasa dirugikan oleh reformasi
kelembagaan. Pengangguran dan dislokasi sosial yang ditimbulkan bisa membawa
instabilitas, yang acap kali mendorong sebagian warga untuk menyerukan
restorasi dengan mengorbankan manfaat reformasi yang digulirkan.
Betapapun mengguncangkan, pemimpin reformasi mesti siap dan mampu mengeluarkan
modal politik demi membawa perubahan. Termasuk dalam kesiapan ini adalah
komitmen mengurangi ongkos politik dan ketidakpopuleran demi tercapainya
efektivitas pemerintahan.
”Tiada yang lebih sulit dilakukan, lebih sangsi menuai hasil, dan lebih gawat
ditangani, ketimbang memulai suatu perubahan,” ujar Machiavelli. Siapa berani
jadi pemimpin haruslah berani menanggung risiko: melakukan pengorbanan bagi
perwujudan tatanan baru.
----
Mari kita semua belajar menjadi warga negara yang baik, pemilih yang baik,
untuk dapat memilih caleg, capres/cawapres sebagai pemimpin Indonesia yang
bijaksana, matang, merakyat, harus menjunjung tinggi moral dan etika yang
berlaku di Indonesia dengan benar, yang akan membawa perubahan untuk kebaikan
rakyat Indonesia ke depan – pun tidak harus seperti Obama, ya paling tidak
sudah harus dimulai dari sekarang, mengarah ke sana... sebagai wujud kebanggaan
demokrasi Indonesia kita yang nyata, berdasar pancasila, berbhinneka tunggal
ika, sebagai modal jati diri bangsa menjadi salah satu negara demokratis yang
mendunia.
Menuju Indonesia sejahtera, maju dan bermartabat!
Best Regards,
Retno Kintoko
The Flag
Air minum COLDA - Higienis n Fresh !
ERDBEBEN Alarm
------
SONETA INDONESIA <www.soneta.org>
Retno Kintoko Hp. 0818-942644
Aminta Plaza Lt. 10
Jl. TB. Simatupang Kav. 10, Jakarta Selatan
Ph. 62 21-7511402-3
